Nurdin menegaskan bahwa apa yang telah disusun oleh pihak Provinsi sebelumnya merupakan cerminan dari peraturan dari pusat yakni PP Nomor 18 Tahun 2016 namun tidak serta merta memisahkan antara apa yang sudah disusun dengan pandangan yang telah diberikan fraksi-
fraksi.
“Rencana pengabungan ini bertujuan agar pariwisata dan kebudayaan dapat bersinergi menjalankan visi misi saya sebagai Gubernur, menyesuaikan dengan PP Nomor 18 Tahun 2016,” kata Nurdin di Kantor DPRD Kepri, Kamis (15/9)
Hal ini tentunya berbeda dengan pandangan mayoritas fraksi yang meminta agar dinas kebudayaan terpisah dari dinas pariwisata. Fraksi-fraksi menilai bahwa dengan pemisahan ini, dinas kebudayaan lebih konsentrasi mengembangkan kebudayaan Kepri.
Selain itu, Nurdin juga mempertimbangkan pengabungan dinas pendidikan dan dinas pemuda olahraga. Sedangkan untuk biro-biro, karena berada dibawah Sekretariat daerah, pengaturannya akan dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
“Khusus untuk pembentukan badan Maritim, belum dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.” Imbuhnya
Sebelumnya, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), yang menyebutkan bahwa Dinas Kebudayan dan Dinas Pariwisata akan digabungkan menjadi satu dinas, diangap telah melenceng dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepuluaan Riau (Kepri) yang disampikan waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Fraksi Demokrat, melalui Ketua Fraksi Demokrat, Hotman Hutapea saat menyampaikan pandangan mengatakan secara umum STOK yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Kepri, masih dapat hal-hal mendasar belum sepaham dengan visi dan misi gubernur.
Dalam menyusun SOTK perlu sepahaman dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur saat pilkada. Hal ini dilakukan agar pembahasan cepat selesai dan tidak dalam pembahasan yang berkempanjangan.
Menurutnya, visi yang disampaikan gubernur Kepri sangat besar. Menjadikan Kepri sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulya, ramah dan ungul dibidang maritim.
“Dengan dilakukan pengabungan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, pemerintah telah melenceng dari visi yang disampaikan,” kata Hotman saat menyampikan pandangan fraksi demokrat, Rabu (14/9)
Dinas kebudayaan dan dinas pariwisata memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, menurutnya jika digabungkan, maka gubernur telah melenceng dari visi.
“Untuk mengembali ke semula, dinas pariwisata dan dinas kebudyaan harus dipisah, karena melenceng dari visi gubernur,” ujarnya
Namun secara umum, kalau hanya untuk mengefesiensi angaran, rasionalisasi. Menurutnya dari fraksi Demokrat sepakat apa dengan apa yang disampaikan pemerintah.(SAHRUL)
Comment