OPD Pemko Tanjungpinang Jadi Sorotan Dewan

  • Whatsapp

BAROMETERRAKYAT.COM, TANJUNGPINANG. Sejumlah Organisasi Peragkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang mendapat sorotan dari Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tanjungpinang.

Anggota DPRD Tanjungpinang sekaligus ketua Pansus LKPj Wali Kota Tanjungpinang, Muhammad Arif mengatakan, ada beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan pansus kepada sejumlah OPD.

Bacaan Lainnya

Catatan tersebut setelah ada pembahasan bersama dengan Bappeda Kota Tanjungpinang. Menurutnya, OPD yang mendapatkan sorotan berkaitan dengan urusan wajib seperti Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertanaman (Perkim) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Catatan itu diberikan karena dilihat dari segi serapan anggaran, kinerja dan kesesuaian anggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Walikota tahun 2018,” ujarnya kepada awak media, Selasa (14/5).

Berdasarkan masukan, kata dia, daya serap dan kinerjanya OPD tersebut kurang. Lebih lanjut politisi PPP iti  mengatakan, dilihat dari laporan Pansus, permasalahan dibeberapa OPD tersebut, seperti Disdik, yaitu salah satunya pengadaan mebeler sekolah yang hanya capaian fisiknya 100 persen, namun keuangan hanya 86,66 persen.

Lalu di Dinkes, pada kegiatan operasional rutin kantor di Dinkes terdapat tidak kesesuaian antara anggaran dengan realisasi keuangan dan fisik, untuk realisasi keuangan hanya 74,10 persen dan fisik 100 persen.

“Ada juga program-program kegiatan yang tidak terlaksana. Inikan terkait dengan proses perencanaan kegiatan yang dimasing-masing SKPD,” ujarnya.

“Selain itu, permasalahan pelayanan publik juga yang kita jumpai itu juga menjadi catatan kami dan itu lebih lengkapnya nanti di bahan dari RPJMD itu,” jelasnya.

Menurutnya, LKPj ini sifatnya memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk bisa memberikan perubahan terhadap OPD atau pelayanan publik yang menyangkut hidup orang banyak.

Hanya 96 Orang Lulus, Pemko Surati Pemerintah Pusat
Wali Kota Tanjungpinang Syahrul

Ditempat yang sama, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengatakan, akan melakukan evaluasi sejumlah OPD yang mendapat sorotan Pansus.

“Adanya beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan dewan ini, kami akan segera melakukan evaluasi,” ujarnya sembari meninggalkan awak media. (Rul)

Pos terkait

Comment