Oleh: Prof. Dr.Taufiqurokhman, S.H, A. Ks, S.Sos, M.Si
( Direktur Pusat Kajian Strategis Governansi Digital Inklusif / Wakil Ketua Dewan Penasihat SMSI Pusat).

Dinamika politik Indonesia tak pernah lelah bersolek. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, genderang tantangan bertalu-talu bagai ombak yang enggan menepi.

Realitas hari ini menyajikan paradoks yang menarik: di satu sisi, ruang demokrasi tampak menganga lebar memberikan jalan bagi ekspresi publik; namun di sisi lain, ada jaring tak kasat mata yang perlahan mereduksi ruang gerak masyarakat sipil itu sendiri.

Simak saja kegaduhan sepekan menjelang aksi massa 27 Agustus 2026 lalu. Jagat maya mendadak riuh oleh orkestrasi para pendengung (buzzer) bayaran dan media pembuat narasi instan.

Mereka mengamplifikasi isu secara masif, melukiskan potret Jakarta yang bakal lumpuh total. Narasi panas membakar persepsi domestik hingga internasional, menempatkan Gedung DPR RI sebagai episentrum ketegangan akibat desakan pengesahan RUU Perampasan Aset. Efeknya instan: sehari menjelang tanggal keramat itu, jalanan ibu kota justru sunyi, tersandera oleh kecemasan yang diproduksi secara digital.

Namun, di tengah simulakra dan hiruk-pikuk hoaks tersebut, sebuah gerakan tandingan yang waras lahir dari rahim pers nasional.

Ketika dunia maya dihujani disinformasi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)—sebagai salah satu konstituen penting Dewan Pers di bawah nakhoda Prof. Dr. Komaruddin Hidayat—mengambil peran sebagai jangkar kewarasan publik.

Di bawah komando Ketua Umum Firdaus, SMSI justru mengalihkan perhatian publik ke sebuah agenda subtansial di Gedung Dewan Pers, Jakarta: pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa untuk lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

Kehadiran para pegiat pers daerah di Jakarta pada momentum krusial tersebut memunculkan dialektika demokrasi yang apik. Saat jalanan ibu kota dipenuhi desakan reformasi hukum yang merupakan keniscayaan dalam alam demokrasi, institusi pers justru sedang memperkuat benteng stabilitas nasional dari unit yang paling elementer: pedesaan.

Disaat kondisi paling genting tersebut, Prof. Harris Arthur Hedar ketua Dewan Pembinaan SMSI yang selalu membersamai pergerakan SMSI dirawat di rumah sakit. Dari rumah sakit Prof. Harris Arthur Hedar terus memompa semangat para pengurus SMSI untuk bergerak.

Sehingga suasana kebatinan tersebut tidak mengurangi semangat pengurus dan anggota dari berbagai daerah hadir ke Jakarta. Mengingat misi kehadiran mereka mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa Jakarta tetap tegar dan aman.

Agenda strategis yang turut dihadiri oleh tokoh nasional seperti Hashim Djojohadikusumo ini membawa dua misi institusional yang profetik.

Pertama, melawan disinformasi.
Pers nasional berkomitmen menjadi penyedia informasi yang jernih dan berimbang, memastikan publik tidak terseret ke dalam pusaran polarisasi ekstrem yang destruktif.

Kedua, menempatkan desa sebagai garda depan. Melalui Newsroom Jaga Desa, fokus pengawasan jurnalisme digeser ke akar rumput guna mengawal transparansi anggaran, edukasi hukum, dan pencegahan korupsi di tingkat basis.

Langkah ini berkelindan erat dengan salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo, yakni membangun Indonesia yang dimulai dari pinggiran dan desa. Pada akhirnya, ketika ruang digital kerap kali memproduksi kecemasan, jurnalisme desa hadir sebagai penyejuk—sebuah ikhtiar menjaga kewarasan bangsa dari beranda paling depan republik ini.

Pria berinisial R alias D (69) itu ditangkap penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Anambas di kediamannya di Kecamatan Siantan Utara, Selasa (01/09/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kasus tersebut dilaporkan pada Sabtu (29/8/2026), setelah dugaan tindak pidana yang terjadi hampir setahun sebelumnya terungkap.

Kasatreskrim Polres Kepulauan Anambas, IPTU Yudi Satriawan, S.H., membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut.

“Penyidik telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian, mulai dari pemeriksaan saksi, mengamankan barang bukti, hingga melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” kata Yudi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dugaan persetubuhan terjadi pada September 2024.

Peristiwa tersebut baru diketahui keluarga setelah korban melahirkan. Ibu korban kemudian menanyakan kepada anaknya mengenai siapa ayah dari anak yang dilahirkannya.

Dari keterangan korban, dugaan persetubuhan tersebut mengarah kepada R alias D. Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan hingga perkara tersebut dilaporkan secara resmi pada 29 Agustus 2026.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, peristiwa bermula ketika korban hendak pergi bermain bersama teman-temannya.

Saat melewati depan rumah R, korban dipanggil oleh R. Korban kemudian menghampiri R yang saat itu berada di depan rumah.

R diduga menarik tangan korban dan membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam, pintu rumah ditutup.

Korban kemudian diarahkan naik ke bagian atas rumah. Di tempat tersebut, R diduga meminta korban membuka pakaian.

Korban sempat menolak dan menaikkan kembali pakaiannya. Namun, menurut keterangan korban kepada penyidik, R kemudian membuka pakaian korban secara paksa dan melakukan persetubuhan.

Setelah kejadian, R diduga mengancam korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapa pun. R juga disebut memberikan uang Rp30 ribu kepada korban dengan alasan untuk jajan, sebelum korban meninggalkan rumah dan kembali bermain.

Setelah laporan diterima, penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Anambas melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

R kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka tertanggal 1 September 2026.

Pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WIB, polisi menangkap R di kediamannya, R selanjutnya dibawa ke Mapolres Kepulauan Anambas untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian yang berkaitan dengan perkara.

Penyidik menjerat R dengan Pasal 473 Ayat (4) juncto Pasal 415 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Perkara ini masih diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik juga melakukan percepatan pemberkasan untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum,” ujar Yudi.

Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka, S.I.K., M.H., mengimbau seluruh orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan serta perlindungan terhadap anak.

Kapolres juga meminta masyarakat tidak menutup-nutupi apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan atau tindak pidana terhadap anak.

“Anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari lingkungan terdekatnya. Jika mengetahui adanya dugaan kekerasan atau kejahatan terhadap anak, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani dan dicegah agar tidak terulang,” tegasnya.

BR BINTAN – Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyambut baik komitmen pemberantasan narkoba yang terus diperkuat di seluruh wilayah Kabupaten Bintan. Polres Bintan bersama Pemerintah Kabupaten Bintan, FKPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, serta para pengelola tempat hiburan malam bersinergi dalam mendukung upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Sinergitas tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Video Conference Konferensi Pers Pengungkapan Jaringan Narkoba Internasional Jenis Ketamin HCL seberat ±800 kilogram sekaligus Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas (P4GN) pada tempat hiburan malam.

Bupati Roby menilai, sinergi seluruh pihak ini lah yang mampu menjaga generasi-generasi emas dan seluruh masyarakat dari jaringan narkoba yang terkadang telah merambah ke berbagai tempat. Ditegaskan Roby, Pemkab Bintan memberi dukungan penuh dan siap berkolaborasi demi mewujudkan masa depan anak bangsa yang bebas dari narkoba.

“Alhamdulillah, kita bersyukur sinergi lintas sektor sejauh ini mampu mengungkap jaringan narkoba yang memang sangat meresahkan. Apresiasi untuk jajaran kepolisian dan seluruh pihak yang terlibat. Kami juga mengapresiasi para pengelola tempat hiburan malam yang siap berkomitmen memerangi peredaran narkoba” kata Roby, Selasa (01/9) usai mengikuti kegiatan di Aula Sarja Arya Racana Mapolres Bintan.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan keberhasilan pengungkapan jaringan narkoba internasional oleh Tim Gabungan Bareskrim Polri, BNN RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Polda Kepulauan Riau yang berhasil mengamankan narkotika jenis Ketamin HCL dengan berat sekitar 800 kilogram melalui jalur laut di wilayah Kepulauan Riau.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa perang terhadap narkoba memerlukan kekuatan dan kolaborasi bersama. Tidak hanya Aparat Penegak Hukum, namun juga membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan seluruh lapisan masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.

Kapolres Bintan AKBP Argya Satrya Bhawana, S.H., S.I.K. menegaskan bahwa Polres Bintan berkomitmen untuk terus melakukan langkah pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Bintan.

Melalui deklarasi bersama dan penandatanganan Pakta Integritas P4GN, para pengelola tempat hiburan malam di Kabupaten Bintan menyatakan komitmennya untuk menciptakan lingkungan usaha yang bersih dari narkoba serta mendukung penuh upaya Polri dan BNN RI dalam memberantas peredaran narkotika.

BR.BINTAN – Bupati Bintan memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan di Kabupaten Bintan, Senin (31/8) di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan.

Rapat tersebut menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Bintan dalam memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla serta dampak kekeringan, khususnya di tengah kondisi cuaca yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran lahan dan keterbatasan ketersediaan air.

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Bintan dan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan serta Ketua DPRD Kabupaten Bintan. Turut hadir unsur perangkat daerah dan instansi terkait yang memiliki peran dalam pencegahan, penanganan, serta penanggulangan Karhutla dan kekeringan di wilayah Kabupaten Bintan.

Dalam arahannya, Bupati Bintan menekankan pentingnya langkah pencegahan dilakukan sejak dini, bukan hanya mengandalkan penanganan ketika kebakaran telah terjadi. Koordinasi lintas sektor juga perlu diperkuat agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi dengan cepat dan tepat.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan dan memastikan kesiapsiagaan. Jangan sampai ketika kejadian sudah terjadi, kita baru bergerak. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing,” ujar Bupati.

Selain Karhutla, persoalan kekeringan juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan berkurangnya ketersediaan air, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan kekeringan.

Bupati juga meminta perangkat daerah dan seluruh unsur terkait untuk meningkatkan pemantauan terhadap titik-titik rawan, memperkuat komunikasi dan pelaporan, serta memastikan kesiapan personel maupun sarana dan prasarana apabila sewaktu-waktu terjadi Karhutla maupun kondisi kekeringan.

Menurutnya, upaya menghadapi potensi bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga wilayah Bintan tetap aman dan kondusif.

“Kolaborasi menjadi kunci. Kita ingin seluruh potensi yang ada bisa bergerak bersama, sehingga apabila ada indikasi kebakaran atau kekeringan, responsnya dapat dilakukan secepat mungkin,” tambahnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Bintan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang ditimbulkan oleh kondisi cuaca dan lingkungan.

BR. BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan dan Pemerintah Kabupaten Klaten memperkuat kemitraan dalam pengembangan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Ruang Rapat 2 Kantor Bupati Bintan, Senin (31/8).

Kegiatan tersebut dirangkai dengan kunjungan kerja Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ke Kabupaten Bintan. Kerja sama ini diharapkan membuka peluang baru bagi UMKM kedua daerah, khususnya dalam pengembangan produk, promosi dan perluasan pemasaran.

Bupati Bintan Roby Kurniawan mengatakan, UMKM merupakan salah satu kekuatan penting dalam perekonomian daerah, sekaligus berperan dalam membuka lapangan pekerjaan dan mendorong kemandirian masyarakat.

“Di Kabupaten Bintan, kami terus mendorong agar UMKM tidak sekadar bertahan, tetapi mampu naik kelas, berkembang, memperluas pasar, dan memiliki daya saing,” ujar Roby.

Roby menjelaskan, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kualitas dan kemasan produk, pemasaran, digitalisasi hingga perluasan akses pasar.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Bintan bersama Bank Perkreditan Rakyat ( BPR BINTAN) telah menjalankan program subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro sejak 2022. Hingga 2026, program tersebut telah mendapat dukungan APBD sebesar Rp6,05 miliar dan membantu lebih dari 1.000 pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

Program ini juga akan dilanjutkan pada 2027.
Selain pembiayaan, Pemkab Bintan memberikan pelatihan dan pendampingan agar pelaku UMKM tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga dapat mengelola usaha secara profesional dan memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas.

Menurut Roby, kerja sama dengan Kabupaten Klaten bukan sekadar penandatanganan dokumen administratif, melainkan langkah nyata untuk memperluas jejaring dan membuka peluang baru bagi UMKM.

“Kita dapat saling belajar dan saling menguatkan. Kita dapat membuka ruang untuk pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, pengembangan produk, promosi, pemasaran, serta perluasan jejaring kemitraan UMKM,” kata Roby.

Ia berharap semakin banyak produk UMKM Bintan dapat dikenal dan dipasarkan di Kabupaten Klaten, begitu pula produk UMKM Klaten dapat menjangkau pasar Bintan.

“Setelah penandatanganan ini akan segera ada tindak lanjut dalam bentuk program dan kegiatan konkret, sehingga manfaat kerja sama dapat dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Bintan maupun Kabupaten Klaten,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Kemitraan antardaerah ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat UMKM, memperluas jejaring pemasaran, serta mendorong produk unggulan kedua daerah semakin kompetitif.

Kerja sama Bintan dan Klaten diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan antarpemerintah daerah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat melalui UMKM yang semakin kuat, mandiri, inovatif dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

BR.BINTAN – Bupati Bintan, Roby Kurniawan, secara resmi melakukan Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Penugasan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Senin (31/8) di Aula Bandar Seri Bentan.

Pelantikan dan Pengukuhan ini menjadi bagian dari dinamika Pemerintahan sekaligus penyegaran dalam struktur organisasi untuk kinerja yang lebih optimal. Hal itu disampaikan Bupati Roby usai dirinya melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.

“Pelantikan, perpindahan jabatan dan pengisian tempat merupakan hal yang pasti akan terjadi dalam jalannya Pemerintahan. Ini sekaligus penyegaran untuk mengoptimalkan seluruh tugas dan fungsi yang harus dijalankan,” terang Roby.

Selanjutnya Bupati Roby juga meminta kepada semua pejabat yang baru saja dilantik untuk segera mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu di lingkup OPD nya masing-masing.

“Segera beradaptasi dengan tanggung jawab kerja yang baru. Keluarkan lagi semua terobosan dan inovasi, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bintan. Jabatan yang diberikan ini adalah amanah yang harus dijawab dengan pengabdian yang maksimal,” tutur Roby.

Dari pelantikan hari ini, 3 diantaranya merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni :
1. Riang Anggraini, S.STP., M.A.P. yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan, dilantik menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan;
2. Rusli, S.T., M.T. yang menjabat sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Bintan, dilantik sebagai Kepala Dinas PTSP Kabupaten Bintan; dan
3. Dr. Didi Kurniadi, S.IP., M.A. yang merupakan Kepala Diskominfo Kabupaten Bintan, dilantik sebagai Kepala Bapperida Kabupaten Bintan.

Selanjutnya terdapat 17 orang PNS yang mendapat penempatan dalam berbagai jabatan dan posisi. Terdiri atas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Penugasan Kepala Puskesmas.

BR.BINTAN – Desa Sebong Pereh kembali menghadirkan kemeriahan melalui penyelenggaraan Festival Pantai Wan Seri Beni. Untuk kali keempat, Festival ini digelar dengan fokus pada lomba jong, salah satu tradisi maritim yang menjadi kebanggaan masyarakat pesisir Bintan. Jong sendiri merupakan miniatur perahu layar tanpa awak yang bergerak dengan kekuatan angin, ukurannya pun terdiri dari beberapa kategori.

Lomba jong yang digelar tahun ini diikuti lebih dari 500 peserta, tidak hanya dari Bintan, tetapi juga dari berbagai daerah, termasuk Tanjungpinang dan Batam, serta wilayah pulau-pulau sekitar. Kehadiran peserta dari luar daerah menambah semarak acara sekaligus memperlihatkan bahwa lomba jong memiliki daya tarik lintas wilayah.

Suasana pantai berubah menjadi arena penuh semangat saat para peserta beradu kecepatan dengan perahu jong masing-masing. Sorak-sorai penonton yang memadati lokasi membuat suasana semakin hidup, menjadikan festival ini sebagai hiburan sekaligus pelestarian budaya Melayu pesisir.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika yang membuka kegiatan secara resmi menyampaikan apresiasinya terhadap lomba jong tersebut. Menurut Ronny, Festival Pantai Wan Seri Beni yang rutin digelar Desa Sebong Pereh layak mendapat dukungan lebih luas karena mampu menjadi daya tarik wisata sekaligus memperkokoh identitas budaya lokal.

“Lomba jong ini bukan sekadar permainan dan kompetisi, tetapi juga warisan budaya bahari yang harus terus dilestarikan. Kegiatan seperti ini membawa dampak positif, baik dari sisi ekonomi masyarakat, ada UMKM kita yang berjejer di samping, hingga promosi pariwisata daerah,” ungkap Ronny, Sabtu (29/8) di Pantai Wan Seri Beni, Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong.

Kepala Desa Sebong Pereh, Bahari, menyampaikan rasa syukurnya atas antusiasme masyarakat dan peserta. Ia berharap agar kegiatan Festival Pantai Wan Seri Beni dapat ditingkatkan skalanya dengan dukungan bersama dari Pemerintah Daerah maupun unsur swasta, sehingga event ini bisa lebih besar dan menarik lebih banyak wisatawan.

Menurut Bahari, kegiatan festival ini tidak hanya mempererat silaturahmi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang kreasi dan rekreasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih dalam warisan budaya Melayu. Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, ia yakin festival ini bisa masuk dalam agenda tahunan pariwisata Bintan.

Festival Pantai Wan Seri Beni di Desa Sebong Pereh sekali lagi membuktikan bahwa kearifan lokal memiliki potensi besar untuk mengangkat nama Bintan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadikan kegiatan ini semakin berkelas dan berkelanjutan di masa mendatang.

BR.BINTAN – Festival Pawai Budaya dan Pasar Rakyat Kabupaten Bintan Tahun 2026 digelar di Gudem Bee Farm, Kampung Pasiran, Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Minggu (30/8).

Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Sekretaris Daerah Bintan Ronny Kartika menyampaikan bahwa festival ini bukan sekadar perayaan, tetapi menjadi wujud kebanggaan masyarakat terhadap budaya dan jati diri Bintan sebagai bagian dari tanah Melayu. Kekayaan adat, seni, tradisi, bahasa, kuliner, serta nilai-nilai kehidupan perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Kita ingin Bintan menjadi daerah yang maju, tetapi tetap berakar pada budaya. Kita ingin Bintan semakin berkembang, tetapi tidak kehilangan jati diri,” ujar Ronny.

Ia mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk tetap mengenal dan melestarikan adat, tradisi, sejarah, serta budaya daerah di tengah perkembangan zaman dan teknologi.

Selain pawai budaya, Pasar Rakyat menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk lokal, mulai dari kuliner khas, kerajinan hingga berbagai produk kreatif masyarakat. Ronny mengajak masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap usaha masyarakat agar semakin kuat, kreatif, mampu bersaing, dan memiliki pasar yang lebih luas.

Festival ini juga diharapkan memperkuat daya tarik pariwisata Bintan. Perpaduan budaya, kesenian, kuliner, produk lokal, serta keramahan masyarakat menjadi potensi yang dapat menarik wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. “Budaya dapat menjadi daya tarik wisata, wisata dapat menggerakkan ekonomi, dan ekonomi yang tumbuh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ronny turut mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung. Ia berharap Festival Pawai Budaya dan Pasar Rakyat menjadi ruang silaturahmi serta mempererat persaudaraan, sekaligus menjadikan keberagaman budaya sebagai kekuatan untuk membangun Bintan yang semakin harmonis dan maju.

BR.BINTAN- Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, mengapresiasi pembentukan dan pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepri.

Hal itu disampaikan Reda di sela pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri di Agro Beach Resort, Kabupaten Bintan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Reda, karakteristik geografis Kepri sebagai provinsi kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sekaligus pengawasan berbagai program pemerintah yang menyentuh masyarakat desa.

Karena itu, kata dia, keberadaan Pokja Newsroom Jaga Desa diharapkan dapat membantu menyediakan informasi dari lapangan, terutama mengenai berbagai persoalan, kendala maupun perkembangan pelaksanaan program di tingkat desa.

Reda menilai media memiliki posisi penting dalam membangun arus informasi yang dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri. Menurutnya, Pokja tersebut dapat menjadi salah satu mitra strategis Kejaksaan bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam mendukung pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Program Jaga Desa sendiri diarahkan antara lain untuk mendorong pendampingan dan literasi hukum bagi aparatur desa, pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana dan aset desa, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Ketua Umum ABPEDNAS, Ir Indra Utama, juga mengapresiasi pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri.

Dalam sambutannya saat pelantikan Pokja, Indra meminta jajaran Pokja yang telah dilantik segera menjalankan agenda kerja yang telah ditetapkan. Ia mendorong agar pelaksanaan program dilakukan melalui sinergi dengan ABPEDNAS Kepri yang diketuai Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura.

“Pokja yang sudah dibentuk ini harus segera menjalankan agenda yang telah ditetapkan dan membangun sinergi dengan ABPEDNAS Kepri,” kata Indra.

Sementara itu, Ketua Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri, Rinaldi Samjaya, mengatakan SMSI Kepri siap menjalankan amanah yang diberikan.

Menurut Rinaldi, keberadaan Pokja Newsroom menjadi bagian dari upaya media untuk mengambil peran dalam mendukung keterbukaan informasi, edukasi masyarakat serta pengawasan partisipatif terhadap berbagai program pemerintah di tingkat desa.

“SMSI Kepri siap menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Kami akan membangun sinergi dengan ABPEDNAS Kepri serta institusi Kejaksaan yang ada di Kepri,” ujar Rinaldi.

Ia menambahkan, media tidak hanya berperan menyampaikan informasi mengenai persoalan yang terjadi di desa, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan edukasi hukum serta mengangkat berbagai capaian dan potensi desa kepada masyarakat luas.

Pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri dilakukan Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar bersama Wakil Ketua Umum SMSI Yono.

Pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa merupakan bagian dari inisiatif SMSI untuk membangun kolaborasi dengan Kejaksaan dalam mendukung program Jaga Desa, sekaligus memperkuat jejaring informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan berbagai program pemerintah di tingkat desa.

Selain pengawasan dan edukasi terkait tata kelola dana serta aset desa, Pokja juga diharapkan turut mendukung penyebarluasan informasi mengenai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara itu, saat pelantikan pengurus ABPEDNAS Kepri yang digelar sebelum pelantikan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri, digelar Perjanjian Kerjasama antara ABPEDNAS Kepri dengan Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Kepri yang ditandatangani Nyannyang Haris dan Rinaldi Samjaya.

Saat pelantikan ABPEDNAS Kepri turut hadir, Gubernur Kepri Drs Ansar Achmad, Kajati Kepri Dr Transiswara Adhi, Sekjend SMSI Pusat Makali Kumar dan Waketum Yono serta para Kajari serta Bupati se Provinsi Kepri. (*)

BR. BINTAN – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melantik Pokja Newsroom Jaksa Garda Desa Provinsi Kepulauan Riau di Agro Hotel Bintan, Rabu 26 Agustus 2026. Selain tingkat provinsi, pelantikan juga dilakukan se-kabupaten/kota di Kepri.

Pelantikan ini merupakan bagian dari dukungan SMSI dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, demi membangunan desa menjadi lebih baik.

Sekjen SMSI Makali Kumar usai melantik Rinaldi Samjaya sebagai Ketua Pokja Newsroom Jaksa Garda Desa Kepri dan jajaran pengurus mengatakan program in bertujuan memberikan pendampingan, pengawalan, serta mendukung pembangunan desa melalui newsroom.

“Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI,” kata Makali Umar.

Dilanjutkannya, Pokja ini dibangun melalui sistem yang terintegrasi dari pusat hingga daerah sehingga setiap persoalan yang terjadi di desa dapat segera diketahui melalui media monitoring yang ada.

Sementara itu, Rinaldi Samjaya berharap Pokja Newsroom Jaksa Garda Desa dapat menjadi jembatan informasi sekaligus mitra pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa.

“Dari desa, mari kita bersinergi antara media, Kejaksaan, dan pemerintah daerah dalam membangun desa yang ada di seluruh Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Dengan hadirnya pokja ini, Rinaldi mengajak seluruh pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat menjalankan tugas dan berkoordinasi dengan kejaksaan dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) di daerah.

“Kami berharap Pokja Newsroom Jaksa Garda Desa menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Kepri,” terangnya.

Ketua Umum DPP Abpednas Indra Utama yang hadir dalam pelantikan itu mengatakan, kehadiran Pokja Newsroom Jaksa Garda Desa sangat bagus untuk mendukung pembangunan desa.

Hadir juga dalam pelantikan tersebut, Wakil Ketua Umum SMSI Yono Hartono, Gubernur Kepri diwakili Kadis Kominfo Kepri Hendri Kurniadi, Walikota Tanjungpinang diwaliki Kadis Kominfo Tanjungpinang Teguh Susanto, Danlanud Hang Nadim Batam diwakili Kasiter Lanud HNM kapten kal prapto sudarsono.