Temui Mensos Roby Siap Dukung Sekolah Rakyat Gagasan Presiden Prabowo

  • Whatsapp

Roby menerima cenderamata dari Mensos RI Gus Ipul di
kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/10)

BAROMETERRAKYAT.COM – Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama beberapa Kepala OPD menyambangi kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/10). Kehadiran Roby dan jajaran ini disambut langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul.

Roby menyampaikan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat. Menurutnya, program gagasan Presiden Prabowo ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan. Hal ini juga sejalan dengan amanah UUD 1945 dimana pendidikan adalah hak setiap anak bangsa.

“Kami menyampaikan dukungan penuh untuk suksesnya program ini. Sebagai langkah awal, kami sudah siapkan lahan 10 hektare (di area Bandar Seri Bentan, Bintan Buyu) untuk Sekolah Rakyat” ungkap Roby.

Diskusi juga berlanjut ke tahap tata cara dan prosedur Sekolah Rakyat. Roby menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan ingin semaksimal mungkin mematangkan persiapan agar tujuan mulia dari hadirnya Sekolah Rakyat ini bisa terwujud.

Mensos sendiri turut mendorong agar Bintan secepatnya menggesa progres berdirinya Sekolah Rakyat. Ia dengan tegas menyatakan program ini merupakan cerminan dari pemerataan hak dan kesejateraan.

“Program ini juga jadi langkah strategis memutus mata rantai kemiskinan antar generasi (turun-temurun). Bayangkan, pendidikan gratis, berasrama, sasarannya keluarga miskin dan miskin ekstrem, ini program luar biasa, rugi kalau tidak ikut ini” ungkap Gus Ipul.

Dalam audiensi ini, Roby juga sempat berkoordinasi terkait DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Hal ini dilakukan sesuai amanat UU agar setiap bantuan sosiap yang dipersiapkan bisa diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan dan berhak mendapatkan. Data ini pula yang akan digunakan sebagai acuan peserta didik untuk masuk ke Sekolah Rakyat.

Data yang terdapat dalam DTSEN juga akan di-update setiap 3 bulan, dengan mekanisme yang akan melibatkan BPS (Badan Pusat Statistik). Harapan terbesarnya, tidak ada lagi masyarakat miskin bahkan miskin ekstrem yang tidak masuk dalam pangkalan data untuk mendapatkan bantuan dan merasakan kehadiran Pemerintah.

Editor: SIVA

Pos terkait

Comment