BAROMETERRAKYAT COM,TANJUNGPINANG-Aliansi Jurnalis Independen (Aji) Tanjungpinang menggelar diskusi publik di Pulau Penyengat Tanjungpinang, Sabtu (8/5)

Diskusi yang dihadiri mahasiswa-mahasiswi itu dalam balutan peringatan World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Perss Dunia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada s03 Mei 1993.

Diskusi bertajuk “Sensor dan Intimidasi; Relevan Ancaman Pers dari Pulau Raja-raja itu menghadirkan empat pembicara.

Mulai dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang diwakili Bidang Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Monitoring Opini Publik, Vetrosia Indria Putra.

Kapolresta Tanjungpinang yang diwakili Kanit Reskrim Polsek Tanjungpinang Kota, Ipda Budhi Rahmat Indra, Dosen Jurnalistik FKIP UMRAH Nikolas Panama, serta Sekretaris Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Provinsi Kepri sekaligus Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kepri, Jailani.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang, Sutana mengatakan, peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia menjadi momentum penting untuk mengingatkan semua pihak terkait pentingnya menjaga kemerdekaan pers.

“Pers yang bebas adalah fondasi demokrasi. Ketika jurnalis mengalami intimidasi, sensor, atau tekanan dalam menjalankan tugasnya, maka yang terancam bukan hanya media, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi,” ujarnya.

Menurutnya, ancaman terhadap jurnalis saat ini tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga intimidasi, tekanan digital, hingga upaya pembungkaman informasi di ruang publik.

“Di era digital saat ini, bentuk ancaman terhadap pers semakin beragam. Mulai dari intimidasi di lapangan, serangan di media sosial, hingga upaya membatasi akses informasi. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi jurnalis di wilayah kepulauan yang kerap mengalami keterbatasan akses informasi serta tekanan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Jurnalis di daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Selain keterbatasan akses, mereka juga sering berada dalam situasi yang rentan ketika memberitakan isu-isu publik,” tambahnya.

Dalam sesi diskusi, para narasumber turut membahas pentingnya literasi digital, perlindungan terhadap jurnalis, hingga peran masyarakat dalam mendukung kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia.

Sekretaris KKJ Kepri sekaligus Ketua AMSI Kepri, Jailani, mengatakan perlindungan terhadap jurnalis perlu menjadi perhatian semua pihak agar kebebasan pers tetap terjaga.

“Kebebasan pers bukan berarti tanpa batas, tetapi pers harus dilindungi ketika bekerja sesuai kode etik dan aturan hukum yang berlaku,” ucap Jailan

BAROMETERRAKYAT.COM,TANJUNGPINANG — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang akan menggelar diskusi publik memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Balai Kelurahan Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana mengatakan, Pulau Penyengat dipilih bukan tanpa alasan. Pulau bersejarah ini adalah tempat berdirinya Rusydiah Klub pada akhir abad ke-19 — organisasi intelektual pertama di Nusantara yang meletakkan fondasi tradisi menulis dan penyebaran ilmu pengetahuan di bumi Melayu.

“AJI Tanjungpinang ingin menyambungkan semangat itu dengan perjuangan kebebasan pers hari ini,” katanya, Rabu 6 Mei 2026.

Sutana menuturkan, kondisi pers di Kepulauan Riau saat ini membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data advokasi AJI Indonesia mencatat, sejak 2007 hingga Juli 2025, terdapat 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis di wilayah Kepri.

Bentuknya bermacam-macam: intimidasi, ancaman, perusakan alat liputan, hingga kekerasan fisik. Selain itu, terbitnya SK Menteri Komdigi Nomor 127 Tahun 2026 turut menambah kekhawatiran. Regulasi ini dinilai berpotensi mempersempit ruang gerak pers dan mengancam keberlangsungan media, terutama di daerah.

“Diskusi ini bukan sekadar peringatan tahunan. Ini adalah ruang kita untuk jujur melihat kondisi pers di Kepri,” sebutnya.

Menurutnya, ancaman terhadap jurnalis nyata, terdokumentasi, dan tidak boleh dianggap biasa. Melalui kegiatan ini, AJI Tanjungpinang ingin menyambungkan perjuangan kebebasan pers dengan warisan intelektual Penyengat.

Ketua Panitia Pelaksana, M Ismail menambahkan, diskusi yang bertajuk Sensor dan Intimidasi: Melawan Ancaman Kebebasan Pers dari Pulau Raja-Raja ini akan menghadirkan empat narasumber.

Yakni, Sekretaris Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Kepri, Jailani yang akan memaparkan data dan analisis kasus kekerasan terhadap jurnalis di Kepri sejak 2007 hingga 2025. Kemudian, Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Indra Ranu Dikarta, akan menjelaskan peran aparat dalam perlindungan jurnalis dan mekanisme pengaduan.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi, akan menyampaikan perspektif pemerintah terhadap SK Komdigi Nomor 127 Tahun 2026. Serta Dosen Jurnalistik FKIP UMRAH, Nikolas Panama, yang akan mendiskusikan penguatan SDM jurnalis dan relevansi warisan intelektual Penyengat bagi pers hari ini.

“Diskusi ini kami rancang terbuka untuk semua. Pesertanya bukan hanya jurnalis, tapi juga mahasiswa, pegiat literasi, dan masyarakat umum,” sebutnya.

Ismail melanjutkan, diskusi ini sekaligus menjadi pembuka jalan menuju Festival Media AJI Indonesia 2026 — Fesmed Selat Malaka — yang akan diselenggarakan di Batam dan Tanjungpinang tepatnya di Pulau Penyengat pada 19–21 September 2026.

Fesmed Selat Malaka, sambung dia, mengangkat tema Kemerdekaan Pers dan Keadilan HAM di Asia Tenggara.

“AJI Tanjungpinang mengajak semua pihak, baik jurnalis, pemerintah, aparat, mahasiswa, dan masyarakat untuk hadir dalam diskusi ini. Karena kebebasan pers bukan hanya urusan wartawan, tapi urusan kita semua,” tandasnya.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Bupati Bintan, Roby Kurniawan, dengan penuh syukur meresmikan Kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC-NU) Kecamatan Gunung Kijang, Selasa malam (5/5). Kegiatan yang dihadiri para Alim Ulama dan Kyai, Ketua dan Pengurus PCNU Bintan, Tokoh Agama hingga ratusan warga Nahdliyin ini berlangsung penuh khidmat dengan nuansa ukhuwah yang sangat kental.

Bupati Roby menyampaikan rasa syukur atas peresmian gedung sebagai kantor maupun rumah bagi keluarga besar NU khususnya di Kecamatan Gunung Kijang. Ia menegaskan, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yang memiliki peran strategis, tidak hanya pada sisi keagamaan, tetapi juga dalam menjaga keutuhan dan persatuan serta nilai-nilai kebangsaan.

“Nahdlatul Ulama bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan nilai-nilai kebangsaan,” ungkap Roby.

Bupati juga memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran pengurus MWC-NU Gunung Kijang atas terwujudnya pembangunan kantor permanen tersebut. Kantor ini menjadi satu-satunya gedung MWC-NU permanen di Kabupaten Bintan, yang diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, hingga pendidikan bagi masyarakat.

“Kita patut berbangga karena kantor yang hari ini kita resmikan merupakan satu-satunya kantor MWC-NU yang memiliki gedung permanen di Kabupaten Bintan. Ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kelembagaan NU, khususnya di bumi Bintan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Roby mengungkapkan bahwa pembangunan kantor tersebut tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, termasuk wakaf tanah dari almarhum H. Sanrosyid serta dukungan dana yang bersumber dari infaq dan sumbangan warga Nahdliyin. Proses pembangunan yang dimulai sejak tahun 2020 ini menjadi bukti nyata semangat gotong-royong dan kebersamaan masyarakat.

Ia juga berharap, dengan diresmikannya kantor tersebut, MWC-NU Gunung Kijang dapat semakin aktif dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.

“Saya berharap kantor ini menjadi pusat kegiatan yang membawa manfaat besar bagi masyarakat serta menjadi wadah dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah,” imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Bintan, lanjut Roby, akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang dilakukan Nahdlatul Ulama dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera.

Peresmian kantor ini ditandai dengan pernyataan resmi Bupati Bintan lewat lafadz “Bismillahirrahmanirrahim” sebagai simbol dimulainya operasional Kantor MWC-NU Kecamatan Gunung Kijang. Acara kemudian ditutup dengan doa dan harapan agar keberadaan kantor tersebut membawa manfaat besar hingga keberkahan bagi umat dan generasi mendatang.

BAROMETERRAKYAT COM,BINTAN -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2025, Selasa (5/5). Bupati Bintan, Roby Kurniawan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bintan atas pelaksanaan fungsi pengawasan melalui pembahasan LKPJ tersebut.

“Penyampaian rekomendasi ini merupakan bagian penting dari siklus akuntabilitas Pemerintahan Daerah, sekaligus wujud nyata fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Tahun Anggaran 2025 menjadi periode yang penuh dinamika. Meski demikian, realisasi pendapatan daerah dinilai cukup baik, begitu pula belanja daerah yang difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan infrastruktur.

Menanggapi rekomendasi DPRD, Pemerintah Kabupaten Bintan menyatakan menerima seluruh masukan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif untuk perbaikan kinerja ke depan.

“Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan. Namun, seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi landasan penting dalam melakukan penyempurnaan program dan kegiatan pembangunan ke depan,” tegas Roby.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Fiven Sumanti, menyatakan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil pembahasan komprehensif bersama seluruh fraksi dan komisi.

“Rekomendasi ini adalah bentuk komitmen DPRD untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Kami berharap dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Fiven juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat. Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Bintan bersama DPRD berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya sain

BAROMETERRSKYAT.COM,BINTAN– Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Bintan, Selasa (5/5) Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran ASN, tenaga pendidik, serta pelajar.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Bintan Roby Kurniawan membacakan sambutan seragam Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk melakukan refleksi serta meneguhkan kembali semangat dalam membangun pendidikan nasional.

“Pendidikan pada hakikatnya adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia. Inti dari pendidikan adalah memuliakan, sebagaimana nilai yang diletakkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui sistem among, yakni asah, asih, dan asuh,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut .

Lebih lanjut, disampaikan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan tangguh menuju negara yang maju dan bermartabat .

Dalam sambutan tersebut juga ditegaskan sejumlah kebijakan prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di antaranya penerapan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penguatan karakter peserta didik, peningkatan literasi dan numerasi, serta perluasan akses pendidikan yang inklusif dan merata .

Selain itu, seluruh elemen pendidikan diajak untuk memperkuat kolaborasi, baik antara pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, guna mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

“Mari kita perkuat kerja sama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat,” tutup Roby saat membacakan sambutan tersebut.

Di akhir upacara, dilakukan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian gedung baru TK Negeri Bintan Buyu. Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Selain itu, diserahkan pula piagam penghargaan kepada perusahaan yang telah berdedikasi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bintan.

Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian, Bupati Bintan juga melakukan pelepasan purna bakti pegawai dan guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Momen tersebut berlangsung penuh haru sebagai wujud apresiasi atas dedikasi mereka dalam dunia pendidikan.

Peringatan Hardiknas 2026 ini diharapkan menjadi penguat semangat bersama dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Bintan.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Kabar gembira hadir dari Bupati Bintan Roby Kurniawan yang dengan penuh semangat menyampaikan bahwa peluang beasiswa kembali dibuka bagi putra-putri Bintan yang akan dan sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2026-2027. Kesempatan emas ini merupakan wujud dukungan Pemerintah Daerah bagi generasi muda Bintan menggapai masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan yang berkualitas.

“Beasiswa ini tujuannya untuk meringankan beban biaya perkuliahan, baik yang berkuliah di dalam maupun di luar wilayah Bintan. Harapannya pada adik-adik mahasiswa semua bisa lebih semangat dan semakin fokus mengejar studinya,” ungkap Roby, Selasa (5/5).

Beasiswa ini bersifat stimulan yang diberikan satu kali dalam satu tahun dan disesuaikan dengan kondisi ketersediaan anggaran. Syarat mutlaknya, hanya mereka yang memiliki KTP Bintan dan berdomisili di Bintan yang memiliki peluang untuk merasakan manfaat program ini.

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Mei s.d 1 Juni (bagi S1) dan 20 Juni (bagi D1). Untuk beasiswa Diploma 1 (D1), dikhususkan bagi mereka yang akan melanjutkan pendidikan di Politeknik Pariwisata Batam (Batam Tourism Polytechnic). Salah satu syarat yang harus dipenuhi, calon Mahasiswa harus melampirkan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) dengan nilai rata-rata paling rendah 77.

Sementara beasiswa Strata 1 (S1) dikhususkan bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan studi minimal semester 3, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,00 untuk jurusan eksakta/sains dan IPK serendah-rendahnya 3,20 untuk jurusan non eksakta/sosial.

Pendaftaran dilakukan secara online lewat QR Code yang telah disediakan atau dapat langsung mengunjungi link https://beasiswa.bintankab.go.id selama masa pendaftaran.

Para calon penerima beasiswa juga dapat mengunduh semua format permohonan (Surat Permohomam Beasiswa, Surat Legalitas, Surat Pernyataan Peningkatan Prestasi dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa Lain) pada laman web pendaftaran. Semua alur dan proses pendaftaran tanpa dipungut biaya sama sekali.

BAROMETERRAKYAT.COM,JAKARTA- Momentum World Press Freedom Day 2026 ( Hari Kebebasan Pers Sedunia ) yang diperingati setiap tanggal 3 Mei, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menegaskan bahwa kebebasan Pers bukan sekadar slogan tahunan, melainkan fondasi utama demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Tanpa pers yang bebas, tidak ada kontrol terhadap kekuasaan, dan tanpa kontrol, demokrasi hanya menjadi prosedur tanpa makna.

Demikian disampaikan Ketua Umum AJI
Indonesia Nany Afrida saat memperingati
Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 di Jakarta.

“Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen global dalam melindungi jurnalis. Kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi tidak boleh dikorbankan atas nama stabilitas, keamanan, atau kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya.

Namun, katanya realitas di Indonesia menunjukkan arah yang mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi dalam berbagai bentuk: intimidasi fisik, serangan digital, kriminalisasi, hingga tekanan ekonomi yang sistematis terhadap media.

AJI Indonesia mencatat pada tahun 2025 terjadi kekerasan pada jurnalis sebanyak 91 kasus, baik kekerasan fisik maupun digital. Merujuk pada laporan Reporters Without Borders (RSF), peringkat kebebasan pers Indonesia pada tahun 2026, turun posisi 129 dari 180 negara, dengan kategori ‘sulit’. Turun dari peringkat 127 pada tahun 2025.

Selain kekerasan fisik dan digital, muncul (kembali) praktik sensor dan swasensor (_self-censorship_) yang semakin menguat. Praktik yang dulu sering dilakukan di era Orde Baru.

Nany menambahkan, banyak jurnalis dan redaksi terpaksa melakukan swasensor dengan membatasi diri, menghindari isu-isu sensitif, atau mengubah substansi liputan karena mempertimbangkan tekanan politik, ancaman hukum, maupun kepentingan ekonomi.

Sementara itu menurut Nany, praktik sensor dilakukan pihak pemerintah maupun lembaga bisnis dengan menekan media agar melakukan penghapusan berita (_take down_), mengubah judul maupun isi berita, berita titipan sampai ancaman penghentian iklan/kerja sama.

” Situasi ini sama berbahayanya dengan kekerasan fisik/digital, karena secara perlahan menggerus independensi dan keberanian pers,” tegasnya lagi.

Kondisi ini, tambahnya menunjukkan bahwa ruang aman bagi jurnalis semakin menyempit. Ketika sensor dan swasensor menjadi praktik yang dianggap “normal”, maka publiklah yang dirugikan karena kehilangan akses terhadap informasi yang benar dan kritis.

Untuk itu, AJI Indonesia mendesak:

1. Negara wajib menjamin keselamatan jurnalis, tanpa pengecualian. Setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis harus diusut tuntas melalui proses hukum yang transparan, akuntabel, dan independen. Kegagalan menyelesaikan kasus-kasus ini adalah bentuk pembiaran.

2. Hentikan impunitas sekarang juga. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Penegakan hukum harus tegas dan tidak diskriminatif. Impunitas adalah musuh utama kebebasan pers.

3. Hentikan praktik sensor. Pemerintah maupun lembaga bisnis wajib paham bahwa pers yang independen adalah pilar keempat demokrasi. Independensi adalah syarat mutlak bagi pers untuk menghasilkan informasi (karya jurnalistik) yang benar. Sehingga siapa pun dapat menggunakan informasi yang benar untuk mengambil keputusan yang tepat. Silakan pasang iklan atau kerja sama dengan media, tapi jangan sensor berita

4. Hentikan praktik swasensor. Perusahaan media mesti ciptakan independensi di ruang redaksi, sehingga para jurnalis tidak lagi melakukan swasensor

5. Hentikan kriminalisasi jurnalis dan gugatan hukum untuk bungkam media atau SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Aparat penegak hukum, polisi, jaksa maupun hakim mesti hentikan kasus-kasus kriminalisasi dan SLAPP dan serahkan sengketa pers ke Dewan Pers

6. Perkuat solidaritas jurnalis dan media. Di tengah tekanan yang meningkat, solidaritas bukan pilihan, melainkan keharusan. Serangan terhadap satu jurnalis/media adalah serangan terhadap seluruh profesi atau pers

BAROMETERRAKYAT.COM,JAKARTA- Mendirikan perusahaan pers dalam berbagai platform, termasuk media siber adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh PBB dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan sekitar 3000 perusahaan pers siber mengapresiasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selama ini memberi kemudahan perusahaan pers untuk mengurus badan hukum.

Demikian ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus dalam keterangan pers menyambut Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day), Minggu, 3 Mei 2026 di Jakarta.

Hari Kebebasan Pers Sedunia, dirayakan setiap 3 Mei sejak dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB tahun 1993.

PBB telah menetapkan Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei, menyusul inisiatif para wartawan Afrika yang berkumpul di Windhoek, Namibia 1991.

Pertemuan yang memperjuangkan kebebasan pers itu diselenggarakan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan menetapkan 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia.

Hari ini, 3 Mei 2026, peringatakan Hari Kebebasan Pers Sedunia dipusatkan di Zambia.
“Tidak berlebihan kalau hari ini kami meminta semua lapisan masyarakat, dan apatur negara turut mendukung kebebasan pers, mendukung hak asasi manusia dan sekaligus menghargai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberi legitimasi hukum pada perusahaan media,” kata Firdaus yang kini menjalani dua periode kepemimpinannya sebagai ketua umum SMSI.

“Untuk mempercepat kebebasan pers kami pikir tidak perlu legitimasi lain yang menyulitkan usaha pers, seperti verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Cukup berbadan hukum seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tambah Firdaus.

Menurut Firdaus, untuk mengukuhkan kebebasan pers telah ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Kebebasan atau kemerdekaan pers selanjutnya ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dalam konsiderans UU tentang pers itu disebutkan, kemerdekaan pers diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemerdekaan pers dalam UU Pers pada Bab II Pasal 2 disebutkan, “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.

Kemudian di bab yang sama pada pasal 4 ayat 1 dilanjutkan, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”.

Dilanjutkan ayat 2 sebagai penegasan: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Pada ayat 3 pasal yang sama ditegaskan lagi, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

“Itulah kebebasan pers yang dikuatkan oleh undang-undang,” kata Firdaus

BAROMETERRAKYAT.COM,TANJUNGPINANG – Afiq Ikmal, Kader Gerakan Pemuda Ansor Kota Tanjungpinang sekaligus alumni Pondok Pesantren Annur Yogyakarta, berhasil meraih juara 1 pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kota Tanjungpinang tahun 2026, kategori Tilawah Al-Qur’an tingkat remaja.

Ajang bergengsi ini diselenggarakan mulai tanggal 27 April hingga 2 Mei 2026 di Melayu Square, Kota Tanjungpinang. Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah dilaksanakan pada Sabtu malam, 2 Mei 2026, yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. Hadiah yang diterima berupa tropi, piagam, dan uang pembinaan.

Afiq Ikmal mengucapkan terima kasih kepada Camat Bukit Bestari yang telah mendukungnya sebagai utusan kecamatan tersebut. Sebelumnya, ia juga berhasil menjadi juara pertama pada MTQ tingkat kecamatan, sehingga berhak mewakili Bukit Bestari ke tingkat kota.

Selain sebagai kader, Afiq juga berperan sebagai pelatih kelas tilawah Al-Qur’an di Gerakan Pemuda Ansor Tanjungpinang. Ia juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus organisasi tersebut yang telah memberikan dukungan serta doa tulus selama mengikuti kompetisi.

Prestasi ini menjadi bukti dedikasi dan kemampuan Afiq dalam menguasai seni baca Al-Qur’an, serta menjadi kebanggaan bagi kecamatan dan organisasi yang ia naungi.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2026 dengan penuh semangat kebersamaan serta komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kegiatan yang digelar di Kantor Disnaker Bintan, Jumat (1/5) ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Peringatan Hari Buruh tahun ini juga diisi dengan seremonial potong tumpeng serta penyerahan bantuan paket sembako secara simbolis kepada Ketua Serikat Pekerja/Buruh, sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antara pemerintah dan para pekerja.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan tahun ini mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja” dengan tagline “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama”.
Tema tersebut dinilai selaras dengan arah pembangunan daerah yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Sekda juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pekerja atas kontribusi nyata dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Menurutnya, pekerja merupakan kekuatan utama dalam pembangunan Bintan.

“Momentum Hari Buruh ini hendaknya menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas diri, keterampilan, dan daya saing agar mampu menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin dinamis,” ujarnya.

Selain itu, Ronny turut mengapresiasi para pengusaha yang telah berperan dalam membuka lapangan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa seluruh perusahaan wajib mematuhi regulasi ketenagakerjaan, termasuk penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Pemerintah tidak menginginkan adanya pekerja yang menerima upah di bawah ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk nyata kepedulian, Pemerintah Kabupaten Bintan juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada para pekerja yang membutuhkan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat pekerja.

Lebih lanjut, Pemkab Bintan berkomitmen untuk terus berperan sebagai fasilitator dan regulator yang adil, serta mendorong berbagai program peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan kerja sama lintas sektor.

Di akhir kegiatan, Sekda Bintan menyampaikan harapan agar semangat Hari Buruh dapat terus memperkuat kebersamaan dalam mewujudkan Bintan yang maju dan pekerja yang sejahtera.

“Selamat Hari Buruh, semoga seluruh pekerja di Bintan semakin sejahtera dan terus menjadi pilar kemajuan daerah,” tutupnya.