BR.BINTAN – Dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda, Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti menghadiri kegiatan Penerangan Hukum Generasi Muda Bintan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bintan berkolaborasi bersama Kejaksaan Negeri Bintan, Rabu (28/10), di Aula Kantor Bupati Bintan.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran hukum generasi muda sekaligus membangun karakter pemuda yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Dalam sambutannya, Bupati Roby Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Bintan atas kolaborasi dalam memberikan edukasi hukum kepada generasi muda.
Menurutnya, pemahaman hukum merupakan bekal penting bagi pemuda untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.

Roby menegaskan bahwa generasi muda tidak hanya dituntut untuk cerdas, kreatif, dan inovatif, tetapi juga harus memiliki integritas serta kesadaran untuk menaati hukum dan norma yang berlaku.

“Generasi muda merupakan aset strategis dan harapan masa depan Kabupaten Bintan. Karena itu, pemuda harus memiliki kesadaran hukum, mampu membedakan mana yang benar dan salah, serta mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan,” tegas Roby.

Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menghadirkan berbagai tantangan bagi generasi muda, mulai dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, perundungan, penyalahgunaan media sosial, penipuan digital, hingga penyalahgunaan narkoba dan berbagai perilaku yang melanggar hukum.

Menurutnya, penerangan hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai pengetahuan mengenai larangan dan sanksi. Lebih dari itu, edukasi hukum harus mampu menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, serta mendorong setiap individu untuk bertindak secara bijak dan bertanggung jawab.

“Saya mengajak seluruh pemuda Bintan untuk menggunakan media sosial secara bijak, tidak mudah terpancing provokasi, menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta berani memilih tindakan yang benar. Jadilah pelopor kesadaran hukum di lingkungan masing-masing,” pesannya.

Sejalan dengan semangat Hari Sumpah Pemuda, Roby berharap generasi muda Bintan mampu memaknai momentum tersebut melalui tindakan nyata, seperti menjaga persatuan, meningkatkan kualitas diri, serta mengambil peran positif dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah.

Ia juga mengimbau seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, organisasi, maupun masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa upaya membangun generasi muda yang sadar hukum membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, kejaksaan, lembaga pendidikan, keluarga, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif, sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda agar menjadi pribadi yang berkarakter, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

“Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, kita ingin melahirkan generasi muda Bintan yang cerdas, berintegritas, sadar hukum, dan berdaya saing. Inilah bagian penting dari cita-cita mewujudkan Bintan Juara, dengan sumber daya manusia berkualitas dan menjunjung tinggi supremasi hukum,” tambahnya.

Melalui kegiatan yang diinisiasi Dispora Kabupaten Bintan bersama Kejaksaan Negeri Bintan ini, Pemerintah Kabupaten Bintan berharap kesadaran hukum generasi muda semakin meningkat. Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda juga diharapkan dapat memperkuat komitmen pemuda untuk menjaga persatuan, menjunjung nilai-nilai kebangsaan, serta menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat.

Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi penerus pembangunan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Bintan yang maju, berkarakter, dan menjunjung tinggi kesadaran hukum.

BR.BINTAN- Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-98 Tahun 2026 yang berlangsung penuh khidmat di Halaman Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan yang bertindak langsung sebagai Pembina Upacara dan membacakan Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema ‘Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia’.
Lewat tema tersebut, disampaikan pentingnya merawat semangat dan ikrar pemuda tahun 1928 agar terus hidup dalam karakter setiap generasi penerus bangsa.

“Sembilan puluh delapan tahun yang lalu, para pemuda Indonesia mengikrarkan sebuah janji yang menyatukan perbedaan dan melahirkan tekad untuk berdiri sebagai satu bangsa. Hari ini, semangat itu harus terus hidup dalam karakter setiap generasi penerus,” ujar Bupati Bintan saat membacakan sambutan Menpora.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa kemajuan sejati Indonesia bukan hanya diukur dari pembangunan fisik, teknologi canggih, atau kekayaan material semata, melainkan dimulai dari pembangunan manusia dan karakter.
Oleh karena itu, generasi masa depan Indonesia harus dibentuk menjadi pribadi yang patriotik, gigih, dan berempati.

“Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya,” sambung Roby membacakan sambutan.

Mengakhiri sambutan tersebut, Bupati Bintan mengajak seluruh pemuda untuk berani bermimpi tinggi, bekerja keras, serta menjadi generasi yang tidak hanya berani memimpin, tetapi juga bersedia melayani dan mengulurkan tangan bagi sesama.

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kabupaten Bintan diikuti seluruh ASN di Komplek Perkantoran Bandar Seri Bentan, jajaran FKPD, Organisasi Kepemudaan, perwakilan para atlet serta Mahasiswa dan Siswa di Bintan. Upacara dibingkai dengan doa bersama serta pengutipan pesan utama bahwa masa depan bangsa bukanlah sesuatu yang sekadar ditemui, melainkan dibangun bersama-sama mulai dari hari ini.

BR.BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan mengumumkan hasil seleksi administrasi bakal calon Direktur PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda).
7 orang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bintan tersebut diharuskan melakukan pendaftaran ulang pada 27 sampai 28 Oktober 2026 untuk selanjutnya mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

” Sudah ditetapkan 7 calon Direktur berdasarkan hasil seleksi administrasi. Mereka yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, Selasa (27/10).

Berdasarkan Pengumuman Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 500/13/X/2026, 7 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan ditetapkan sebagai calon Direktur PT Bintan Karya Bahari (Perseroda) adalah sebagai berikut:
1. Windrasto Dwi Guntoro
2. Sony Dwinanda, S.E
3. Mohammad Benbela, S.Tr., MM
4. Fahmy, SS
5. Capt. Agung Pratama Osmond, S.St.Pel., M.Mar., M.Tr.M., MH
6. Filius Sanjaya, S.E
7. Capt. Reza Endra, S.E., M.M., M.Mar.

Proses seleksi sendiri terbagi dalam tiga tahapan. Dimulai dengan seleksi administrasi dengan melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang meliputi psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah dan rencana bisnis, presentasi makalah dan rencana bisnis serta proses wawancara.

Peserta yang melewati dua tahapan di atas kemudian akan masuk ke tahap wawancara akhir. Pada tahapan ini, Kepala Daerah yang akan melakukan wawancara langsung kepada para peserta baik calon Komisaris maupun calon Direktur PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda).

“Kita sama-sama berdoa semoga semua proses dan tahapan berjalan lancar, sampai nanti ditetapkan Direktur maupun Komisaris yang terpilih dan bisa menggerakkan BUMD kita untuk memajukan Bintan,” tutup Ronny.

BR.BINTAN- Pemerintah Kabupaten Bintan terus memperkuat komitmen pembangunan integritas di tingkat Aparatur Desa.
Hal ini ditegaskan saat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika menghadiri Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta Penilaian Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2026, Selasa (27/10) di Kantor Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Tim Penilai Percontohan Desa Anti Korupsi Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan, Inspektur Daerah Kabupaten Bintan, Plt. Camat Teluk Sebong beserta jajaran, Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebong Pereh, Ketua dan Anggota BPD, Pengurus BUMDes, serta para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan organisasi masyarakat desa.

Dalam sambutannya, Sekda Bintan menegaskan bahwa Desa Sebong Pereh terpilih mewakili Kabupaten Bintan sebagai calon percontohan Desa Anti Korupsi tahun 2026.
Tahapan monitoring dan penilaian ini menjadi momentum krusial untuk membuktikan komitmen nyata pelaksanaan anti korupsi di tingkat Desa, bukan sekadar slogan semata.

Kehadiran Tim Penilai dari tingkat Provinsi dan Kabupaten bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk membina, mengawal, serta memastikan lima indikator utama Desa Anti Korupsi telah berjalan dengan baik, meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat serta kearifan lokal dan budaya anti korupsi.

Pemerintah Kabupaten Bintan berpesan kepada Pemerintah Desa Sebong Pereh agar menyajikan data secara jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Rekomendasi serta arahan dari Tim Penilai diharapkan dapat melengkapi perbaikan tata kelola Desa di masa mendatang.

Harapan terakhirnya, Desa Sebong Pereh mampu lolos dan menjadi role model (percontohan) tidak hanya di tingkat Kabupaten Bintan, namun juga hingga tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Keberhasilan pengelolaan APBDes yang transparan dan akuntabel tanpa korupsi di Desa Sebong Pereh diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Bintan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

BR BINTAN – Bupati Bintan Roby Kurniawan membuka Orientasi Keluarga Gerakan Atasi Stunting (OKE GAS) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Desa Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir. Pemilihan Desa Mapur sebagai lokasi kegiatan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan bahwa pembangunan keluarga dan perhatian kesehatan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.

Dalam sambutannya, Bupati Bintan menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, khususnya Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, serta seluruh pihak yang berkolaborasi menyukseskan acara tersebut.

“Setiap keluarga di Kabupaten Bintan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan, pendampingan, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, melainkan menyangkut kualitas kesehatan, kecerdasan, dan masa depan generasi penerus bangsa,” tegas Roby, Selasa (27/10).

Bupati Roby juga mengapresiasi kerja keras para kader, Tim Pendamping Keluarga (TPK), tenaga kesehatan, TP-PKK, serta pemerintah Kecamatan dan Desa.
Menurutnya, kondisi geografis Kecamatan Bintan Pesisir yang berbasis kepulauan memberikan tantangan tersendiri bagi para petugas di lapangan.

Upaya penanganan stunting di Kabupaten Bintan mencatatkan hasil yang positif, di mana jumlah kasus stunting menurun signifikan dari 569 kasus pada tahun 2021 menjadi 383 kasus pada tahun 2022. Atas keberhasilan kinerja tersebut, Pemkab Bintan juga berhasil menerima Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 5,9 Miliar pada tahun 2025 lalu.

Kegiatan OKE GAS 2026 ini sendiri mencakup pemberian bantuan hingga serangkaian intervensi lintas sektor dan pelayanan keluarga secara menyeluruh, mulai dari program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), Pelayanan Kesehatan dan KB, Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Edukasi Remaja.

Bupati Bintan berpesan kepada keluarga penerima bantuan agar memanfaatkan serta menjaga keberlanjutan bantuan yang telah diberikan. Ia mengimbau para ibu hamil dan keluarga balita untuk rutin memanfaatkan pelayanan posyandu dan aktif menerima pendampingan dari TPK.

“Seluruh rangkaian kegiatan ini tidak boleh berhenti sebagai seremonial belaka, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sinergi berkelanjutan ini adalah langkah nyata kita bersama menuju Bintan Juara, Bintan yang semakin maju melalui masyarakat yang sehat, sejahtera, mandiri, dan berkualitas,” tutupnya.

BR.BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas pertanian dan optimalisasi lahan. Hal tersebut terlihat dari aktivitas Kelompok Tani (Poktan) Barokah di Kangboi, Desa Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, yang mengembangkan padi gogo, jagung pipil, dan cabai merah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, menghadiri kegiatan penanaman cabai merah dan padi gogo di lahan milik Muklis, anggota Poktan Barokah, Selasa (27/10).

Dalam sambutannya, Ronny menegaskan bahwa pengembangan sektor pertanian perlu didukung pemanfaatan lahan secara optimal serta bantuan sarana dan prasarana yang tepat guna.

“Ketahanan pangan harus kita bangun bersama dengan memanfaatkan potensi yang ada. Kami berharap kelompok tani terus meningkatkan produktivitas sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Saat ini, Poktan Barokah mengembangkan padi gogo seluas 0,5 hektare dengan perkiraan panen akhir Januari 2027 dan target produksi 5 ton. Jagung pipil varietas Pendekar Sakti dari Syngenta juga ditanam di lahan seluas 0,5 hektare dengan perkiraan panen awal Februari 2027.

Sementara itu, budidaya cabai merah di screen house berukuran 10 x 50 meter dengan populasi sekitar 1.000 batang ditargetkan menghasilkan 1 ton pada akhir Februari 2027. Adapun tanaman cabai varietas Akar dan lokal Medan dengan populasi 2.500 batang telah menghasilkan 200 kilogram dari dua kali panen, dengan harga jual cabai hijau mencapai Rp55.000 per kilogram.

Dalam mendukung usaha tani, Poktan Barokah telah menerima berbagai bantuan secara bertahap sejak 2023-2026. Mulai dari cultivator, sarana produksi sayuran, benih padi, pupuk hingga handtraktor yang bersumber dari ABPD Kabupaten Bintan, APBD Provinsi Kepri dan APBN. Termasuk satu paket screen house dari Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pengembangan cabai.

Ronny berharap bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian.

“Dengan semangat petani, pemanfaatan teknologi, dan dukungan berbagai pihak, kita berharap sektor pertanian semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Bintan,” tambahnya.

Melalui pengembangan berbagai komoditas dan dukungan sarana pertanian, Poktan Barokah diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus mendorong kesejahteraan petani di Kabupaten Bintan.

BR.JAKARTA – Peredaran informasi palsu atau hoaks yang semakin deras di ruang digital mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026). Kolaborasi ini diarahkan pada penanggulangan hoaks sekaligus peningkatan kompetensi insan media.

Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, kerja sama tersebut merupakan manifestasi dari gagasan bersama antara Direktur Utama RRI dan dirinya untuk menghadapi persoalan hoaks yang semakin kompleks.

“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.

Menurut dia, kolaborasi SMSI dan RRI akan diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebaran informasi pembangunan.

Firdaus mengatakan, SMSI saat ini menaungi ribuan media siber, termasuk media startup atau media rintisan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Jaringan tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan untuk membantu menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.

“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya mengintegrasikan RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam konteks memperkuat penyebaran informasi pembangunan.

“SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah,” kata Firdaus.

Firdaus menambahkan, persoalan hoaks tidak cukup dihadapi hanya dengan membantah informasi palsu setelah beredar. Dibutuhkan ekosistem media yang memiliki kompetensi, profesionalitas, serta kemampuan melakukan verifikasi informasi.

Karena itu, menurut dia, peningkatan kompetensi wartawan menjadi salah satu prioritas kerja sama SMSI-RRI. Ia berharap kolaborasi tersebut juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pers yang semakin berkualitas.

Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, kerja sama dengan SMSI merupakan bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan ekosistem informasi digital.

“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.

Hendarsmo menjelaskan, tantangan informasi saat ini tidak hanya menyangkut media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem informasi publik.

Karena itu, RRI dan SMSI akan mendorong peningkatan kompetensi sekaligus membangun kolaborasi agar media mampu menghasilkan konten yang lebih berkualitas dan membantu masyarakat menghadapi banjir informasi di ruang digital.

Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat yang hadir dalam kegiatan tersebut menyoroti perubahan besar dalam pola masyarakat memperoleh informasi.

Menurutnya, pada masa lalu informasi melalui tulisan memiliki proses produksi yang relatif panjang dan melewati tahapan seleksi. Media massa juga memiliki identitas, alamat, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi yang diterbitkan.

Namun, perkembangan teknologi digital membuat situasi berubah drastis. Media sosial kini menjadi ruang publik yang sangat besar, tempat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi.

“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.

Komaruddin mengingatkan, derasnya arus informasi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat. Di ruang digital, informasi yang benar bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi, sensasi, bahkan penipuan.

Menurut dia, salah satu persoalan terbesar adalah algoritma platform digital yang secara perlahan membentuk pola konsumsi informasi masyarakat. Apa yang sering dilihat, disukai, atau dicari seseorang akan menjadi bahan bagi algoritma untuk menyajikan informasi berikutnya.

“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” kata Komaruddin.

Dia menyebut data sebagai salah satu kekuatan baru dalam ekosistem digital. Kebiasaan pengguna dalam menggunakan telepon pintar meninggalkan jejak data yang kemudian dapat digunakan untuk membentuk profil dan memberikan rekomendasi konten.

Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menciptakan ruang informasi yang semakin personal. Orang bisa menerima informasi yang sesuai dengan kesukaannya secara terus-menerus, sementara informasi yang berbeda semakin jarang ditemui.

Komaruddin menilai kondisi itu menjadi tantangan serius bagi masyarakat, keluarga, dunia pendidikan, media, maupun pemerintah. Kemampuan memeriksa dan mempertanyakan informasi menjadi semakin penting agar masyarakat tidak mudah terbawa arus emosi yang dibangun melalui konten digital.

“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” katanya.

Dia juga mengingatkan, media sosial memiliki kekuatan besar dalam menggerakkan emosi publik. Dalam berbagai peristiwa di dunia, platform digital telah menunjukkan kemampuannya menggerakkan massa dan membentuk opini publik dalam waktu sangat singkat.

Karena itu, menurut Komaruddin, kerja sama antara lembaga publik seperti RRI dengan organisasi perusahaan media seperti SMSI menjadi penting untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berlanjut dalam program konkret untuk meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat verifikasi informasi, serta menghadirkan informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasehat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.

Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, serta Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky.

BR.BINTAN- Bupati Bintan, Roby Kurniawan mendampingi Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang turun langsung melakukan gotong royong bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepri dan Kabupaten Bintan, Minggu (25/10). Kali ini, aksi bersih-bersih ini menyasar area Taman Kolam Kijang dan sekitarnya sebagai salah satu ikon kebanggaan masyarakat Bintan Timur.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian Pemerintah Provinsi Kepri terhadap kebersihan dan kelestarian wilayah yang selain menjadi ikon, juga menjadi salah satu pusat keramaian dan berkumpulnya warga untuk bersantai serta rekreasi ringan. Gubernur Ansar menilai, kebersihan merupakan bagian penting dalam menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus mendukung kelestarian lingkungan

Taman Kolam Kijang merupakan salah satu destinasi wisata ruang terbuka hijau andalan masyarakat. Oleh karena itu, kebersihan dan kenyamanannya harus dijaga secara berkelanjutan melalui sinergi seluruh elemen.

“Taman Kola Kijang ini selain tempat berkumpul masyarakat, juga menjadi salah satu simpul ekonomi lokal. Belum lagi dengan UMKM kita yang ada di sekitar sini, pengunjung akan semakin nyaman kalau lingkungannya terjaga,” kata Bupati Roby disela kegiatan.

Lebih lanjut, Roby mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat yang terjun langsung dalam aksi bersih-bersih ini.

“Ini tradisi luhur kita, gotong royong. Kami mengapresiasi Gubernur, Ibu Ketuap PKK Kepri, dan unsur TNI-Polri serta masyarakat yang telah bahu-membahu hari ini. Pemkab Bintan berkomitmen untuk terus merawat dan menjaga tidak hanya Taman Kolam Kijang, tapi semua wilayah yang memang harus kita jaga bersama,” tambah Roby.

Melalui kegiatan gotong royong ini, Pemprov Kepri dan Pemkab Bintan berharap daya tarik wisata Taman Kolam Kijang semakin meningkat serta kesadaran masyarakat menjaga kebersihan di ruang publik dapat terus diimplementasikan dalam tindakan nyata.

BR.BINTAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, Jumat (23/10), di Ruang Rapat Atas Bapperida Bintan.

Kegiatan yang dikoordinasikan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bintan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meninjau kembali struktur organisasi perangkat daerah agar semakin sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, karakteristik wilayah, serta tuntutan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya Ronny Kartika menekankan bahwa restrukturisasi perangkat daerah tidak semata-mata berorientasi pada pengurangan jumlah organisasi, tetapi harus mampu memperjelas pembagian tugas, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Penataan perangkat daerah harus dilakukan secara cermat dan terukur. Tujuannya bukan sekadar menyederhanakan struktur organisasi, tetapi memastikan setiap perangkat daerah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat,” ujar Ronny.

Menurutnya, penataan organisasi juga perlu mempertimbangkan karakteristik Kabupaten Bintan sebagai daerah kepulauan dengan potensi dan kebutuhan yang beragam, mulai dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, investasi, hingga pengelolaan lingkungan dan pembangunan infrastruktur.

Karena itu, setiap usulan perubahan struktur perlu didukung kajian akademik yang komprehensif, dengan mempertimbangkan urusan pemerintahan, beban kerja, ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan pelayanan publik.

“Prinsipnya, organisasi yang dibentuk harus tepat fungsi dan tepat ukuran. Efisiensi anggaran memang penting, tetapi jangan sampai penataan organisasi justru mengurangi kualitas pelayanan. Kita ingin struktur yang lebih sederhana, koordinasi yang lebih kuat, dan kinerja pemerintahan yang semakin optimal,” tambahnya.

Dalam paparan rancangan yang dibahas pada konsultasi publik tersebut, jumlah perangkat daerah Kabupaten Bintan yang saat ini sebanyak 29 diusulkan menjadi 25 perangkat daerah. Usulan ini masih berupa rancangan yang memerlukan pembahasan dan penyempurnaan lebih lanjut sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah usulan penataan di antaranya penggabungan urusan ketahanan pangan dan pertanian dengan perikanan; lingkungan hidup dengan perumahan dan kawasan permukiman; serta kebudayaan dan pariwisata dengan kepemudaan dan olahraga. Selain itu, terdapat usulan penggabungan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan pendapatan daerah, serta penataan urusan perindustrian, perdagangan, dan ketenagakerjaan.

Rancangan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pembentukan perangkat daerah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kemampuan daerah.

Melalui konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Bintan mengharapkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan agar rancangan naskah akademik dan Ranperda yang disusun semakin komprehensif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Penataan perangkat daerah diharapkan dapat menghasilkan organisasi pemerintahan yang lebih proporsional, adaptif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketua SMSI Kepulauan Riau, Rinaldi Samjaya, mengatakan pemutakhiran data tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan akurasi basis data anggota, serta mendukung koordinasi dan pembinaan perusahaan media siber di wilayah Kepri.

Pendaftaran dan pemutakhiran data anggota dibuka mulai 23 hingga 31 Oktober 2026, dengan batas akhir pengisian formulir pada pukul 23.59 WIB.

Seluruh perusahaan media anggota SMSI Kepri diminta mengisi formulir secara lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses pendaftaran tersebut, perusahaan media juga wajib melampirkan surat rekomendasi dari pengurus SMSI Kabupaten/Kota, sebagai salah satu persyaratan administrasi.

Persyaratan ini menjadi bagian dari proses pendataan dan verifikasi untuk memastikan status keanggotaan serta memperkuat koordinasi antara pengurus SMSI provinsi dan kabupaten/kota.

Data yang dihimpun akan digunakan untuk kepentingan administrasi organisasi, verifikasi keanggotaan, komunikasi resmi, pemetaan perusahaan media siber, serta pelaksanaan berbagai program kerja SMSI.

Ketua SMSI Kepri, Rinaldi Samjaya, mengimbau seluruh perusahaan media yang terdaftar sebagai anggota agar mengikuti proses pemutakhiran data sesuai jadwal dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan.

“Pemutakhiran data ini penting untuk memastikan administrasi organisasi tertib dan data keanggotaan benar-benar mencerminkan perusahaan media yang aktif. Kami meminta seluruh anggota segera melakukan pendaftaran, melengkapi dokumen persyaratan, termasuk surat rekomendasi dari pengurus SMSI Kabupaten/Kota, serta menyampaikan data yang akurat sebelum batas waktu berakhir,” kata Rinaldi Samjaya.

*Sertifikat Keanggotaan Diperbarui*

Selain melakukan pemutakhiran data, SMSI Kepri juga akan memperbarui sertifikat keanggotaan perusahaan media. Sertifikat anggota yang sebelumnya diterbitkan pada 22 Februari 2021 akan diperbarui agar sesuai dengan data perusahaan media yang masih aktif dan memenuhi ketentuan keanggotaan organisasi.

Setelah proses pendaftaran, pemutakhiran data, dan verifikasi anggota selesai, sertifikat keanggotaan SMSI Kepri yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai kebijakan pembaruan sertifikat organisasi.

Selanjutnya, sertifikat keanggotaan yang baru akan diterbitkan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi tersebut.

Pembaruan ini diharapkan memberikan kepastian administrasi mengenai status keanggotaan perusahaan media sekaligus mempermudah pemeriksaan keabsahan sertifikat.

*Sertifikat Baru Dilengkapi QR Code*

Sebagai bagian dari penguatan administrasi berbasis digital, sertifikat anggota SMSI Kepri yang baru nantinya akan dilengkapi kode QR (QR Code) yang terhubung langsung dengan situs web SMSI Kepri.

Melalui sistem tersebut, informasi keanggotaan dapat diperiksa dengan lebih mudah melalui pemindaian kode QR. Penerapan teknologi ini diharapkan meningkatkan transparansi, mempermudah verifikasi, serta meminimalkan potensi penggunaan sertifikat yang tidak sesuai dengan status keanggotaan terbaru.

SMSI Kepri mengimbau seluruh perusahaan media siber anggota agar tidak menunda proses pendaftaran dan pemutakhiran data, termasuk menyiapkan surat rekomendasi dari pengurus SMSI Kabupaten/Kota masing-masing sebelum mengisi formulir.

*Tautan dan Jadwal Pendaftaran*

Pendaftaran dan pemutakhiran data anggota SMSI Provinsi Kepulauan Riau dapat dilakukan melalui tautan berikut:

https://bit.ly/Pemutahiran-SMSI-Kepri

Adapun jadwal pendaftaran sebagai berikut:

– Periode pendaftaran: 23–31 Oktober 2026.
– Batas akhir: 31 Oktober 2026, pukul 23.59 WIB.
– Persyaratan khusus: Wajib melampirkan surat rekomendasi dari pengurus SMSI Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui langkah ini, SMSI Kepri berharap dapat mewujudkan basis data anggota yang lebih akurat, tertib, dan terintegrasi sebagai landasan penguatan organisasi serta peningkatan profesionalisme perusahaan media siber di Kepulauan Riau.(*)