BAROMETERRAKYAT.COM,LINGGA–
Unit Samapta Polsek Daik Lingga melaksanakan patroli di sejumlah titik rawan bencana banjir, pohon tumbang dan tanah longsor yang berada di wilayah hukum Polsek Daik Lingga, Minggu (7/6).

Hal itu dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam akibat kondisi cuaca yang tidak menentu.

Kegiatan patroli dilaksanakan oleh personel Unit Samapta Polsek Daik Lingga, yakni Briptu Sepri Wahyudianto dan Bripda Gherry Bryan Sinaga. Patroli difokuskan pada sejumlah lokasi yang berpotensi terdampak bencana alam, seperti kawasan pemukiman masyarakat, lahan perkebunan warga, aliran sungai serta daerah rawan longsor.

Adapun rute patroli meliputi Jalan Sawah Indah dan Jalan Istana Robat yang menjadi salah satu jalur pemantauan untuk memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan terkendali. Dalam kegiatan tersebut, personel melakukan pemantauan secara langsung terhadap kondisi wilayah yang berpotensi mengalami banjir, pohon tumbang maupun tanah longsor akibat cuaca ekstrem yang sering berubah-ubah.

Selain melakukan pemantauan, personel juga menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas sehari-hari, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi maupun angin kencang. Warga juga diingatkan untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui atau mengalami kejadian bencana alam guna mempercepat penanganan dan meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan.

Kapolres Lingga AKBP Dr. P.M. Nababan, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Daik Lingga IPTU Suhendri menyampaikan bahwa kegiatan patroli daerah rawan bencana merupakan langkah preventif yang terus dilakukan jajaran Polres Lingga guna memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam.

“Melalui patroli dan pemantauan rutin di daerah rawan bencana, kami ingin memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga. Kami juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca serta segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian apabila menemukan potensi maupun kejadian bencana alam sehingga dapat ditangani dengan cepat dan tepat,” ujar IPTU Suhendri.

Dari hasil kegiatan patroli tersebut, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polsek Daik Lingga terpantau aman, kondusif dan terkendali. Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat juga memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Polres Lingga melalui Polsek Daik Lingga akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan pemantauan wilayah guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas maupun bencana alam, sebagai bentuk komitmen Polri dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Terpisah, IPTU Indra Gunawan, Kasi Humas Polres Lingga, mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian, ingin melihat peta kerawanan, atau mengajukan pengaduan, untuk menghubungi Call Center 110 atau menggunakan aplikasi Polri Super Apps yang dapat diunduh melalui Google Play atau App Store.

Job fair Bintan tahun 2026 dipusatkan di Kantor Administrator KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Galang Batang

BAROMETERRAKYAT COM,BINTAN – Panggilan terbuka untuk seluruh pencari kerja asli Bintan, Job Fair 2026 resmi akan digelar pada 12 s.d 13 Juni mendatang. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Tenaga Kerja menjadwalkan seluruh kegiatan akan dipusatkan di Kantor Administrator KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Galang Batang.

Job Fair 2026 diikuti 11 Perusahaan besar dari berbagai sektor yang ada di Bintan, dengan total 1.309 lowongan pekerjaan (loker) yang tersedia. Kesempatan besar ini dikatakan Bupati Bintan, Roby Kurniawan, harus dimanfaatkan seluas-luasnya bagi putra-putri daerah.

Roby menyebut Job Fair merupakan bagian dari program prioritas Pemkab Bintan yang sejalan dengan misi pertama pembangunan daerah yakni ‘SDM Juara : Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejatera Berlandaskan Nila Religius serta Budaya Melayu’.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Pemkab Bintan tidak sekedar fokus pada penciptaan lapangan kerja. Tetapi juga diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui edukasi, pendampingan hingga kolaborasi lintas sektor termasuk pelatihan. Langkah ini juga dinilai sangat konkret, dibuktikan dengan angka pengangguran terbuka di Bintan pada tahun 2021 sebesar 8,62 persen (data BPS), berhasil ditekan pada tahun lalu menjadi 4,53 persen.

“Untuk semuanya kami sampaikan, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Percayalah bahwa jalan selalu terbuka untuk siapa saja yang mau berusaha dan tidak putus asa. Pesan kami, tunjukkan bahwa tenaga kerja lokal Bintan memiliki potensi dan daya saing yang dapat berkontribusi dalam dunia kerja” ungkap Roby, Jumat (05/06).

Ada hal menarik dalam Job Fair kali ini. Terdapat koseling karier, walk-in interview, bimbingan jabatan, unit layanan disabilitas hingga unit pelayanan BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Para calon pelamar dihimbau untuk menyimak dengan seksama setiap formasi yang dibutuhkan untuk bisa menentukan pilihan sesuai dengan persyaratan serta kemampuan.

“Kami sampaikan apresiasi untuk seluruh Perusahaan yang turut berpartisipasi dan membuka kesempatan bagi putra-putri daerah untuk memulai karinya. Semuanya persiapkan diri, minta doa keluarga, ayo datang ke Job Fair Bintan 2026” pungkasnya.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar rapat pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kabupaten Bintan Tahun 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bawah Bapperida Bintan, Rabu (3/6), dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai aspek teknis pelaksanaan Pilkades, mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara hingga penetapan Kepala Desa terpilih. Selain itu, turut dibahas mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Antar Waktu (PAW) bagi Desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun.

Berdasarkan rancangan petunjuk teknis yang dipaparkan, Pilkades Serentak Tahun 2026 direncanakan dilaksanakan pada14 Desa yang tersebar di tujuh Kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Teluk Bintan (Tembeling, Penaga, Bintan Buyu, Pangkil), Kecamatan Gunung Kijang (Gunung Kijang), Kecamatan Toapaya (Toapaya Selatan, Toapaya Utara), Kecamatan Seri Kuala Lobam (Busung, Teluk Sasah), Kecamatan Teluk Sebong (Sebong Lagoi, Pengudang), Kecamatan Bintan Pesisir (Kelong) dan Kecamatan Tambelan (Kampung Hilir, Mentebung). Untuk PAW terjadi di Desa Pengudang.

Tahapan pelaksanaan Pilkades dimulai dengan masa persiapan pada 14 Juli s.d 13 Agustus 2026, dilanjutkan tahapan pencalonan pada 3 Agustus hingga 10 November 2026. Pemungutan suara direncanakan berlangsung pada 11 November 2026, sementara tahapan penetapan dan pengesahan hasil pemilihan akan dilaksanakan setelah proses pemungutan suara selesai (11 November 2026 s.d Februari 2027).

Dalam pembahasan juga dipaparkan perkiraan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 29.599 pemilih yang akan dilayani melalui 63 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Desa penyelenggara Pilkades. Untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara, diperkirakan akan dicetak sebanyak 30.191 surat suara atau sejumlah DPS ditambah cadangan dua persen.

Sekda Bintan menegaskan bahwa penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades.

“Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen memastikan seluruh tahapan Pilkades Tahun 2026 berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang disusun secara matang, diharapkan penyelenggaraan Pilkades maupun PAW dapat terlaksana secara demokratis, transparan, profesional serta menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah,” ujar Ronny.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi seluruh perangkat daerah, panitia pelaksana, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur keamanan menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bintan.

“Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini menjadi landasan penting agar seluruh tahapan Pilkades maupun Pemilihan Antar Waktu dapat berjalan sesuai regulasi, transparan, akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Kita ingin memastikan proses demokrasi di tingkat desa berlangsung dengan baik, aman, kondusif, serta menghasilkan kepala desa yang mampu membawa kemajuan bagi masyarakat dan pembangunan desa,” imbuhnya.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN – Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2026 resmi ditutup dalam suasana meriah dan penuh sportivitas. Penutupan turnamen dilakukan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan, Alfeni Harmi, yang hadir mewakili Bupati Bintan.

Dalam sambutan Alfeni Harmi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, official dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan turnamen. Menurutnya, Bupati Cup bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi dan pembinaan atlet sepak bola di Kabupaten Bintan.

“Selama beberapa hari terakhir, kita telah menyaksikan pertandingan yang seru dan kompetitif. Semangat juang, kemampuan, serta sportivitas yang ditunjukkan para pemain menjadi kebanggaan bagi daerah kita,” ujar Alfeni.

Pada partai final yang berlangsung sengit, Porges FC berhasil keluar sebagai Juara I dan berhak membawa pulang trofi serta uang pembinaan sebesar Rp15 juta. Sementara Busung FC harus puas di posisi Juara II dengan hadiah uang pembinaan sebesar Rp10 juta.
Posisi Juara III diraih oleh BIIE FC yang memperoleh uang pembinaan sebesar Rp8 juta, sedangkan Bintan Muda FC menempati posisi Juara IV dan menerima uang pembinaan sebesar Rp5 juta.

Selain penghargaan untuk tim terbaik, panitia juga memberikan penghargaan individu kepada para pemain yang tampil gemilang sepanjang turnamen. Gelar Top Score diraih oleh Yudha dari Busung FC dengan hadiah sebesar Rp500 ribu, sementara penghargaan Best Player diberikan kepada Bayu dari Porges FC yang juga menerima hadiah sebesar Rp500 ribu.

Dirinya juga mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan mengajak seluruh peserta yang belum berhasil meraih juara untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan.

“Jangan berkecil hati bagi yang belum berhasil menjadi juara. Jadikan turnamen ini sebagai pengalaman dan motivasi untuk terus berkembang serta meraih prestasi yang lebih baik di masa mendatang,” pesannya.

Pemerintah Kabupaten Bintan berharap Bupati Cup 2026 dapat menjadi momentum untuk semakin memajukan olahraga sepak bola di Bintan serta melahirkan bibit-bibit atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

Di akhir kegiatan, Alfeni Harmi mengajak seluruh insan olahraga untuk terus menjaga semangat persatuan, sportivitas dan kebersamaan melalui olahraga sebagai sarana membangun generasi muda yang sehat, tangguh dan berprestasi.

BAROMETERRAKYAT.COM,ADVETORIAL BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bintan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan, pada kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (2/6).

Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah itu menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bintan terus berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini
menandatangani berita acara penyerahan WTP disaksikan oleh Bupati Roby dan Ketua DPRD Bintan Vipen.
(fdiskominfo)

Bupati Bintan Roby Kurniawan mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.

“Alhamdulillah, capaian ini merupakan buah dari kerja sama, dedikasi, dan tanggung jawab seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan. Opini WTP yang kembali diraih menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional,” ungkap Roby.

 Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Kepdla daerah kabupaten/ kota se Kepri usai menerima piagam WTP.
(fdiskominfo)

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang selama ini memberikan arahan, masukan, dan pendampingan dalam proses pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini, menjelaskan bahwa opini atas laporan keuangan diberikan berdasarkan sejumlah aspek penilaian, meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyerahan LHP atas LKPD merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini
bersama Bupati Roby dan Ketua DPRD Bintan Vipen usai penyerahan piagam penghargaan WTP.
(fdiskominfo)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), termasuk evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Bintan.

Raihan opini WTP ke-15 secara berturut-turut ini semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Prestasi tersebut juga menjadi cerminan konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., serta Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan bahwa capaian 100 ribu anggota merupakan bukti nyata semakin kuatnya peran dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
Menurut Indra Utama, pertumbuhan jumlah anggota ABPEDNAS menunjukkan meningkatnya kesadaran dan semangat para anggota BPD di seluruh Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa organisasi akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat desa.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., mengapresiasi soliditas seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi dalam memperbesar dan memperkuat ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.

DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta para mitra strategis yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.

“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” demikian pernyataan DPP ABPEDNAS.

Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta mendukung terciptanya desa yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi.

BAROMETERRAKYAT COM,BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bintan mengutus Tim Verifikasi Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH) untuk melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan terhadap usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Tambelan yang akan masuk dalam rencana pembangunan di Tahun 2027 mendatang.

Kegiatan ini berlangsung sejak 29 Mei lalu dan akan berakhir hingga 3 Juni besok. Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bintan untuk memastikan bantuan perumahan tepat sasaran berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“RTLH ini harus tepat sasaran dan menyentuh yang benar-benar membutuhkan. Ini program manfaat yang memang seharusnya memberi maslahat bagi masyarakat,” ujar Bupati Bintan, Roby Kurniawan.

Tim verifikasi yang turun ke lapangan terdiri dari JF beserta Asisten Teknis berjumlah 6 orang. Tim melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik rumah calon penerima bantuan serta melakukan wawancara dengan penghuni rumah, untuk memperoleh data sosial ekonomi secara lebih komprehensif. Hal tersebut dijelaskan Mohammad Irzan selaku Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bintan di Kantornya, Selasa (2/6).

“Proses verifikasi dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara tatap muka. Rencananya setelah verifikasi lapangan kemudian Tim melakukan pengecekan akhir untuk dilaksanakan pembangunannya di tahun depan,” jelasnya.

Sementara di tahun 2026 ini, Dinas Perkim sendiri sedang dalam proses pembangunan RTLH sebanyak 44 unit di 5 Kecamatan. Sementara tahun depan, anggaran akan dialokasikan sepenuhnya untuk Kecamatan Tambelan agar lebih fokus dan terarah di wilayah terluar Kabupaten Bintan.

Verifikasi (CPB) Calon Penerima Bantuan ini meliputi pemeriksaan yang mencakup kondisi pondasi, dinding, lantai, atap, ventilasi, sanitasi, sumber air bersih, hingga lingkungan sekitar hunian. Selain itu, Tim juga menilai kondisi sosial ekonomi keluarga, jumlah anggota keluarga, sumber penghasilan, kepemilikan aset, serta aspek kerentanan sosial lainnya.

“Khusus untuk rumah yang berada di atas laut, verifikasi turut memperhatikan aspek domisili dan kesediaan penghuni untuk mengikuti ketentuan penataan kawasan sesuai peraturan yang berlaku,” tambah Irzan.

Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan, terdapat 194 usulan RTLH yang tercatat di Kecamatan Tambelan. Setelah dilakukan seleksi administrasi dan penilaian kriteria awal, sebanyak 42 unit rumah dinyatakan memenuhi syarat untuk diverifikasi lebih lanjut.

Adapun hasil verifikasi menunjukkan :
1. Kelurahan Teluk Sekuni : 9 unit lolos verifikasi terdiri dari 4 unit rusak sedang, 3 unit rusak berat, dan 2 unit rusak total.
2. Desa Batu Lepuk : 4 unit lolos verifikasi terdiri dari 1 unit rusak sedang, 2 unit rusak berat, dan 1 unit rusak total.
3. Desa Kampung Melayu : 5 unit lolos verifikasi terdiri dari 3 unit rusak sedang, 1 unit rusak berat, dan 1 unit rusak total.
4. Desa Kampung Hilir : 18 unit lolos verifikasi terdiri dari 1 unit rusak ringan, 3 unit rusak sedang, 10 unit rusak berat, dan 4 unit rusak total.
5. Desa Kukup: 4 unit lolos verifikasi terdiri dari 3 unit rusak berat dan 1 unit rusak total

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, Dinas Perkim Kabupaten Bintan akan mengusulkan kebutuhan biaya pembangunan sebesar Rp. 1.185.000.000,00 untuk mendukung penanganan 28 unit RTLH di Kecamatan Tambelan melalui APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2027. Pelaksanaan penanganan RTLH akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas kebutuhan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan.

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Pemerintah Kabupaten Bintan menerima Piagam Penatapan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Piagam Penetapan Nomor M.HH-2.KI.09.02 Tahun 2025 tersebut menetapkan Desa Wisata Pengudang Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual untuk kategori Kawasan Karya Cipta dan Merek.

Piagam tersebut diterima Bupati Bintan, Roby Kurniawan, didampingi Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, dan diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kepri, Edison Manik, Selasa (02/06) di Aula Bandar Seri Bentan. Desa Pengudang ditetapkan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual karena dinilai aktif dalam mendaftarkan berbagai potensi lokalnya.

Desa Pengudang adalah salah satu Desa Melayu Pesisir dan merupakan Desa yang memiliki Kawasan Konservasi Padang
Lamun berbasis masyarakat. Memiliki cuaca dengan suhu berkisar 30-32 Celcius
pada siang hari dan 29-30 Celcius pada malam hari. Curah hujan cukup rendah pada bulan Februari-Agustus dan curah hujan tinggi pada saat September-Januari.

Bupati Bintan menyampaikan ungkapan terimakasih dan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Kepri yang menurutnya sangat intens dalam mendampingi serta menggali potensi kekayaan intelektual yang ada di Bintan. Ia berharap, kolaborasi kuat yang selama ini dijalani bisa terus terjalin ke depan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan, ucapan terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Kepala serta jajaran Kanwil Kemenkum Kepri. Ini merupakan wujud kolaborasi luar biasa, dan semoga membawa manfaat untuk Bintan yang semakin baik ke depan” ungkapnya.

Kekayaan intelektual dalam rantai pariwisata meliputi merek dagang produk pariwisata, merek kolektif produk UMKM, pencatatan karya cipta, perlindungan indikasi geografis dan KI (Kekayaan Intelektual) komunal lainnya serta desain industri produk ekonomi kreatif.

Bupati Roby menyerahkan piagam penghargaan pemenang pertama Galanova Award 2026,
kepada Kadiskominfo Bintan

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN – Galanova Award 2026, salah satu ajang penghargaan bergengsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melalukan inovasi dan gagasan program yang punya manfaat nyata bagi masyarakat serta pembangunan Daerah. Galanova Award sendiri menjadi ajang yang membakar semangat seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian lewat inovasi.

Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti memberikan apresiasi kepada seluruh OPD khususnya para penerima penghargaan. Dirinya menyampaikan harapan agar seluruh OPD bisa terus eksis dalam melahirkan terobosan-terobosan maupun gagasan sebagai wujud dari sebuah inovasi.

“Inovasi bukan hanya tentang aplikasi, namun dapat berupa pelayanan khususnya kepada masyarakat. Diharapkan seluruh OPD di Bintan dapat terus melakukan inovasi terbaru demi pelayanan dan pembangunan Bintan lebih baik. Ingat, inovasi bukan berjalan hanya saat ada penilaian, akan tetapi harus terus berkesinambungan demi memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Roby.

Plt. Kepala Bapperida Bintan, Wan Rudi Iskandar dalam laporannya menyampaikan bahwa Galanova Award merupakan pemberian penghargaan kepada OPD maupun unit kerja terinovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Inovasi merupakan kebutuhan dasar bagi pembangunan, inovasi secara konkrit meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menguatkan kemandirian Daerah dengan memanfaatkan kemampuan Daerah dalam menggunakan teknologi yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, inovasi menjadi sangat penting dan sebagai penentu keberhasilan menuju era ekonomi modern serta berdaya saing,” jelasnya.

Dalam Galanova Award, nominator dan para pemenang terpilih berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri serta bobot nilai Indeks Inovasi Daerah dengan menilai kematangan inovasi, kemanfaatan serta kelengkapan data dukung inovasi. Tahapan selanjutnya, para nominator terpilih melakukan pemaparan Inovasi Daerah secara langsung di hadapan Dewan Juri.

Secara rinci, daftar pemenang Galanova Award 2026 sebagai berikut :

Kategori Perangkat Daerah Terinovatif
Peringkat I Dinas Komunikasi dan Informatika
Peringkat II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peringkat III Dinas Tenaga Kerja

Kategori Unit Kerja Terinovatif
Peringkat I UPTD Puskesmas Kelong
Peringkat II UPTD Puskesmas Sei Lekop
Peringkat III RSUD Bintan

Kategori Inovasi Bentuk Lainnya Sesuai Kewenangan Daerah Terinovatif
Peringkat I Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Peringkat II Dinas Sosial
Peringkat III Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kategori Inovasi Pelayanan Publik Terinovatif
Peringkat I Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Peringkat II SMPN 1 Bintan (Dinas Pendidikan)
Peringkat III UPTD Puskesmas Kijang

Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintah Terinovatif
Peringkat I Dinas Komunikasi dan Informatika
Peringkat II Dinas Komunikasi dan Informatika
Peringkat III Bagian Hukum Setda Binta

BAROMETERRAKYAT.COM,BINTAN- Bupati Bintan Roby Kurniawan menyambut kepulangan Jemaah Haji Bintan bersama Jemaah Haji Kabupaten/Kota lain yang tergabung dalam Kloter BTH 01 Embarkasi Batam, di Aula Arafah I Asrama Haji Kota Batam, Senin (1/6) sekitar pukul 18.45 WIB setibanya seluruh rombongan usai mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

Jemaah Haji Kloter BTH 1 Embarkasi Batam tahun ini secara keseluruhan berjumlah 445 orang. Terdiri atas Jemaah Haji Kabupaten Bintan 44 orang, Kabupaten Lingga 27 orang, Kota Tanjungpinang 145 orang dan Kota Batam 225 orang ditambah 4 orang petugas kloter.

Bupati Bintan menyampaikan ucapan selamat pulang kembali kepada seluruh Jemaah Haji. Dirinya bersyukur, rombongan yang menunaikan ibadah penuh perjuangan kini kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat.

“Alhamdulillah, semuanya sehat, walau pun masih kelihatan letih karena perjalanan jauh. Tapi raut kebahagiaan tetap terpancar karena sebentar lagi akan berkumpul bersama keluarga. Pesan kami, tetap jaga kesehatan, terutama kebugaran fisik. Lelah yang luar biasa pastinya, tapi yang terpenting doa kita bersama semoga seluruh Jemaah Haji yang pulang mendapatkan predikat Haji Mabrur” ungkapnya usai kegiatan.

Lebih lanjut, Roby juga menjelaskan dirinya telah mengarahkan Dinas Kesehatan untuk memantau dan memberi tindakan bila ada keluhan maupun gangguan kesehatan pasca kepulangan. Hal ini akan berlangsung hingga 3 pekan (21 hari) ke depan untuk memastikan kondisi Jemaah agar tetap fit dan bugar.

“Petugas kesehatan sudah standby semua, misalnya ada yang demam atau gejala lain, langsung hubungi Petugas Hajinya, nanti Petugas Haji yang menghubungi Puskesmas dan tim medis akan berkunjung ke rumah (home care)” tambah Roby menjelaskan.

Oleh karenanya, Kepala Dinas Kesehatan Bintan, Retno Riswati mengimbau bagi seluruh Jemaah Haji yang mengalami gangguan kesehatan setelah pulang dari Tanah Suci, untuk segera menghubungi petugas. Hal ini dikarenakan perbedaan iklim yang mengharuskan tubuh beradaptasi acapkali mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, demam hingga sakit kepala.

“Karena tubuh Jemaah Haji biasanya masih dalam proses penyesuaian kembali dengan iklim di Indonesia. Jadi kita mengimbau Jemaah Haji untuk minum air putih yang banyak dan memperbanyak konsumsi buah serta sayur selama masa penyesuaian iklim di Tanah Air. Istirahat yang cukup juga penting untuk dilakukan setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan selama di Tanah Suci” katanya.

Seluruh Jemaah Haji asal Bintan yang saat ini berada di Asrama Haji Batam akan menginap selama satu malam, sebelum keesokan harinya akan langsung bertolak menuju Kabupaten Bintan dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta.