Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanjungpinang itu juga dijatuhi hukuman denda Rp300 Juta dan subsider tiga bulan kurungan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Yudi Ramdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum,” kata ketua majelis hakim Anggalanton Boang Manalu didampingi hakim anggota Joni Gultom dan Suherman, Rabu (18/8).

Hakim menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim turut menjatuhi hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp3,03 Miliar kepada terdakwa Yudi Ramdani.

Angka tersebut berasal dari keuntungan yang didapat Yudi Ramdani dalam kasus korupsi tersebut.

Apabila Yudi tidak mampu untuk membayar uang pengganti selama satu bulan setelah keputusan inckrah, harta bendanya akan disita dan dilelang.

Jika harta bendanya tidak mencukupi, Yudi harus menjalani pidana penjara tambahan selama tiga tahun

Putusan yang dijatuhkan terhadap Yudi sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tanjungpinang.

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum Ardiansyah dan Sari Lubis menyatakan fikir-fikir selama sepekan.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa, Iwan Kesuma sangat menyayangkan bukti tertulis yang diajukan pihaknya tidak menjadi pertimbangan hakim dalam vonis tersebut.

Terdakwa juga dituntut untuk membayar denda Rp 300 Juta dan subsider tiga bulan kurungan.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang Sari Lubis dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (7/7).

Jaksa menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,03 Miliar.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menuntut terdakwa dengan tuntutan delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata jaksa dalam sidang digelar virtual.

Selain hukuman pokok, mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Tanjungpinang itu dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 3,03 Miliar.

Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan hukuman tiga tahun enam bulan penjara.

Atas tuntutan itu, terdakwa didampingi penasehat hukumnya akan mengajukan pembelaan secara tertulis.

Diketahui, dalam kasus tersebut terdakwa masih menjabat sebagai Kabid Aset di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang.

Terdakwa tidak memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemungutan pajak BPHTB di BP2RD Kota Tanjungpinang.

Ia sudah melakukan penginputan dan pemungutan pajak BPHTB sejak sejak 2018 sampai 2019.

Uang setoran pajak tersebut tidak disetorkan ke kas daerah sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 3,03 Miliar.

PNS di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang itu kini masih bebas berkeliaran dan tidak ditindaklanjuti oleh Kejari Tanjungpinang.

Hal itu diungkapkan saksi Auditor Inspektorat Tanjungpinang Marsos, dalam sidang lanjutan kasus korupsi dugaan korupsi BPHTB dengan terdakwa Yudi Ramdani, Selasa (24/5).

Ia mengungkapkan, selain memeriksa terdakwa Yudi Ramdani, pihaknya juga memeriksa DS atas dugaan pelanggaran kedisiplinan.

Keduanya diperiksa setelah menerima laporan dari Kepala BP2RD Tanjungpinang.

Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, DS terbukti menyelewengkan dan memalsukan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dengan kerugian negara senilai Rp 80 jutaan lebih.

“Jaksa hanya minta hasil pemeriksaan Yudi, tetapi kalau Dodi tidak diminta oleh Jaksa,” ucapnya.

Ia mengaku lupa tahun berapa pajak BPHTB yang diselewengkan oleh Dodi. “Tapi yang saya ingat sekitar Rp 80 jutaan lebih,” katanya.

Ia menyampaikan untuk hasil audit, itu dari internal BP2RD Tanjungpinang, karena pemeriksaan inspektorat hanya pelanggaran kedisiplinan.

“Kalau kasusnya terpisah, ada berkas sendiri-sendiri, tidak ada keterkaitannya,” ucapnya.

Diketahui, penyidik Kejari hanya menetapkan satu orang tersangka dalam kasus itu yakni Yudi Ramdani. Sedangkan kerugian negara dalam kasus itu berdasarkan audit Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepri sebesar Rp 3 Miliar.

“Mengadili, menyatakan menolak eksepsi terdakwa, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan perkara terdakwa,” kata Hakim yang diketuai oleh Muhammad Djauhar Setyadi didampingi hakim anggota Suherman dan Jhonny Gultom.

Hakim memerintahkan JPU Kejari Tanjungpinang Sari Ramadhani Lubis untuk melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi.

“Pemeriksaan terhadap terdakwa harus dilanjutkan. Kalau ada yang mau ditanggapi terdakwa dan penasihat hukum bisa disampaikan pada putusan akhirnya nanti ya,” ujarnya.

Jaksa penuntut umum mengatakan, akan menghadirkan lima orang saksi pada sidang pembuktian 5 Mei 2021 mendatang.

“Saksi ini dari Klaster BP2RD Tanjungpinang,” ucapnya dalam persidangan.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Iwan Kusuma Putra meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

Namun permintaan penasehat hukum masih menjadi pertimbangan dari majlis hakim.

“Kita sudah melimpahkan berkas perkara tersangka Yudi Ramdhani ke PN Tanjungpinang berserta barang bukti berupa dokumen-dokumen,” ujar Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang Aditya Rakatama, Jumat (2/4).

Ia mengatakan untuk tersangka saat ini sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim karena berkas perkara sudah di serahkan sepenuhnya ke PN Tanjungpinang.

“Untuk tersangka saat ini memang masih di tahan polres Tanjungpinang tetapi untuk kewenangan sepenuhnya kita serahkan majelis hakim karenakan ini bukan kewenangan kita lagi,” ucapnya.

Ia menambahkan, untuk jadwal persidangan dijadwalkan akan dilaksanakan pada Rabu, 7 April 2020.

Diketahui, dari kasus tersebut kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Kepri mencapai Rp 3,3 Miliar.

Ahmad Jailani

Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Aditya Rakatama mengatakan, pihaknya sudah menyurati Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui aset yang dimiliki tersangka.

“Kita sedang menunggu PPATK, nanti akan kita telusuri” kata Rakatama kepada awak media, Rabu (24/2) sore.

Ia menyampaikan, penyidik pernah menerima informasi keberadaan aset tersangka yang juga Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Tanjungpinang, namun saat dilakukan pengecekan ternyata bukan milik tersangka.

Menurutnya, penelusuran aset tersangka dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara Rp 3 Miliar dari kasus tersebut. Dikatakan dia, jika tersangka memiliki aset nantinya akan dilelang dan uang lelang akan diserahkan ke kas negara.

“Tim penyidik akan selalu berusaha maksimal mungkin untuk mendapatkan aset itu dan bisa memulihkan kerugian negara,” imbuhnya.

Tersangka Ditahan

Penyidik Kejari Tanjungpinang telah melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari kedepan di sel tahanan Polres Tanjungpinang hari ini.

“Sudah ditahan di Polres Tanjungpinang untuk sementara, nanti akan terus ditindaklanjuti sampai ke persidangan,” kata Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono kepada awak media.

Sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

“Kita pada hari ini sudah melakukan penahan terhadap saudara Yudi Ramdani di Polres Tanjungpinang selama 20 hari kedepan,” kata Kasi Pidsus Kejari Tanjungpinang Aditya Rakatama.

Sebelum dibawa ke Polres, lanjutnya, dilakukan pemeriksaan kesehatan tersangka yang merupakan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Tanjungpinang. Pemeriksaan meliputi rapid test, tekanan darah dan lainnya.

“Dari hasil pemeriksaan dokter dari Mekar Sari yang bersangkutan dinyatakan sehat, hasil Rapid Test negatif,” ucapnya.

Ia menambahkan, tersangka akan di pindahkan ke Rutan Tanjungpinang setelah pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

“Mohon doanya semoga berkas perkaranya segera di limpahkan di pengadilan agar segera kita melakukan penahanan di Rutan Tanjungpinang,” Imbuhnya.

Diketahui, dari kasus tersebut kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Kepri mencapai Rp 3,3 Miliar.

Ahmad Jailani

Ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tanjungpinang Aditya Rakatama mengatakan, tersangka dijadwalkan diperiksa sekira pukul 10.00 Wib. Namun tersangka mangkir dari panggilan jaksa karena mengalami sakit diare akut.

“Kita menerima surat keterangan sakit tersangka dari penasehat hukumnya Iwan Kusuma Putra tertanggal hari ini sampai dengan 3 hari kedepan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pemeriksaan tersangka dilakukan untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai petunjuk dari jaksa peneliti.

“Bekas sudah dipelajari jaksa peneliti, ada beberapa hal yang kurang, dari yang kurang itu kita tanyakan para saksi maupun tersangka,” ucapnya.

Pihaknya akan mengadakan kembali pemangilan tersangka pada Jumat (26/2) mendatang. Ia menegaskan, apabila tersangka tidak kooperatif pihaknya akan melakukan upaya penjemputan paksa.

“Kita lihat nanti apakah tersangka kooperatif, apabila tidak kooperatif kita akan lakukan upaya paksa. Karena kita dalam penyelidikan ini sudah ada kewenangan penyitaan, pengeledahan maupun penahanan, nanti akan kita tentukan sikap apabila tidak kooperatif,” tegasnya.

Diketahui, Yudi ditetapkan jadi tersangka korupsi pajak BPHTB saat menjabat sebagai Kabid di BP2RD Tanjungpinang. Akibat perbuatannya negara mengalami kerugian mencapai Rp 3,3 Miliar.

SAHRUL

Sebelumnya Yudi baru dilantik oleh Wali Kota Tanjungpinang Rahma sebagai Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tanjugpinang.

Kepala Kejari Tanjugpinang Ahelya Abustam melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Aditya Rakatama mengatakan, pihaknya masih melakukan pemberkasan dan melengkapi persyaratan administrasi perkara tersebut.

“Dalam hal penegakan hukum masih terus berjalan tidak berhenti,” kata Rakatama saat ditemui di kantornya, Rabu (20/1).

Ia menyampaikan, pihaknya juga masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya pada tahap penyidikan.

“Saksi-saksi yang sudah kita periksa, kita periksa ulang lagi, nanti saksi kita tanya apakah kenal tidak dengan tersangka, ada gak hubungan keluarga, itu perlu kita tanyakan. Nanti kita dapat mengetahui saksi ini ada hubungan keluarga, tentunya nanti kita akan berikan perilaku berbeda dari proses pemeriksaan,” jelasnya.

Ia menegaskan akan melakukan penahanan terhadap tersangka apabila berkas perkara telah rampung. Menurutnya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan supaya tersangka tidak menghilangkan barang bukti dan melarikan diri.

“Ketika berkas sudah lengkap nanti akan kita lakukan penahanan. Kita lakukan penahanan lihat situasional saja, bisa jadi sebelum proses pelimpahan bisa jadi pada tahap dua,” tegasnya.

Diketahui, dalam kasus tersebut negara mengalami kerugian mencapai Rp 3,3 Miliar berdasarkan audit dari BPKP Perwakilan Kepri.

SAHRUL

“Penyidik telah menetapkan seorang tersangka yang berinisial YR, yang bersangkutan adalah seorang ASN yang bekerja di Pemko Tanjungpinang,” kata Kepala Kejari Tanjugpinang Ahelya Abustam saat konferensi pers, Senin (21/12).

Ia mengatakan, penyidik menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti dokumen serta perangkat elektronik yang telah disita.

Ia menyebutkan, dugaan korupsi tersebut terjadi sejak Januari 2018 sampai dengan September 2019.

“Sedangkan kerugian negara Rp 3,033 Miliar berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan oleh BPK perwakilan Provinsi Kepri,” jelasnya.

Ia menyampaikan, permohonan maaf karena lambannya penanganan kasus tersebut. Menurutnya, penanganan kasus tersebut bergulir satu tahun lebih karena disebabkan beberapa faktor salah satunya pandemi COVID-19.

“Saat ini pandemi COVID-19, yang banyak proses pemeriksaan saksi tidak bisa dilakukan karena ada beberapa saksi berada diluar Tanjugpinang,” ujarnya.