“Selanjutnya Bawaslu melakukan tahapan yaitu klarifikasi meminta keterangan pada penemu, saksi-saksi dan terlapor. Kita juga rencana akan melakukan pemeriksaan saksi ahli dari KSN,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk sanksi jika adanya pelanggaran netralitas PNS, pihaknya akan merekomendasi kepada Bawaslu Provinsi, KSN, Mendagri, Menpan RB dan Kepala Daerah.
Ahmad Jailani
Roby Ramah Tamah Bersama Kafilah Bintan, Luruskan Niat Untuk Membumikan Al-Qur’an
Bintan Utus 19 Peserta Terbaik Ikut STQH ke XI Provinsi Kepr
Peternak Unggas Bintan Sepakati Harga Penjualan Ayam Hidup Tingkat Produsen
Sekda Bintan Pimpin Rakor Bahas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat
Pelayanan Adminduk Tambelan Diminati Masyarakat Roby serahkan e KTP
Hafizha Serahkan Rumah Layak Huni Baznas dan Bagikan Paket Stunting
Comment