Baik yang mengatur terkait FTZ atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Karimun maupun Peraturan Pemerintahnya (PP).
“Kalau kami diberikan kepercayaan untuk memimpin Kepri, kami akan menginventarisasi semua produk-produk aturan perundang-undangan yang ada di Kepri. Mengingat, semua ini harus diputuskan melalui kajian-kajian yang sangat signifikan,” terang Soerya dihadapan para pengusaha.
Dan yang paling utama adalah jangan sampai ada peraturan yang saling bertabrakan antara aturan yang satu dengan yang lain.
“Mengingat, jika sudah bertabrakan pasti akan berpotensi memunculkan biaya tinggi yang pada akhirnya akan merugikan konsumen atau masyarakat,” terangnya.
Redaksi
Comment