Ansar meminta wali kota dan wawako Batam untuk segera bekerja untuk menjabarkan visi dan misi yang telah disusun dan dikampanyekan dalam Pilkada 2020 lalu.

“Tentunya janji-janji tersebut harus diwujudkan dan menjadi daya pacu semangat guna menjawab permasalahan dan isu-isu di daerah,” ujar Ansar.

Ia mengatakan, pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat menghadapi tantangan yang berat karena dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19.

Namun demikian harus dilakukan segala upaya dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempermudah akses pendidikan, kesehatan, air bersih dan pelayanan dasar lainnya sedaya upaya untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang harus dilakukan.

“Pembangunan perekonomian dan kemasyarakatan agar dilakukan melaluinya peningkatan daya beli masyarakat, pembinaan dan pengembangan UMKM, pembukaan lapangan kerja, pengembangan industri berbasis kerakyatan, pengurangan kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah pesisir dan perbatasan, menurunkan angka kemiskinan perlindungan lingkungan hidup, pengembangan dan pelestarian budaya dalam rangka mewujudkan Kepri yang makmur, berdaya saing dan berbudaya,” papar dia.

Ansar juga mengingatkan tugas kepala daerah dalam penanganan Covid-19. Di antaranya terus semangat dan bekerja keras dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 dengan menguatkan kapasitas tracking testing dan treatment serta melaksanakan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh.

Kemudian mendukung pelaksanaan program vaksinasi dengan memastikan pelaksanaannya secara tepat waktu. Selanjutnya pemulihan ekonomi dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Pelantikan itu juga sejalan dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat dan Bengkulu.

Kabar itu dibenarkan oleh Ketua Tim Pemenangan Ansar-Marlin, Ade Angga.

“Iya, rencananya besok pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih,” kata Ade Angga yang juga Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, Rabu (24/2).

Ia menyampaikan, pelantikan tersebut berdasarkan informasi dari Sekretariat Negara (Setneg) yang disampaikan langsung Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Video Conference.

“Informasinya pukul 09.30 WIB agenda pelantikannya,” imbuhnya.

SAHRUL

Dalam Pilkada Serentak 2020, pasangan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina keluar sebagai pemenang.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi empat unsur pimpinan DPRD Kepri dan Sekretaris Daerah Kepri Arif Fadillah.

Dalam sambutannya, Jumaga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah menyelenggarakan dan menjalani tugas dengan baik.

“Terimakasih kepada TNI dan Polri yang telah mengawal Pilkada Serentak 2020 hingga aman,” ucapnya.

Politisi PDP Perjuangan itu juga memberikan penghargaan kepada tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepri, yang merupakan putra terbaik bangsa di Kepri.

“Menetapkan pasangan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau terpilih dalam pemilihan kepala daerah 2020,” katanya.

Selain itu, tambahnya, DPRD Kepri juga mengusulkan pengangkatan dan pelantikan Ansar Ahmad-Marlin Agustina sebagai gubernur dan wakil gubernur Kepri masa jabatan 2021-2024.

“Benar pada hari Jumat 19 Februari 2021 kita melaksanakan sidang kode etik di Bawaslu Kota Batam,” ujarnya, Senin (22/2).

Ia menyebutkan sidang tersebut dipimpin Anggota DKPP RI dengan agenda mendengarkan keterangan teradu komisioner dan staf Bawaslu Bintan.

Menurutnya, sidang tersebut lanjutan laporan dari tim paslon Alias Wello-Dalmasri Syam atas pengusutan kasus dugaan money politik calon nomor urut 1 Apri Sujadi-Roby Kurniawan.

Ia mengatakan, pihaknya bersama Sentra Gakkumdu dalam pengusutan laporan tersebut sudah sesuai SOP, mulai dari menerima laporan pelanggaran, investigasi, menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi sampai diputuskan dalam pembahasan kedua yaitu memutuskan bahwa laporan money politic itu tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu.

“Kita juga sudah menunjukan semua bukti-bukti terkait pelanggaran pemilu tersebut. Begitu juga dengan pihak pengadu, mereka memberikan keterangan dan melampirkan bukti-bukti dihadapan Majelis DKPP terus sidang lanjutannya akan digelar kembali namun kami belum tau jadwal pastinya,” Imbuhnya.

Ahmad Jailani

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar dan dihadiri oleh Wakil Ketua I Daeng Ganda Rahmatullah dan Wakil Ketua II Jarmin Sidik serta anggota DPRD Natuna lainnya.

Daeng Amhar menyampaikan bahwa agenda paripurna pada hari ini yaitu penetapan Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020 berdasarkan keputusan KPU dan Menteri Dalam Negeri

“Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Natuna nomor 03/PL 027-KPT /2103/KPU-KAB/1/2021 tanggal 21 Januari 2021, tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Tahun 2020,” ucapnya.

Daeng Amhar juga menyebutkan terlaksananya Rapat Paripurna ini juga merupakan salah satu perintah undang-undang yang harus dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku.

“Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 yaitu nomor urut 2 atas nama Wan siswandi dan Rudial Huda dengan perolehan suara sebanyak 23.727. atau 52, 75% dari total suara sah,” sebutnya.

Terakhir Daeng Amhar menuturkan hasil dari Rapat Paripurna ini akan diteruskan ke Gubernur Provinsi Kepri serta selanjutnya diteruskan ke Kemendagri.

SURYANI

“Masih diperiksa,” kata penasehat hukum pelapor, Bali Dalo saat diwawancarai awak media di Kantor Bawaslu Kepri, Jalan WR Supratman, Tanjugpinang, Rabu (27/1).

Ia menyampaikan kliennya melaporkan calon Gubernur Kepri Ansar Ahmad atas dugaan pelanggaran dana kampanye. Pihaknya mempersoalkan sumbangan dana kampanye sebesar Rp 300 Juta.

Ia menuding penyumbang Rp 300 juta itu tidak jelas identitasnya, kendati dalam laporan ke KPU uang tersebut merupakan sumbangan dari calon Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

“Kalau surat pernyataan Ansar yang penyumbang itu hanya formalitas saja,” ucapnya.

Dari informasi yang mereka terima, pada 5 Oktober 2020 Ansar Ahmad menyuruh ajudannya bernama Susilo untuk menyetor uang 30 ribu dolar Singapura ke Bank BRI.

Kemudian, lanjutnya, Susilo datang ke Bank BRI sekira pukul 14.51 Wib, namun Bank sudah tutup.

Kemudian Susilo menukar uang itu di money changer tidak jauh dari bank BRI dan meminta pekerja money changer bernama Medianto untuk mentransfer uang itu ke rekening kampanye pasangan calon Ansar Ahmad.

Laporan tersebut awalnya dilaporkan ke Bawaslu RI dan teregister dengan nomor 040/LP/RI/PG/00.00/1/2021. Kemudian Bawaslu RI melimpahkan ke Bawaslu Kepri dengan nomor 01/Reg/LP/PG/10.00/1/2021 untuk ditindaklanjuti.

Informasi didapatkan Bawaslu Kepri sudah meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri.

Komisioner KPU Kepri Widyono Agung membenarkan telah dimintai klarifikasi atas laporan tersebut pada Senin, 25 Januari 2021 kemarin.

“Kemarin saya diminta Bawaslu untuk klarifikasi terkait ada laporan dugaan pelanggaran dana kampanye. Intinya  ditanya terkait adanya laporan seseorang kepada pasangan nomor urut 3 (Ansar Ahmad-Marlin Agustina),” ujarnya saat ditemui awak media di kantornya, Selasa (26/1).

Ia menyampaikan, dalam pelaporan dana kampanye pihaknya menggunakan Sistem Dana Kampanye (Sidakam), sehingga pihak tidak pernah bertemu dengan penyumbang dana kampanye untuk paslon.

Menurutnya, penyumbang dana kampanye harus jelas identitasnya dengan ditunjukkan bukti identitas KTP dan juga harus membuat surat pernyataan telah menyumbangkan dana untuk pasangan calon.

“KPU hanya menerima itu saja, ketika itu sudah memenuhi syarat, ya sudah. Kita tidak akan masuk (menelusuri) lagi pemberi ini siapa dan uangnya dari mana,” jelasnya.

Komisioner KPU Bintan Haris Daulay mengatakan, KPU sudah melayangkan undangan untuk setiap pasangan calon untuk menghadiri kegiatan tersebut.

“Dari staf KPU juga sudah mencoba melakukan konfirmasi ke pihak paslon nomor urut 2 Alias Welo dan Dalmasri Syam,” ujarnya singkat saat dihubungi barometerrakyat.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Bintan menetapkan pasangan Apri Sujadi dan Roby Kurniawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan terpilih pada Pilkada Serentak 2020 lalu.

Pasangan Apri-Roby memperoleh suara sebanyak 49.855 suara, sedangkan Alias Wello-Dalmasri memperoleh 32.717 suara.

“Dengan hasil penghitungan suara terbanyak, maka menetapkan pasangan calon nomor urut 01 Apri Sujadi dan Roby Kurniawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan terpilih,” kata Ketua KPU Bintan Ervina Sari.

Ahmad Jailani

Muhammad Rudi maju sebagai calon Wali Kota Batam berpasangan dengan Amsakar Ahmad, sedangkan Marlin maju sebagai calon Wakil Gubernur Kepri berpasangan dengan Ansar Ahmad.

Rudi-Amsakar merupakan calon incumban memperoleh 117.811 suara atau 73,4 persen dari suara yang masuk.

Perolehan suara tersebut mengungguli rivalnya Lukita Dinarsyah Tuwo dan Abdul Basid, yang hanya mengantongi 42.769 suara atau 26.6 persen.

Data itu merupakan rekapitulasi per hari ini, Senin (14/12) per pukul 11.54 WIB dengan suara yang masuk sebanyak 42,63 persen atau penghitungan di 928 TPS dari total keseluruhan 2.177 TPS.

Sedangkan, pasangan Ansar-Marlin memperoleh 223.243 suara atau 43,6 persen dari suara masuk. Unggul dari rivalnya Isdianto dan Suryani yang mengantongi 178.167 suara atau 34,8 persen.

Sedangkan Soerya Respationo dan Iwan Sutiawan hanya memperoleh 111.110 suara atau 21,7 persen.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Parindra mengatakan, laporan tersebut diterima pada Kamis (11/12) malam dengan pelapor Jaliuddin.

“Beliau merasa menjadi korban penganiyaan di TPS 14 ,” kata Rio kepada awak media di Mapolres Tanjungpinang, Sabtu (12/12) sore.

Pihaknya masih melakukan pemeriksaan tujuh anggota KPPS dan dua Linmas. Menurutnya, berdasarkan pemeriksaan awal pihaknya belum menemukan adanya dugaan penganiayaan kepada pelapor.

Hal itu juga, kata dia, dikuatkan dengan rekaman CCTV di TPS, kemudian hasil visum pelapor tidak ada ditemukan adanya tanda penganiayaan.

“Kita pastikan untuk kejadian pemukulan yang diduga dilakukan KPPS ataupun linmas itu tidak ada,” ucapnya.

Kronologis Kejadian

Rio menyampaikan, tuduhan penganiayaan itu berawal pelapor merasa keberatan karena kelebihan satu suara dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 14.