Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, perpanjangan pernahanan dilakukan selama 40 hari dari 1 Oktober sampai dengan 4 November 2019 mendatang.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan KMN (Kock Meng) hingga 40 hari kedepan,” ujar Febri saat dihubungi, Senin (30/9).

Sebelumnya, pengusaha asal Batam, Kepulauan Riau itu ditahan setelah ditetap menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan Gubernur Kepri Nurdin Basriun.

Baca : KPK Tetapkan Kock Meng Jadi Tersangka, Siapa Dia?

Dia menyuruh Abu Bakar untuk mengurus izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Tanjungpiyau, Batam, sebanyak tiga kali.

Diantaranya bulan Oktober 2018 untuk rencana reklamasi pembangunan resort seluas lima hektar.

Selanjutnya, pada April 2019 mengajukan izin reklamasi seluas 1,2 hektar dan pada Mei 2019 kembali mengajukan izin reklamasi seluas 10,2 hektar.

Sebagai imbalan penerbitan tersebut, Kock Meng bersama Abu Bakar memberikan sejumlah uang kepada tersangka Nurdin Basirun, Edy Sopian Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kepri dan Budi Hartono Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri.

Baca Juga : Masyarakat Berhak Tau Setiap Informasi Publik

Uang tersebut diberikan sebanyak dua kali, pertama pada Mei 2019 sebesar Rp 45 Juta dan 5.000 dolar Singapura. Kedua, pada Juli 2019 sebesar 6.000 dolar Singapura.

Dalam kasus tersebut, lembaga anti rasuah itu sudah menetap empat tersangka lain yakni Gubernur Kepri Nurdin Basiru, Kepala Dinas DKP Edy Sopian, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

Mereka ditetapkan menjadi tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Juli 2019 lalu.

Nurdin diduga menerima suap dari Abu Bakar Rp 159 Juta agar diberi izin perinsip untuk lokasi reklamasi di Kepri.

Selain itu, KPK juga menyita uang Rp 6,1 Miliar yang diduga gratifikasi yang diterima Nurdin selama menjabat Gubernur.

Uang tersebut ditemukan saat pengeledahan di dalam rumah dinas Nurdin Basirun di Tanjungpinang.

Redaksi

Melalui keterangan tertulis, menurut Andi Asrun, pengunduran diri tersebut untuk menghindari konflik kepentingan.

Dia mengatakan, tidak mungkin memberi bantuan hukum secara bersamaan kepada Nurdin Basirun dan sekaligus kepada pejabat-pejabat Pemprov Kepri yang diperiksa sebagai tersangka dan diperiksa sebagai saksi.

“Saya harus memilih membela Gubernue Kepri Non-aktif karena telah diminta oleh pihak keluarga pak Nurdin dan telah mendapat surat kuasa dari pak Nurdin,” ujarnya.

“Dalam posisi seperti ini tentunya saya berusaha keras untuk melakukan pembelaan hukum kepada klien saya, termasuk mengajukan saksi-saksi kepada penyidik dan dalam proses peradilan guna memberi keterangan yang dapat memperjelas posisi hukum Pak Nurdin dan sekaligus meringankannya,” tambah dia.

Dia mengapresiasi kepada Wakil Gubernur Kepri yang siap diperiksa KPK. “Saya acungkan jempol Wagub Kepri yang siap diperiksa KPK. Lebih bagus lagi jika Isdianto langsung bersurat ke KPK menyatakan bersedia jadi saksi untuk Pak Nurdin,” ujarnya.*

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tiga OPD yang digeledah yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Kepri, Dinas Pendidikan Kepri dan Dinas Pariwisata Kepri.

“Dari tiga lokasi itu diamankan sejumlah dokumen terkait anggaran di dinas masing-masing,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/9).

Dia menjelaskan, pengeledahan tersebut terkait proses penyidikan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka Nurdin Basirun.

“Penggeledahan ini dilakukan dalam proses penyidikan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dengan tersangka NBU (Nurdin Basirun),” pungkasnya.*

Febri menjelaskan, Kock Meng merupakan pengusaha di Batam berperan menyuruh tersangka Abu Bakar untuk mengajukan izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Tanjungpiyau, Batam, sebanyak tiga kali.

Diantaranya pada bulan Oktober 2019 untuk rencana reklamasi pembangunan resort seluas lima hektar.

Selanjutnya, pada April 2019 mengajukan izin reklamasi 1,2 hektar dan pada Mei 2019 mengajukan kembali seluas 10,2 hektar.

Baca : KPK Tetapkan Kock Meng Jadi Tersangka, Siapa Dia?

“Sehingga seluruh izin yang sudah diterbitkan seluas 16,4 hektar,” ujarnya kepada awak media, Kamis (12/9).

Menurutnya, sebagai imbalan penerbitan izin tersebut, Kock Meng dan Abu Bakar memberikan sejumlah uang kepada tersangka Nurdin Basirun, Edy Sopian Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kepri dan Budi Hartono Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri.

Uang tersebut diberikan sebanyak dua kali, pertama pada Mei 2019 sebesar Rp 45 Juta dan 5.000 dolar Singapura. Kedua, pada Juli 2019 sebesar 6.000 dolar Singapura.

Baca : KPK Dalami Setoran OPD Untuk Gubernur Kepri Nonaktif

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka KMN (Kock Meng) di Rutan KPK untuk 20 hari pertama terhitung 11 September 2019,” ujarnya.

Dalam penyidikan perkara Kock Meng, Febri menambahkan, KPK sudah memeriksa delapan saksi dari unsur Kepala Dinas, Anggota DPRD dan swasta.

SAHRUL

Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap izin pemanfaatan laut yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

“Besok saya dipanggil sebagai saksi di Batam,” ujarnya kepada awak media di Kantor Dishub Kepri, Jalan Raja Haji Fisabilillah, Kilometer 5 Tanjungpinang, Selasa (23/7).

Menurutnya, pemeriksaan akan dilakukan di Polresta Barelang Batam sekira pukul 10.00 Wib.

Sementara itu, terkait pengeledahan penyidik KPK di Kantor Dishub Kepri, dia mengatakan, untuk mengumpulkan dokumen serta data-data tambahan lainnya tentang dugaan suap izin reklamasi tersebut.

“Perlu data-data, hak mereka untuk melengkapi data-data. Saya telepon staf, kasih aja data-data yang diperlukan yang penting dicatat, itu aja,” ujarnya.

Diketahui, dalam kasus suap tersebut KPK menetapkan empat tersangka yakni Nurdin Basirun, Kepala DKP Kepri Edy Sopyan, Kabid Perikanan Tangkap Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.

SAHRUL

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pengeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan suap yang diterima Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Selain kantor Dishub Kepri, lanjut dia, pihaknya juga melakukan pengeledahan di rumah tersangka Budi Hartono Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri di Tanjungpinang.

Kemudian rumah rumah pribadi Nurdin Basirun di Karimun, serta rumah pejabat protokol Pemprov Kepri dan pihak swasta Kock Meng di Batam.

“Dari sejumlah lokasi tersebut kami mengamankan dokumen-dokumen terkait perizinan,” katanya saat dikonfirmasi awak media, Selasa (23/7).

Dia menambahkan, pihaknya masih melakukan pengeledahan di lima lokasi tersebut, dia berharap semua pihak koperatif agar proses hukum berjalan dengan baik.

“Perkembangan kondisi di lokasi akan kami sampaikan lagi nanti,” ujarnya.

Diketahui, penyidik KPK melakukan pengeledahan selama tiga jam di kantor Dishub Kepri.

Pantauan Barometerrakyat.com di lokasi, penyidik KPK membawa tiga koper keluar dari kantor dishub. Satu koper besar warna hitam, satu koper kecil warna kuning dan satu koper kecil warna hitam.

SAHRUL