BR, KEPRI –
Fasa kenaikan BBM Gubernur Kepri Ansar Ahmad langsung menggelar Rapat Pengendalian Dampak Kenaikan Harga BBM di Provinsi Kepri bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), bertempat di Mapolda Kepri Nongsa Kota Batam.
Gubernur Ansar dalam kesempatan tersebut mengatakan, rakor kali ini memang memfokuskan pembahasan tentang bantuan sosial untuk penanggulangan dampak atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Kepri.
Pemerintah Provinsi Kepri sendiri telah melakukan langkah antisipasi. Diantaranya, pemanfaatan dana bantuan sosial yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial. Dimana nanti, akan ada penyaluran bantuan langsung tunai masing-masing sebesar Rp150 ribu selama 4 kali.
“Nanti penyalurannya akan kerjasama dengan PT Pos Indonesia,” jelasnya.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan melakukan refocusing dana sebesar 2 persen dari dana tranfer umum yakni melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil ( DBH).
“Untuk dana refocusing 2 persen dari Pemprov Kepri sendiri setelah kita hitung hitung ada kurang lebih Rp5,5 miliar. Dan dana ini, masih akan ditambah dari alokasi dana serupa yang ada di masing masing kabupaten / kota” jelasnya.
Nantinya, dana ini akan difokuskan untuk pemberian subsidi di sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek hingga nelayan. Termasuk untuk perlindungan sosial tambahan bagi masyarakat miskin.
“Adapaun penerima, kita prioritaskan kepada mereka masyarakat miskin, yang selama ini tidak menerima bantuan sosial dari pusat, serta namanya tidak masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)” kata Gubernur Ansar.
Pemprov Kepri menurut Gubernur Ansar, akan memanfaatkan dana regular APBD yakni alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), yang ada di anggaran pemerintah daerah masing-masing seperti Bansos.
“Ada kurang lebih Rp13,76 triliun anggaran belanja tidak terduga baik di APBD Provinsi Kepri dan kabupaten/kota Tahun 2022. Dengan realiasi per 3 September 2022 ini mencapai Rp1,65 triliun atau 12,04 persen dan bantuan sosial sebesar Rp11,45 triliun serta telah teralisasi sebesar Rp4,09 triliun atau 35,75 persen,” paparnya.
Berikutnya Pemprov Kepri juga akan memanfaatkan dana desa dengan besaran maksimal 30 persen, yang akan digunakan untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak inflasi.
Comment