Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Bobby diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Bintan.

Menurutnya, pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“Saksi Bobby Jayanto Anggota DPRD Provinsi Kepri diperiksa untuk tersangka AS (Apri Sujadi),” ujarnya saat dihubungi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Apri Sujadi bersama dengan Kepala BP Kawasan Bintan Saleh Umar sebagai tersangka.
Keduanya diduga telah menerima sejumlah uang dari pengusaha yang menerima kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dari 2017-2018 Apri diduga menerima uang sebanyak Rp6,3 Miliar, sedangkan Salah Umar diduga menerima uang sebanyak Rp800 Juta.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp250 Miliar.

Kepastian hukum tersebut, setelah  Polres Tanjungpinang mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3).

Kasus dugaan pidato rasis di kegiatan Sembahyang Keselamatan Laut di Pelantar II Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada Juni 2019 lalu.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tanjungpinang Ajun Komisaris Polisi (AKP) Efendri Alie mengataka, terbitnya SP3 tersebut setelah dilakukan gelar pekara pada Rabu (11/9) kemarin.

“Usai gelar perkara, kasus tersebut dihentikan,” ujarnya, Jum’at (13/9).

Baca : Hamidi: Tidak Ada Maksud Melecehkan Huzrin Hood

Menurutnya, yang menjadi pertimbangan penghentian kasus tersebut karena adanya pencabutan laporan dan keterangan pelapor.

Kemudian, lanjut dia, sudah didudukannya permasalahan ini yang diprakasai tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, kepolisian serta antara pelapor dan terlapor.

Selain itu, lanjut dia, penghentian tersebut supaya tidak terjadi kegaduhan ditengah masyarakat Tanjungpinang.

Dia menambahkan, SP3 tersebut akan dikirim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang. Karena, sebelumnya pihaknya sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Baca Juga : Kasus Suap Gubernur Kepri, Terungkap Peran Kock Meng

“Akan kita tembuskan ke Kejaksaan untuk memberitahukan bahwa SPDP yang kita kirim atas nama Bobby Jayanto sudah dihentikan,” ujarnya.

Diketahui, wacana penghentian kasus rasis tersebut setelah ada pertemuan antara Waka Polda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah, Kapolres Tanjungpinang, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, Lembaga Adat Melayu, Bobby Jayanto dan empat pelapor.

SAHRUL

“Apa yang dilaporkan belum tentu terbukti perbuatannya. Kalau tidak bisa diberhentikan oleh penyidik kasusnya harus diberikan kepastian hukum,” ujarnya kepada awak media usai pelantikan Anggota DPRD Tanjungpinang, Senin (2/9) kemarin.

Dikatakan dia, mendamaikan persoalan seseorang itu merupakan sebuah kewajiban manusia, karena situasi seperti saat ini, segala pihak harus lebih mementingkan kepentingan Kantibmas.

Baca : Penghentian Kasus Ketua DPD Nasdem, Ucok: Kedua Pihak Sepakat Berdamai

“Yang lebih utama bukan hanya kepentingan yang kecil-kecil, tapi harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, kepentingan negeri sendiri, kepentingan nasional yang kita kedepankan,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut dia, yang memiliki kewenangan untuk menghentikan kasus Bobby Jayanto yang juga anggota DPRD Kepri terpilih periode 2019-2024 adalah penyidik.

Baca : Breaking News! Ketua DPD Nasdem Bobby Jayanto Jadi Tersangka

“Kepolisian memiliki kewenangan diskresi. Diskresi kepolisian perlu mempertimbangkan hal-hal yang prinsip, mengutamakan situasi Kantibmas. Bukan meluluh penegakan hukum tapi juga memperlihatkan sesuatu bentuk kepentingan Kantibmas yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tanjungpinang menetapkan Bobby Jayanto sebagai tersangka dugaan pidato rasis dalam kegiatan Sembahyang Keselamatan Laut di Pelantar II Tanjungpinang Juni lalu.

Baca Juga : Dua Sopir Bus Sekolah Ditangkap, Sabu Diamankan Bikin Ngeri

Penetapan tersangka tersebut setelah penyidik gelar perkara dan meyakini sudah memenuhi dua alat bukti.

Bobby disangkakan dengan Pasal 16 Junto Pasal 4 ayat 2 huruf b Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan ancaman lima tahun penjara.*

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nasdem Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto mengatakan, pihaknya sudah mengajukan tiga calon ke DPW Nasdem Kepri dan akan diteruskan ke DPP Nasdem untuk menduduki kursi wakil ketua I DPRD setempat.

“Nanti ditelaah sesuai dengan pengalaman, biodata nanti ditelaah juga, yang mana kira-kira yang memenuhi kualifikasi untuk duduk unsur pimpinan,” ujarnya kepada awak media usai upacara detik-detik proklamasi di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Sabtu (17/9).

Dilanjutkan mantan ketua DPRD Tanjungpinang itu, tiga nama yang diusul yakni Fengky Fasinto, Agus Chandra Wijaya dan Indra Jaya. Selain itu, pihaknya juga mengajukan tiga calon ketua fraksi Nasdem.

“Jadi kami usulkan, nanti pusat yang menentukan,” pungkasnya.*

Tokoh Tionghoa Tanjungpinang itu diperiksa sebagai saksi dalam tahapan penyidikan kasus dugaan pidato rasis ‘kulit hitam’ pada kegiatan sembahyang keselamatan laut di Pelantar II Tanjungpinang, Kepulauan Riau belum lama ini.

“Hari ini kita kirim kembali surat panggilan, untuk pemeriksaan hari kamis,” ujarnya kepada awak media di Mapolres Tanjungpinang, Senin (22/7).

Bobby sempat manggir dua kali dari panggilan polisi, pertama beralasan sakit dan kedua dia beralasan berangkat ke Jakarta karena dipangil DPP Nasdem.

“Kita harap kedatanganya untuk mau datang memenuhi pemanggilan penyidik untuk pemeriksaan sebagai saksi,” ujarnya.

Dia menambahkan, setelah pemeriksaan Bobby, pihaknya akan meminta keterangan ahli pidana dari Jakarta.

“Setelah pemeriksaan ahli pidana baru akan dilakukan penetapan tersangka,” ujarnya. (Rul)

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Alie mengatakan, Satreskrim Polres Tanjungpinang telah menaikan status dari penyelidikan ke penyidikan.

Menurutnya, pada tahap penyidikan, para saksi yang sudah diperiksa pada tahap penyelidikan akan diperiksa kembali untuk dimintai keterangan.

“Sejauh ini sudah sembilan orang dan sudah dimintai keterangan kembali,” katanya kepada awak media di Mapolres Tanjungpinang, Kamis (4/7).

Dia mengatakan, sembilan saksi terdiri dari pelapor, saksi panitia sembayang keselamatan laut dan dua saksi ahli.

Pihaknya, lanjut dia, juga akan memeriksa kembali Bobby Jayanto. “Nanti kita panggil lagi Boby Jayanto untuk dimintai keterangan,” katanya.

Namun, dalam kasus tersebut pihaknya belum menetap tersangka. Penetapan tersangka setelah dilakukan gelar perkara.

“Belum ada tersangka dalam kasus ini, kita masih memeriksa para saksi dan ahli,” ujarnya.*

Ketua DPD Partai Nasdem Tanjungpinang itu diperiksa terkait dugaan pidato rasis ‘kulit hitam’ saat kegiatan sembahyang laut di Pelantar II Tanjungpinang belum lama ini.

Dia didampingi beberapa penasehat hukumnya, Sekretaris DPD Nasdem Tanjungpinang Salam, tiba di Polres Tanjungpinang sekira pukul 10.30 WIB.

Kepada awak media, Bobby mengatakan, mendatangi Polres Tanjungpinang untuk klarifikasi tuduhan pidato rasis pada kegiatan tahunan etnis Cina yang dilaporkan empat organisasi masyarakat.

“Diundang untuk klarifikasi,” katanya.

Menurutnya, pidatonya tersebut tidak ada sama sekali untuk menyinggung etnis tertentu.

“Sama sekali tidak ada tujuan itu (menyinggung etnis tertentu), makanya kita akan luruskan nanti,” pungkasnya sembari memasuki ruang Tipiter Satreskrim Polres Tanjungpinang.

Diketahui, kasus tersebut mencuat setelah video pernyataan Bobby dalam acara yang diselenggarakan etnis China pada 8 Juni 2019 itu divideokan. Dalam video itu, Bobby diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato.

Di hadapan warga etnis China itu, Bobby menggunakan bahasa mandarin diduga menyudutkan etnis tertentu. Video itu pun menyebar luas.

Buntut pidato tersebut empat ormas yakni LSM Gagak Hitam, Cindai, Juriat Kerabat Kerajaan Lingga dan Garda Fisabilillah melaporkan Bobby Jayanto ke Polres Tanjungpinang.*