BAROMETERRAKYAT.COM, TANJUNGPINANG. Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla memberikan penghargaan Anugerah Paritrana tahun 2018 secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta kepada Perusahaan dalam implementasi jaminan sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan ini diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/7).
Anugerah Paritrana merupakan penghargaan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dalam kiprahnya mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemberian Anugerah Paritrana ini merupakan bentuk apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemenko PMK kepada sejumlah Pemerintah Daerah dan Perusahaan yang sepanjang tahun 2018 lalu mendukung penuh implentasi dan tertib administrasi jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.
Wapres Jusuf Kalla menilai ada hubungan antara kemajuan perusahaan dan kesejahteraan pekerja yang harus berjalan bersama didukung oleh program dari BPJS Ketenagakerjaan.
Jusuf Kalla meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelayanan jaminan sosial pekerja, dan mendorong Perusahaan Menengah hingga Perusahaan Besar untuk mensejahterakan para pekerjanya.
Menurutnya salah satu faktor peningkatan produksi perusahaan dari peningkatan kesejahteraan pekerja. Selain itu, Pemerintah melakukan berbagai cara untuk membuka lapangan kerja, menetapkan upah layak pekerja, serta mendorong kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“Penghargaan kepada perusahaan baik kecil menengah dan besar penting untuk kita memberikan atensi dan penghargaan, kalau perusahaan kecil disiplin memberikan kesejahteraan kepada pekerjanya tentu apalagi perusahaan menengah dan besar, upaya mensejahterakan pekerja juga upaya meningkatkan produktifitas, Pemerintah berbagai cara berusaha membuka lapangan kerja, menetapkan upah layak, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” ungkap Wapres.
Wapres JK juga mengatakan bahwa para pekerja itu merupakan tulang punggung dari roda ekonomi negara. Karenanya menurutnya kedisiplinan perusahaan juga dirasa penting untuk tetap menjaga kestabilan kesejahteraan rakyat.
“Suatu negara yang maju tentu yang pertama ialah bagaimana kita semua berusaha untuk mensejahterahkan rakyat kita secara adil dan salah satu bentuk itu adalah bagaimana mendorong kesejahteraan para pekerja agar ekonomi kita bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Adapun 3 Pemerintah Provinsi yang mendapat penghargaan Anugerah Paritrana, yaitu Juara pertama Provinsi Jawa Tengah yang diterima oleh Wakil Gubernur Taj Yasin, juara kedua Provinsi Sumatera Selatan yang diterima oleh Wakil Gubernur Mawardi Yahya, juara ketiga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sedangkan 3 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan, yaitu juara pertama Kota Bitung yang diterima oleh Walikota Maximillian Jonas Lomban, kedua Kota Tanjungpinang yang diterima oleh Walikota Syahrul, dan ketiga Kota Makassar yang diterima oleh Pj. Walikota Muhamamd Iqbal.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengatakan,
bahwa ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa, terlepas dari komitmen dan kesungguhan BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang dengan pendekatan penyampaian sosialisasi, bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah daerah.
Syahrul mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Tanjungpinang karena program ini baru tahun kedua yang telah meraih prestasi ini.
“Sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden dan Direktur BPJS tadi, dimana sebelumnya ada tahap penilaian cukup ketat dari para panelis, pertama kita memang berkomitmen bagaimana masyarakat kita baik PNS maupun non-PNS kita upayakan untuk sama-sama mensukseskan program BPJS ketenagakerjaan, Alhamdulillah di DPMPTSP, kita instruksikan untuk semua yang berurusan dengan perizinan harus menyatakan ikut BPJS dan berlanjut ke Dinas Tenaga Kerja,” ungkap Syahrul.
Syahrul mengatakan, penting bagi Pemko Tanjungpinang untuk meyakinkan masyarakat, tenaga kerja akan pentingnya BPJS ini. Hal ini dibuktikan dengan begitu adanya musibah dalam waktu dekat segera diberikan santunan.
Lebih dari itu melalui pendekatan dan sosialisasi, lapisan masyarakat dengan himbauan berkomitmen dan yakin akan terbantu dengan manfaat program BPJS.
Paling penting terus berkomitmen dengan memberlakukan Peraturan Walikota yang merupakan salah satu poin krusial sebagai komitmen pemerintah terhadap program tersebut.
“Kita menghimbau kesadaran dan mengetuk hati bagi masyarakat dan pemberi kerja untuk mengikuti jaminan sosial ini, harus dapat berfikir dampak/manfaat untuk diri sendiri, anak-anak dan keluarganya. Kita harap tentu semuanya satu persepsi bahwa pemerintah ingin masyarakatnya sejahtera, baik dalam pendidikan, kesehatan serta keamanan, agar kedepan masyarakat dapat menjamin dirinya sejahtera dengan iuran jaminan sosial tenaga kerja,” pungkasnya.
Comment