Syafe’i berharap keberadaan pulau-pulau terdepan ini selalu diperhatikan oleh pemerintah baik, pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar kedaulatan atas kepemilikan pulau tersebut seutuhnya digenggaman NKRI.
“Ya tentunya kita berharap agar pulau-pulau terdepan ini selalu menjadi perhatian prioritas oleh pemerintah, seperti adanya pembangunan infrastruktur dan pemasangan alat-alat navigasi secara terpadu demi menjaga kedaulatan kita dari negara luar,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Natuna, Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA menegaskan menjaga keutuhan NKRI termasuk keberadaan pulau-pulau terluar menjadi tugas bersama daerah dan pusat.
“Disegi wilayah kita sudah ada kesepakatan harus menjaga bersama-sama, makanya Natuna dijadikan daerah pertahanan keamanan, itu program dari pemerintah pusat, daerah harus mendukung,” ungkap Ngesti, diruang dinasnya Rabu 24 Maret 2021.
Kata Ngesti, bukti nyata dari kerja bersama itu bisa dilihat adanya beberapa lemabaga TNI yang ditempatkan di Natuna guna mejaga daerah perbatasan khususnya Natuna agar tetap aman.
“Justru yang paling penting dari program Dinas Pendidikan dan Bankesbang bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak muda kita dengan cara memberikan sosialisasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membangkitkan rasa cinta kepada Indonesia,” ujarnya.
Menurut Ngesti, dari dulu pemerintah daerah selalu berkomitmen agar Natuna tetap selalu berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meskipun sempat menjadi rebutan oleh beberapa negara asing.
“Dari negara lain memeng ada menginginkan agar Natuna ini bergabung dengan negara mereka, dulu sempat ada isu-isu terutama China dan Malaysia, tetapi atas komitmen bersama Natuna tetap cinta Indonesia.
Ngesti menegaskan sampai saat ini masyarakat Natuna masih merah putih dan tetap akan mengikuti apa yang menjadi keinginan keputusan pemerintah pusat.
“Darah kita merah, artinya tetap punya komitmen bahwa NKRI adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Jadi terkait pulau-pulau terluar tetap harus dengan anjuran pemerintah pusat khususnya keberadaan pulau-pulau kecil, karena rawan jika tidak terdata. Kalau tidak dijaga dengan baik pulau-pulau kecil itu bisa hilang,” ungkapnya.
Laporan : Suryanti
Comment