BAROMETERRAKYAT.COM, TANJUNGPINANG. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad terus menggesa realisasi APBD Kepri tahun 2021 agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.
Ia mengatakan kebijakan belanja pada APBD Kepri diselaraskan dengan kebijakan nasional yang diarahkan untuk melanjutkan penguatan langkah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi Kepri, melanjutkan kebijakan di tahun 2020.
“Dalam situasi Covid ini, belanja pemerintah menjadi perhatian untuk pergerakan ekonomi di masyarakat, jadi kita memang harus bekerja cepat,” ucap Gubernur Ansar.
Mantan Bupati Bintan itu mendorong jajarannya untuk terus mengejar target-target yang telah ditetapkan. “Di triwulan ketiga ini kita terus mengupayakan percepatan dalam penyerapannya termasuk realisasi penanggulangan Covid-19, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi,” tegas.
| BACA :
Gubernur Kepri Desak Menkes Bayar Tagihan Pasien COVID-19 Rp25 Miliar |
Di tingkat nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada di peringkat kedua belas untuk realisasi belanja daerah. Data tersebut merupakan data per tanggal 9 Juli yang dilansir dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Lebih lanjut, Ansar menerangkan, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat bencana pandemi Covid-19, Pemerintah telah melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dimulai dari tahun 2020 dan dilanjutkan kebijakannya di tahun 2021.
Diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Klaim pasien dan Rumah Sakit serta Program Padat Karya.
“Saya terus mengawal APBD Kepri agar misi dan program- program pemerintah di Provinsi Kepri dapat terlaksana dengan baik, serta memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi Kepri,” ujarnya.
| BACA JUGA: |
Ia mengharapkan akselerasi belanja daerah dapat menimbulkan efek multiplayer diantaranya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi Kepri. Kegiatan supervisi, pembinaan, dan monitoring belanja harus segera diakselerasi agar output dan outcome-nya segera dinikmati oleh masyarakat.
Comment