Dalam kasus tersebut KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi dan Plt Kepala BP Kawasan Bintan Muhammad Umar Saleh.

“Setelah Tim Jaksa mempelajari kelengkapan berkas perkara tersangka AS (Apri Sujadi) dkk dan disimpulkan telah lengkap maka dilaksanakan penyerahan Tersangka dan barang bukti oleh Tim Penyidik kepada Tim Jaksa,” ujar Plt Juru Bicara KPK dalam keterangannya, Jumat (10/12).

Selanjutnya, kata Ali, JPU memiliki waktu selama 14 hari dalam menyusun surat dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan. Adapun untuk penahanan kedua tersangka selanjutnya, sudah berpindah menjadi kewenangan jaksa penuntut.

“Penahanan dilanjutkan lagi oleh Tim Jaksa untuk 20 hari kedepan, sampai nanti tanggal 28 Desember 2021,” ucapnya.

Ia menambahkan, Apri Sujadi ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih, sedangkan Muhammad Saleh Umar ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.

Pemeriksaan dilakukan di ruangan pemeriksaan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungpinang, Selasa (9/11).

“Hari ini Selasa (9/11) dilakukan pemeriksaan enam saksi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai dengan b2018 untuk tersangka AS (Apri Sujadi),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Adapun saksi diperiksa yakni Yhordanus selaku Direktur PT Yofa Niaga Fastya tahun 2010-2017, Budiyanto dari swasta, Aman selaku Direktur PT. Berlian Inti Sukses, PT Batam Shellindo Pratama, Dan PT Karya Putri Makmur.

Selanjutnya, Agus selaku Direktur CV Three Star Bintan, Sandi selaku Manager Operasional PT. Bintan Muda Gemilang dan Junaedy Bahar selaku Direktur PT. Sinar Niaga Mandiri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Saleh Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

SAHRUL

Hari ini, penyidik memanggil lima orang saksi untuk tersangka Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tanjungpinang Jalan Ahmad Yani, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (10/9).

Adapun yang diperiksa Junaedy Bahar sebagai Direktur PT. Sinar Niaga Mandiri, Anwar sebagai Komisaris PT. Fantastik Internasional, Arjab dari swasta.

Selanjutnya, Alfeni Harmi sebagai Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan & Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Bintan dan Yuda Yehuda Wibiksana dari PT Danisa Texindo.

Diketahui, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Tersangka Apri saat ini ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan Mohd Saleh di Rutan KPK Kaveling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), Jakarta.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Apri Sujadi dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Dalmasri mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam tiba di ruangan pemeriksaan sekira pukul 10.20 wib dan baru keluar sekira pukul 12.40 wib.

“Saya diperiksa terkait status pak Api Sujadi (Bupati Bintan Nonaktif) dan pak Saleh Umar (Plt Kepala BP Kawasan Bintan),” ujarnya kepada awak media usai pemeriksaan.

Ia menyampaikan, ada enam pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik KPK. Sementara terkait materi yang ditanyakan ia tidak mengungkapnya.

“Untuk materi tidak boleh (disampaikan),” ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan pengaturan barang kena cukai dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan untuk tersangka Apri Sujadi.

Bobby mengungkapkan alasan tidak bisa memenuhi pemanggilan penyidik karena baru menerima surat pemanggilan pukul 13.00 wib. Dalam surat tersebut pemeriksaan dijadwalkan pukul 10.00 wib.

“Sehingga tidak memungkinkan saya memenuhi surat panggilan KPK tersebut,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di Kantor DPD Nasdem Tanjungpinang.

Ketua DPD Nasdem Tanjungpinang itu menyampaikan, akan mematuhi dan kooperatif terhadap pemanggilan penyidik KPK.

“Oleh sebab itu, saya akan menunggu surat panggilan berikutnya dan penjadwalan kembali pemanggilan oleh KPK terhadap saya selaku saksi,” ucapnya.

Disingung mengenai kapasitasnya sebagai apa dipanggil penyidik KPK, ia juga mengaku belum mengetahui.

“Saya juga tidak tahu, terkait kepentingan saya dipanggil KPK dalam perkara Cukai Rokok ini. Dan sesungguhnya saya sendiri juga sama sekali tidak tahu menahu dengan perkara pengaturan Cukai rokok dan Etil Alkohol yang disidik KPK ini,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Kedua tersangka yakni Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penguasaan (BP) Kawasan Bintan Saleh Umar.

“Tim penyidik masih melanjutkan penahanan para tersangka untuk masing-masing selama 40 hari ke depan terhitung 1 September 2021-10 Oktober 2021,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (1/9).

Tersangka Apri saat ini ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan Mohd Saleh di Rutan KPK Kaveling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), Jakarta.

“Pemberkasan perkara para tersangka masih terus berlanjut di antaranya dengan agenda pemanggilan dan pemeriksaan para saksi yang terkait dengan perkara ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

“Menghadapi kasus hukum di KPK, saya sarankan Bupati Bintan, Apri Sujadi berani buka-bukaan informasi kepada penyidik KPK. Bongkar semua penerima suap dan pejabat-pejabat yang turut serta dalam perkara hukum yang sedang dihadapi,” ujarnya, Jumat (13/8)

Mantan Penasehat Hukum Pemprov Kepri, yang pernah menangani perkara gratifikasi Nurdin Basirun menjelaskan, karena seperti perkara korupsi, banyak mata rantai pelaku yang terlibat di dalamnya.

Ia menyarankan, Apri perlu meniru langkah Mantan Gubenur Kepri Nurdin Basirun yang membuka para penjabat Pemprov Kepri yang memberi gratifikasi kepada Nurdin.

“Sehingga memudahkan proses hukum yang dihadapinya. Setelah Nurdin dihukum, maka dengan barang bukti yang sudah di tangan KPK, maka tinggal menunggu waktu proses hukum bagi pemberi suap kepada Nurdin,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.

Apri telah ditahan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK, sedang Umar Saleh ditahan di Rutan pada Kavling C1 ACLC.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip dari situs elhkpn.kpk.go.id, Kamis (12/8), Apri melaporkan harta kekayaannya itu pada 23 Februari 2021 atas harta kekayaannya pada 2020.

Adapun rinciannya, Apri memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp3,749 miliar yang tersebar di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya, Apri juga memiliki harta berupa dua kendaraan roda empat terdiri dari Honda Jazz Tahun 2014 seharga Rp165 Juta dan Honda CR-V Tahun 2018 seharga Rp400 Juta.

Selain itu, Apri juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp637 juta. Apri juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp3,765 miliar dan tidak memiliki utang.

Sebelumnya, Apri ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar.

Apri telah ditahan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Saleh Umar ditahan di Rutan pada Kavling C1 ACLC.

Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan konstruksi perkara rasuah tersebut.

Dia menjelaskan, kasus tersebut bermula Apri Sujadi dilantik sebagai Bupati Bintan 2016 yang secara ex-officio menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan.

Selanjutnya diawal Juni 2016 bertempat disalah satu hotel di Batam, Apri memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan.

Dalam pertemuan itu, diduga terdapat
penerimaan sejumlah uang oleh AS dari para pengusaha rokok yang hadir.

“Menindaklanjuti pertemuan tersebut, AS dengan inisiatif pribadi kemudian melakukan penggantian personel BP Bintan dan memerintahkan Nurdin Basirun (Ketua Dewan Kawasan Bintan) menetapkan komposisi personel baru BP Bintan dengan menempatkan Azirwan sebagai Kepala BP Bintan dan MSU sebagai Wakil Kepala BP Bintan,” jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers disiarkan melalui media sosial Facebook, Kamis (12/8).

Selanjutnya, pada Agustus 2016, Azirwan mengajukan pengunduran diri sehingga tugas sebagai Kepala BP Bintan dilaksanakan sementara waktu oleh Salah Umar.

Atas persetujuan Apri dilakukan penetapan kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan rincian
1. Gol. A sebanyak 228.107,40 liter,
2. Gol. B sebanyak 35.152,10 liter dan
3. Gol. C sebanyak 17.861.20 liter.

Pada Mei 2017 bertempat di salah satu hotel di Batam, AS kembali memerintahkan untuk mengumpulkan serta memberikan pengarahan kepada para distributor rokok sebelum penerbitan Surat Keputusan (SK) Kuota Rokok tahun 2017.

Pada 2017, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500 karton) dan kuota MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol).