“Selanjutnya Bawaslu melakukan tahapan yaitu klarifikasi meminta keterangan pada penemu, saksi-saksi dan terlapor. Kita juga rencana akan melakukan pemeriksaan saksi ahli dari KSN,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk sanksi jika adanya pelanggaran netralitas PNS, pihaknya akan merekomendasi kepada Bawaslu Provinsi, KSN, Mendagri, Menpan RB dan Kepala Daerah.
Ahmad Jailani
Untuk Bahan Cokelat, RRC Butuh Lahan 1000 Hektare Untuk Perkebunan Kakao Di Bintan
Dermaga Semelur Berakit Masuk Dalam Usulan Musrembang Provinsi Kepri
Peringati Hari Lansia Nasional, Roby Keliling Kampung Serahkan Bantuan Kepada Lansia
Ketua TP PKK Dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan se Bintan Dikukuhkan
Bintan Kembali Raih Opini WTP 14 Kali Berturut-Turut LHP BPK
Comment