Bahas Kelangkaan BBM Dengan Pertamina, Ansar Usul Nelayan Dan Transportasi Di Kepri Diberi Kuota BBM Subsidi Dan BBM Non-Subsidi

  • Whatsapp

Gubernur Kepri Ansar Ahnad saat bertemu dengan Kepala Pertamina bahas BBM Nelayan Dan Transportasi Di Kepri agar diberi Kuota BBM Subsidi Dan BBM Non-Subsidi.
(Foto istimewa)

Barometerrakyat.com,kepri– Bahas kelangkaan dan pengawasan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKB) dengan Pertamina, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengusulkan Nelayan dan pelaku transportasi di Kepri, diberi kuota BBM harian, BBM subsidi dan BBM Non-Subsidi.

Bacaan Lainnya

Gubernur Ansar mencontohkan, misal, kebutuhan harian 100 Liter, dapat digunakan mekanisme 70 persen BBM Subsidi dan 30 persen Non Subsidi.

“Untuk itu kita sarankan untuk diadakan pembahasan suatu peraturan yang mewajibkan Nelayan dan Pelaku Transportasi Laut untuk diberikan kuota harian, yang mana mewajibkan sekian persennya membeli BBM Non-Subsidi” ujar Gubernur saat melakukan pertemuan dengan petinggi Pertamina Wilayah Kepri di Graha Kepri, Batam, Senin (3/8/22),

Hal itu dikatakan Gubernur Ansar, menyikapi kelangkaan dan kekurangan alokasi BBM untuk Nelayan di Kepri sebagaimana yang diadukan HNSI Kepri ke DPRD dan Pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Telah ditetapkan 3 kategori jenis peruntukan BBM di Indonesia.

Ke tiga jenis BBM itu, adalah, Jenis BBM Tertentu (JBT) yang harganya ditetapkan Pemerintah dan diberikan subsidi yaitu Minyak Solar dan Minyak Tanah. Kedua, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tidak diberikan subsidi, diberikan biaya tambahan 2 persen dan didistribusikan di wilayah non Jawa, Madura, Bali (Jamali) yaitu Bensin RON 88.

Dan ketiga adalah Jenis BBM Umum (JBU) di luar JBT dan JBKP seperti Pertalite dan Pertamax series.
Selain itu, Gubernur Ansar Ahmad juga mengusulkan, agar dibentuk tim khusus bersama untuk mengawasi pendistribusian jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Kepri.

Hal ini dikarenakan, Nelayan dan Pelaku Usaha Transportasi Laut rawan menjadi celah bagi oknum-oknum yang memanfaatkan disparitas harga antara BBM Subsidi terhadap BBM Industri, sehingga perlu bersama-sama fokus dalam pengawasan BBM JBT dan JBKP itu.

Ansar juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program My Pertamina Subsidi Tepat Sasaran bersama identitas tunggal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kartu Kusuka ini ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan nelayan.

Untuk itu dalam finalisasi program digitalisasi, diminta untuk dapat membuat program pengawasan sementara untuk JBKP dan JBT tersebut.

Audiensi dihadiri oleh Sales Area Manager (SAM) Retail Wilayah Kepri Mahfud Nadyo Hantoro, Sales Branch Manager (SBM) Wilayah I Kepri Reiza, dan Sales Branch Manager (SBM) Wilayah II Kepri Fadlan.

Sedangkan Gubernur Ansar didampingi oleh Kadis DKP Kepri H.T.S Arif Fadillah, Kadis ESDM M.Darwin, dan Anggota Tim Khusus Gubernur Angelinus.

Pos terkait

Comment