Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD untuk diketahui perlu mendapat konfirmasi dari KPU untuk menunjukkan siapa yang berhak menggantikan anggota tersebut. Yaitu caleg yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) sebelumnya.

Ketentuan itu diatur dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Nomor 17 Tahun 2015.

Pasal 242 menyebut, anggota DPR yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada dapil yang sama.

“Yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Apriyandy, Hot Asi Silitonga,” ujarnya saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (7/1).

Sebelumnya, Muhammad Apriyandy resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Tanjungpinang.

Hal itu diketahui berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1495 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 tertanggal 31 Desember 2021.

“Meresmikan pemberhentian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 saudara M. Apriyandy,” tulis dalam surat keputusan Gubernur Kepri seperti dikutip barometerrakyat.com, Jumat (7/1).

Hal itu diketahui berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1495 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 tertanggal 31 Desember 2021.

“Meresmikan pemberhentian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjungpinang masa jabatan 2019-2024 saudara M. Apriyandy,” tulis dalam surat keputusan Gubernur Kepri seperti dikutip barometerrakyat.com, Jumat (7/1).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang Aswin Nasution membenarkan telah menerima surat tembusan dari Gubernur Kepri prihal pemberhentian Apriyandy.

BACA : Gerindra Sebut Apriyandy Dipecat Karena Melanggar AD/ART

“Saya baru terima dari staf pagi ini, dalam surat itu intinya pemberhentian (Apriyandy) dari jabatan anggota DPRD Tanjungpinang,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Tanjungpinang Endang Abdullah mengaku belum ada menerima surat dari Gubernur Kepri tersebut.

“Belum dapat suratnya, karena saya lagi ngurusin ini (Hari Jadi Ke-238 Kota Tanjungpinang),” ujar Endang saat ditemui usai doa bersama di Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Kamis (6/1) malam.

BACA JUGA: Dipecat dari Kader Gerindra, Apriyandy Angkat Bicara

Ia mengatakan, akan segera mengecek Sekretariat dan setelah menerima akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Sementara itu, saat ditanya alasan memberhentikan Apriyandy, Endang yang juga Wakil Wali Kota Tanjungpinang itu mengatakan, hal itu berdasarkan keputusan Mahkamah Partai.

“Saya bersama kuasa hukum saya, pak Hendy Devitra sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum ke depan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (22/11).

Pihaknya saat ini masih menganalisa surat keputusan dari DPP Gerindra terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya dari anggota DPRD Tanjungpinang.

Ia menilai, ada banyak keganjalan dan keanehan terhadap surat putusan DPP tersebut. Namun dia tidak mengungkapkan keganjalan dan keanehan yang dimaksud.

“Tapi pada intinya ada banyak terdapat keganjalan dan keanehan terhadap surat putusan tersebut. Dalam waktu dekat kami bersama kuasa hukum juga akan mempersiapkan somasi kepada DPC Gerindra Kota tanjungpinang,” tegasnya.

Ditanya langkah hukum gugatan ke pengadilan, anak mantan Wali Kota Tanjungpinang almarhum Syahrul ini belum dapat memastikannya.

“Kalau ini kita liat nanti saja, yang jelas sebagai warga negara Indonesia kita diberikan kesempatan untuk menggunakan langkah-langkah hukum itu,” ucapnya.

Sementara itu, disinggung pemecatan dirinya karena tidak membayar iuran, ia menyampaikan dari awal menjabat rutin membayarnya dan baru beberapa bulan 2021 ini terlambat membayar iuran.

“Terlalu kecil untuk sekelas Partai Gerindra pemecatan hanya karena sebatas iuran. Karena Iuran itu kan boleh-boleh saja dibayar secara akumulasi per berapa bulan, yang penting terbayar lunas. Masa partai besar sekelas Partai Gerindra bicara masalah iuran yang Rp5 juta perbulan itu,” imbuhnya.

Pemecatan itu diketahui berdasarkan surat keputusan (SK) DPP Partai Gerindra Nomor 11-0427/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tertanggal 12 November 2021.

SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani.

Dikutip barometerrakyat.com dari SK tersebut, pemberhentian Apriyandy memperhatikan Surat DPD Gerindra Provinsi Kepri Nomor KR/05-0096/A/DPP-GERINDRA 2021 tertanggal 23 Mei 2021 prihal laporan pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang.

Apriyandy sebagai anggota DPRD Tanjungpinang dinilai melanggar AD/ART Partai Gerindra, tidak melaksanakan instruksi dan kebijakan partai.

“Memberhentikan Sdr. M. Apriyandy, SIP, MM sebagai anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),” tulis dalam surat tersebut dikutip Rabu (17/11).

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Tanjungpinang Endang Abdullah dan Anggota DPRD Tanjungpinang Apriyandy belum dapat dikonfirmasi.*

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Tanjungpinang Sudiharjo mengatakan, pihaknya akan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Terkait putusan PT Pekanbaru, perkara Rini, JPU akan mengajukan upaya hukum Kasasi,” ujarnya, Jumat (15/10).

Dalam hasil putusan banding di PT Pekanbaru, dirinya mangaku PT Pekanbaru tetap menguat dengan vonis denda Rp5 Juta yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Sebelumya diberitakan, DPRD Tanjungpinang Rini Pratiwi, terdakwa kasus penggunaan gelar palsu selamat dari hukuman penjara. Itu setelah upaya banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) kandas.

Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menguat vonis denda Rp5 Juta yang dijatuhkan oleh Hakim PN Tanjungpinang.

Seperti dipantau di laman perkara.pt-pekanbaru.go.id, putusan banding terdakwa sudah diputuskan pada 28 September 2021 lalu.

Dalam putusan banding Nomor 446/PID.SUS/PT PBR, ketua majlis hakim dari PT Pekanbaru Abdul Hutapea dan hakim anggota Didiek Riyono Putro, Aswijon memutuskan tiga poin amar putusan. Di antaranya, menolak permintaan banding dari Penuntut Umum.

Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menguat vonis denda Rp5 Juta yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Seperti dipantau di laman perkara.pt-pekanbaru.go.id, putusan banding terdakwa sudah diputuskan pada 28 September 2021 lalu.

Dalam putusan banding Nomor 446/PID.SUS/PT PBR, ketua majlis hakim dari PT Pekanbaru Abdul Hutapea Putra dengan hakim anggota Didiek Riyono Putro dan Aswijon memutuskan tiga poin amar putusan. Di antaranya, menolak permintaan banding dari Penuntut Umum.

Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Tpg, tanggal 12 Agustus 2021 dan ketiga membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Humas PN Tanjungpinang M. Sacral Ritonga mengatakan putusan hakim PT Pekanbaru atas banding Jaksa terhadap terdakwa Rini Pratiwi itu telah diterima PN Tanjungpinang.

“Putusannya, menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (14/10).

Sementara itu, Kepala Kejari Tanjungpinang Joko Yuhono belum dapat dikonfirmasi terkait putuskan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumya, Rini Pratiwi dilaporkan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang pada Maret 2020.

“Sudah sekitar 20-an orang diminta klarifikasi,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjungpinang Dasril A. Yusdar, Selasa (30/8).

Ia tidak mengungkapkan siapa saja yang dimintai klarifikasi dalam penyelidikan itu. Namun, ia memastikan yang diperiksa tersebut merupakan eks dan anggota DPRD Tanjungpinang aktif.

“Sampai saat ini baik mantan maupun masih aktif (Anggota DPRD Tanjungpinang) semuanya sudah memenuhi undangan kita,” ucapnya.

Ia menyampaikan, penyelidikan tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan penyalagunaan keuangan negara di Sekretariat DPRD setempat. Dia juga tidak mengungkapkan item kegiatan penyalahgunaan keuangan negara yang tengah diselidiki.

“Ada indikasi penyelewengan keuangan negara, tetapi terkait apa belum bisa kita sampaikan, kita tetap menghormati praduga tidak bersalah. Laporan ini bisa jadi benar dan bisa jadi tidak benar, makanya untuk membuktikan itu kita harus klarifikasi dan meminta keterangan dulu,” jelasnya.

Diketahui, pada hari ini ada tiga mantan anggota DPRD Tanjungpinang yang diminati klarifikasi.

Ketiganya yakni Ade Angga, Muhammad Syahrial dan Petrus M. Sitohang. Mereka diperiksa dari pukul 09.00 wib dan keluar ruangan pemeriksaan sekira pukul 11.30 Wib.

“Kita dipanggil, sebagai warga negara yang baik, kita datang memberikan keterangan,” ujar Syahrial.

Saat ditanya jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik dalam pemeriksaan itu, ia mengaku lupa.

“Lupa tadi berapa, kalau mengenai materi itu bukan kewenangan saya,” imbuhnya.

Jaksa Ardiansyah menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan gelar tidak sesuai atau palsu. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 68 ayat 3 Jo Pasal 21 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Menuntut terdakwa dengan pidana penjara satu tahun penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 100 juta dan subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa dalam persidangan, Selasa (13/7).

Jaksa juga memaparkan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan, terdakwa berbelit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum.

Atas tuntutan tersebut, penasehat hukum terdakwa menyatakan akan menyampaikan pembelaan secara tertulis. “Kami akan menyampaikan pembelaan,” katanya.

Sementara itu, ketua majelis hakim Boy Syailendra menunda sidang hingga satu pekan mendatang dengan agenda pembelaan dari terdakwa.

“Sidang akan dilanjutkan pada Rabu, 21 Juli 2021 mendatang,” kata hakim.

Diketahui, dalam dakwaan jaksa, terdakwa menyelesaikan studi S2 di Universitas Kejuangan 45 Jakarta pada 10 Desember 2014 dengan memperoleh gelar Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pendidikan.

Selanjutnya, terdakwa mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD Tanjungpinang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang dengan menggunakan gelar M.Pd.

Sebelum penetapan sebagai calon oleh KPU Tanjungpinang, terdakwa mengajukan perubahan gelar akademik yang mana semula terdakwa menggunakan gelar M.Pd kemudian diubah menjadi M.MPd.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Tanjungpinang Wawan Rusmawan mengatakan, berkas perkara dikembalikan untuk di lengkapi penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang.

“Ya sudah P19, berkas saat ini sudah dikembalikan ke penyidik,” kata Wawan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (1/12).

Disinggung dengan substansi petunjuk Jaksa yang harus dilengkapi penyidik, Wawan tidak menjelaskan lebih lanjut. “Ya pokoknya ada kekurangan,” singkatnya.

Di tempat berbeda, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Rio Reza Parindra membenarkan telah menerima kembali berkas perkara dugaan gelar palsu.

“Sudah kita terima, saat ini penyidik masih melengkapi petunjuk jaksa,” singkatnya.

Sebelumnya, Rini disangkakan dengan pasal 68 ayat 3 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan ancaman dibawah 4 tahun penjara.

Dari hasil tracing tim medis terhadap orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, 34 orang memiliki gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, 66 orang tidak memiliki gejala, 47 orang merupakan kasus impor atau terinfeksi saat melakukan perjalanan dari Wilayah episentrum, 50 orang berasal dari kasus kontak erat dan 3 orang tidak memiliki riwayat perjalanan.

Mereka yang dinyatakan positif Covid 19 kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit, karantina terpusat dan menjalani karantina mandiri di rumah. Rinciannya yakni 15 orang dirawat di RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang, 15 orang karantina di rumah singgah, 41 orang karantina mandiri.

Dari pasien terkonfirmasi positif itu, 26 pasien sudah dinyatakan sembuh dan tiga pasien meninggal dunia.

Selain itu, juga terdapat enam Warga Negara Asing (WNA) asal Ukraina yang dinyatakan positif COVID-19 setelah tiba di Tanjungpinang beberapa minggu lalu.

Keenam WNA Ukraina itu saat ini masih dikarantina di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Thabib.

Anggota DPRD Tanjungpinang Mimi Betty Wilingsih mengajak, warga Tanjungpinang untuk mengikuti protokol kesehatan agar dapat memutuskan rantai penularan COVID-19.