Angka Penduduk Miskin di Indonesia Pada Tahun 2015

  • Whatsapp

Angka Penduduk Miskin di Indonesia Pada Tahun 2015, Meningkat Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Lajunya pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat disetiap sepuluh tahun menurut hasil sensus penduduk, kurangnya alat kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan menjadi salah satu penyebab umum meningkatnya kemiskinan. Berikut, Seperti yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Menurut data sensus, persentase penduduk miskin pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen, bertambah sebesar 0,86 juta orang di bandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang atau 10,96 persen.

Kemudian diketahui untuk penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara penduduk miskin di daerah pedesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persenpadaMaret 2015. Selama priode September 2014 sampai Maret 2015,jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan 0,29 juta orang dari 10,36 juta orang pada September 2014 10,65 juta orang pada Maret 2015, sementara di daerah pedesaan naik sebanyak 0,57 juta orang dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan peranan selain makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Sumbangan menurut garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2015 diketahui sebesar 73,23 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2014 yaitu sebesar 73,47 persen. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di pedesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, tahu, dan kopi. Sedangkan untuk komoditi yang tidak termasuk makanan diantaranya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Pada priode September 2014 sampai priode Maret 2015, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami kenaikan. Jika diuraikan dari pernyataan diatas maka bisa menjadi dampak atau akibat yang begitu banyak dan tentu sangat kompleks diantaranya adalah pertama, pengangguran.

Dengan tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan, berarti tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Secara otomatis, pengangguran menurunkan daya saing dan beli masyarakat.

Kedua,kriminalitas. Kriminalitas yang terjadi biasanya disebabkan karena efek pengangguran, maka yang terjadi seseorang tidak mampu mencari nafkah yang benar dan halal.

Ketiga,kesehatan.Kesehatan yang sulit untuk didapat karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari, belum lagi Biaya pengobatan yang terjadi pada rumah sakit umum bahkan rumah sakit swasta besar sangat mahal dan biaya pengobatan tersebut tidak terjang kau oleh kalangan masyarakat miskin. Keempat, buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskin anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik, dan cara berfikir mereka.

Penanganan berbagai masalah diatas memerlukan strategi penanganan yang jelas.Berikut berbagai macam solusi untuk menangani permasalahan kemiskinan; Peningkatan fasilitas jalan dan listrik di pedesaan. Berbagai pengalaman di China,Vietnam, dan juga di Indonesia sendiri menunjukan bahwa pembangunan jalan di area pedesaan merupakan cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Membiayai program diatas melalui dana alokasi khusus dan menjalani strategi pembangunan berupa fasilitas listrik pada desa-desa yang belum menikmati tenaga listrik.

Membangun Lembaga-Lembaga Pembiayaan Mikro (LPM) yang memberi mamfaat pada masyarakat yang kurang mampu. Menyelesaikan rancangan Undang-Undang mengenai LPM yang memberikan dasar hukum dan kerangka kelembagaan bagi Lembaga Pembiayaan Mikro untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat yang kurang mampu.membangun antara sektor perbankan dengan LPM, misalnya dengan memberikan kesempatan bagi BKD untuk menjadi agen pada bank-bank komerial dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

Perbaikan atas kualitas pendidikan dan penyediaan pendidikan transisi untuk sekolah menengah.Pemerintah dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan mencegah terputusnya pendidikan masyarakat yang kurang mampu dengan cara, membantu pengembangan manajemen dan pembiayaan pendidikan yang bertumpu pada peran sekolah, menyediakan dana bantuan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Menggunakan tabungan pemerintah yang ada untuk mengembangkan program perlindungan sosial, memperbaiki penetapan sasaran agar dapat menyentuh lebih banyak masyarakat yang kurang mampu, membentuk gugus tugas yang mengkaji sistem perlindungan sosial.

Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak Negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan kesehatan. Persiapan bagi yang lemah juga dapat berupa pemberian pelatihan sehingga nanti yang bersangkutan dapat membuka sebuah usaha secara mandiri.

Masalah kemiskinan di Indonesia memang sangat sulit untuk dipecahkan. Dan tidak hanya di Indonesia saja sebenarnya yang mengalami masalah kemiskinan, tetapi banyak Negara lain di dunia yang mengalami masalah kemiskinan. Upaya penurunan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai, dibutuhkan sinergi dan koordinasi program pembangunan di berbagai wilayah, terutama program kegiatan yang menyumbang langsung penurunan kemiskinan.

Dalam menghadapi masalah kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif.Selain itu globalisasi membuka mata pegawai pemerintahan, maupun calon pegawai pemerintahan agar berani mengambil sikap yang lebih tegas sesuai dengan visi dan misi bangsa Indonesia dan tidak mementingkan kepentingan individu ataupun kelompok lain. Mengedepankan partisipasi masyarakat Indonesia untuk lebih eksploratif.

Penulis : Tri Wahyu Widodo

Pos terkait

Comment