Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Tanjungpinang Sudiharjo mengatakan, pihaknya akan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Terkait putusan PT Pekanbaru, perkara Rini, JPU akan mengajukan upaya hukum Kasasi,” ujarnya, Jumat (15/10).

Dalam hasil putusan banding di PT Pekanbaru, dirinya mangaku PT Pekanbaru tetap menguat dengan vonis denda Rp5 Juta yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Sebelumya diberitakan, DPRD Tanjungpinang Rini Pratiwi, terdakwa kasus penggunaan gelar palsu selamat dari hukuman penjara. Itu setelah upaya banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) kandas.

Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menguat vonis denda Rp5 Juta yang dijatuhkan oleh Hakim PN Tanjungpinang.

Seperti dipantau di laman perkara.pt-pekanbaru.go.id, putusan banding terdakwa sudah diputuskan pada 28 September 2021 lalu.

Dalam putusan banding Nomor 446/PID.SUS/PT PBR, ketua majlis hakim dari PT Pekanbaru Abdul Hutapea dan hakim anggota Didiek Riyono Putro, Aswijon memutuskan tiga poin amar putusan. Di antaranya, menolak permintaan banding dari Penuntut Umum.

Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menguat vonis denda Rp5 Juta yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Seperti dipantau di laman perkara.pt-pekanbaru.go.id, putusan banding terdakwa sudah diputuskan pada 28 September 2021 lalu.

Dalam putusan banding Nomor 446/PID.SUS/PT PBR, ketua majlis hakim dari PT Pekanbaru Abdul Hutapea Putra dengan hakim anggota Didiek Riyono Putro dan Aswijon memutuskan tiga poin amar putusan. Di antaranya, menolak permintaan banding dari Penuntut Umum.

Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg, tanggal 12 Agustus 2021 dan ketiga membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Humas PN Tanjungpinang M. Sacral Ritonga mengatakan putusan hakim PT Pekanbaru atas banding Jaksa terhadap terdakwa Rini Pratiwi itu telah diterima PN Tanjungpinang.

“Putusannya, menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (14/10).

Sementara itu, Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono belum dapat dikonfirmasi terkait putuskan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumya, Rini Pratiwi dilaporkan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang pada Maret 2020.

“Sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan Rini Pratiwi yaitu menyatakan banding,”kata Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Tanjungpinang Sudiharjo saat dihubungi, Selasa (17/8).

Ia menyampaikan, jaksa mengajukan banding karena ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang (PN) Tanjungpinang Boy Syailendra hanya menjatuhi terdakwa denda Rp5 Juta dan subsider 1 bulan kurungan.

“Rencana pengajuan banding hari Rabu 18 Agustus 2021,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Tanjungpinang Rini Pratiwi, akhirnya divonis bersalah dalam kasus penggunaan gelar palsu untuk pencalegan pada Pemilu 2019.

Vonis berlangsung dalam sidang putusan di pengadilan negeri setempat yang digelar Kamis (12/8). Sidang tersebut dipimpinan hakim ketua Boy Syailendra.

Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun, majlis hakim tidak sependapat dengan tuntutan satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Hakim hanya menjatuhkan pidana denda untuk terdakwa.

“Menjatuhkan denda kepada terdakwa Rp 5 Juta, apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan kurungan satu bulan,” ujar hakim.

Ia terbukti bersalah menggunakan gelar tidak tidak sesuai atau palsu untuk pencalegan pada Pemilu 2021. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

“Kami Advokat Muda Medan dan Tanjungpinang , merasa senang dan bersyukur terhadap putusan yang bacakan oleh ketua majelis hakim terhadap klien kami Rini Pratiwi yang merupakan salah satu Anggota DPRD Tanjungpinang,” ujar salah satu penasehat hukum terdakwa, Fahmi Amrico melalui keterangan tertulis.

Terdakwa sebelumnya dituntut satu tahun penjara denda Rp100 Juta dan subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang Ardiansyah.

Kuasa hukum terdakwa diantaranya Muhammad Ridwan Lubis, Fahmi Amrico, Tengku Mabar Ali, Reza Nurul Ichsan dan Jan Wahyu Al Haadi, sudah sangat yakin bahwa perbuatan kliennya terhadap penggunaan gelar tersebut bukanlah suatu pelanggaran tindak pidana, melainkan ketidaktahuannya dalam penggunaan gelar tersebut.

“Dari awal hingga putusan hari ini adanya segelintir agak dipaksakan atau adanya unsur politik,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD Tanjungpinang Rini Pratiwi, akhirnya divonis bersalah dalam kasus penggunaan gelar palsu untuk pencalegan pada Pemilu 2019.

Vonis berlangsung dalam sidang putusan di pengadilan negeri setempat yang digelar Kamis (12/8). Sidang tersebut dipimpinan hakim ketua Boy Syailendra.

Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Hakim hanya menjatuhkan denda untuk terdakwa.

“Menjatuhkan denda kepada terdakwa Rp 5 Juta, apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan kurungan satu bulan,” ujar hakim.

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum Ardiansyah menyatakan fikir-fikir selama sepekan. “Fikir-fikir yang mulia,” kata Ardiansyah.

Vonis berlangsung dalam sidang putusan di pengadilan negeri setempat yang digelar Kamis (12/8). Sidang tersebut dipimpinan hakim ketua Boy Syailendra.

Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun, majlis hakim tidak sependapat dengan tuntutan satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Hakim hanya menjatuhkan pidana denda untuk terdakwa.

“Menjatuhkan denda kepada terdakwa Rp 5 Juta, apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan kurungan satu bulan,” ujar hakim.

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum Ardiansyah menyatakan fikir-fikir selama sepekan. “Fikir-fikir yang mulia,” kata Ardiansyah.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Jan Wahyu Alhadi mengaku senang atas vonis dari majlis hakim tersebut. Kendati begitu, pihaknya masih menyatakan fikir-fikir.

“Untuk selanjutnya kita fikir-fikir dulu, apakah menerima seluruhnya atau ada upaya banding. Untuk putusan hari ini kita sangat senang,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai ada nuansa politis kuat dalam kasus penggunaan gelar palsu yang menjeratnya.

“Ada beberapa hal yang membuat saya pelik, dan perkara saya ini ada unsur politis yang kuat,” ujarnya saat membaca pembelaan.

“Melalui saksi yang dihadirkan dalam sidang, pelapor mendapatkan bukti dari mantan pengurus DPC PKB Tanjungpinang, bernama Ikhsan,” lanjutnya.

Ia mengatakan, PMII Tanjungpinang melaporkan ke Polisi, usai dia sudah dilantik menjadi anggota DPRD Tanjungpinang terpilih.

Saat mendaftar sebagai Calon Legislatif (Caleg) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sempat meminta kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada KPU, jika ada menemukan data Caleg yang tidak sesuai.

“Tiga hari selama proses berlangsung tidak ada satupun dari pihak mana pun termasuk pihak PMII, yang protes soal data pribadi saya, tetapi setelah saya menjadi DPRD terpilih, isu ini mencuat. Dan beberapa bulan dilantik saya dilaporkan PMII kepada Polisi yang mana saya tidak pernah mengenal pelapor,” ungkapnya.

Setelah menjadi anggota DPRD, lanjutnya, seharusnya ia dapat melakukan banyak hal untuk masyarakat Tanjungpinang. Namun, perkara tersebut pekerjaan hingga batinnya terganggu.

“Jujur yang mulia, dan sulit bagi saya untuk menjalani ini, perkara ini berdampak berat bagi saya dan keluarga saya. Sebab, bapak saya terkena serangan jantung, pada September 2020. Tepatnya saat saya dinyatakan tersangka oleh Polres Tanjungpinang,” sebut Rini sambil menangis.

Ia pun mengaku menyesal, lantaran keliru dalam menggunakan gelar akademik dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut.

“Itu tejadi atas ketidak tahuan saya. Karena memang pada ijazah saya tidak diberikan contoh,” imbuhnya.

Dituntut Satu Tahun Penjara

Jaksa Ardiansyah menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan gelar tidak sesuai atau palsu. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Menuntut terdakwa dengan pidana penjara satu tahun penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 100 juta dan subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa dalam persidangan, Selasa (13/7).

Jaksa juga memaparkan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan, terdakwa berbelit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum.

Atas tuntutan tersebut, penasehat hukum terdakwa menyatakan akan menyampaikan pembelaan secara tertulis. “Kami akan menyampaikan pembelaan,” katanya.

Sementara itu, ketua majelis hakim Boy Syailendra menunda sidang hingga satu pekan mendatang dengan agenda pembelaan dari terdakwa.

“Sidang akan dilanjutkan pada Rabu, 21 Juli 2021 mendatang,” kata hakim.

Diketahui, dalam dakwaan jaksa, terdakwa menyelesaikan studi S2 di Universitas Kejuangan 45 Jakarta pada 10 Desember 2014 dengan memperoleh gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan.

Selanjutnya, terdakwa mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Tanjungpinang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang dengan menggunakan gelar M.Pd.

Sebelum penetapan sebagai calon oleh KPU Tanjungpinang, terdakwa mengajukan perubahan gelar akademik yang mana semula terdakwa menggunakan gelar M.Pd kemudian diubah menjadi M.MPd.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardiansyah meminta majlis hakim menunda sidang hingga satu pekan mendatang karena berkas tuntutan belum siap.

“Karena tuntutan belum siap, kami meminta majelis hakim untuk menunda sidang hingga satu pekan mendatang,” kata Ardiansyah dalam persidangan.

Mendengar hal itu, hakim ketua Boy Syailendra berdiskusi dengan hakim anggota dan menyetujui penundaan sidang, demikian juga dua penasehat hukum terdakwa.

“Dengan demikian sidang kita tunda sampai 7 Juli 2021 mendatang,” kata hakim.

Diketahui, dalam dakwaan jaksa, terdakwa menyelesaikan studi S2 di Universitas Kejuangan 45 Jakarta pada 10 Desember 2014 dengan memperoleh gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan.

Selanjutnya, terdakwa mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Tanjungpinang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang dengan menggunakan gelar M.Pd.

Sebelum penetapan sebagai calon oleh KPU Tanjungpinang, terdakwa mengajukan perubahan gelar akademik yang mana semula terdakwa menggunakan gelar M.Pd kemudian diubah menjadi M.MPd.

Selanjutnya, dalam kontestasi Pileg terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Tanjungpinang, dalam surat keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih Anggota DPRD Tanjungpinang tahun 2019, tercantum nama terdakwa Rini Pratiwi dengan gelar akademik yang digunakan adalah MM.Pd.

Sampai terdakwa dilaporkan oleh saksi Pandi Ahmad Simangunsong ke Polres Tanjungpinang, terdakwa masih menggunakan gelar akademik MM.Pd.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dipimpin hakim ketua Boy Syailendra didampingi hakim anggota Risbarita Manurung dan Sacral Ritonga dan Jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjungpinang Mona Amelia.

Sedangkan terdakwa didampingi dua penasehat hukumnya Fahmi Amrico dan Janwahyu.

Dalam dakwaan jaksa, terdakwa menyelesaikan studi S2 di Universitas Kejuangan 45 Jakarta pada 10 Desember 2014 dengan memperoleh gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan.

Selanjutnya, terdakwa mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Tanjungpinang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang dengan menggunakan gelar M.Pd.

Sebelum penentapan sebagai calon oleh KPU Tanjungpinang, terdakwa mengajukan perubahan gelar akademik yang mana semula terdakwa menggunakan gelar M.Pd kemudian diubah menjadi M.MPd.

Selanjutnya, dalam kontestasi Pileg terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Tanjungpinang, dalam surat keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih Anggota DPRD Tanjungpinang tahun 2019, tercantum nama terdakwa Rini Pratiwi dengan gelar akademik yang digunakan adalah MM.Pd.

“Sampai terdakwa dilaporkan oleh saksi Pandi Ahmad Simangunsong ke Polres Tanjungpinang, terdakwa masih menggunakan gelar akademik MM.Pd,” kata Jaksa Mona Amelia.

Ia menyampaikan, berdasarkan studi yang ditempuh seharusnya gelar digunakan oleh terdakwa adalah dengan singkatan M.M bukan M.Pd atau MM.Pd.

Kepala Seksi Pidana Umum Wawan Rusman mengatakan, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap tersangka yang merupakan politisi dari Partau Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Kita tidak bisa melakukan penahan terhadap tersangka Rini karena ancaman kasus gelar akademik palsu itu dibawah 5 tahun penjara,” Wawan Rusmawan saat dihubungi, Rabu (3/3).

Ia menyampaikan, karena tidak ditahan Rini Pratiwi tidak boleh keluar kota dan wajib lapor setiap Senin dan Kamis.

“Kita segera mungkin untuk melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk disidangkan,” ucapnya.

Ia menambahkan, untuk menyidangkan perkara tersebut, Kepala Kejakasaan Negeri Tanjungpinang telah menunjukkan dirinya sendiri dan Mona Amelia sebagai Jaksa Penuntut Umum.

“Tersangka dikenakan Pasal 68 ayat 3 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional dengan ancaman 2 tahun,” Imbuhnya.

Ahmad Jailani