“Apa yang dilaporkan belum tentu terbukti perbuatannya. Kalau tidak bisa diberhentikan oleh penyidik kasusnya harus diberikan kepastian hukum,” ujarnya kepada awak media usai pelantikan Anggota DPRD Tanjungpinang, Senin (2/9) kemarin.

Dikatakan dia, mendamaikan persoalan seseorang itu merupakan sebuah kewajiban manusia, karena situasi seperti saat ini, segala pihak harus lebih mementingkan kepentingan Kantibmas.

Baca : Penghentian Kasus Ketua DPD Nasdem, Ucok: Kedua Pihak Sepakat Berdamai

“Yang lebih utama bukan hanya kepentingan yang kecil-kecil, tapi harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, kepentingan negeri sendiri, kepentingan nasional yang kita kedepankan,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut dia, yang memiliki kewenangan untuk menghentikan kasus Bobby Jayanto yang juga anggota DPRD Kepri terpilih periode 2019-2024 adalah penyidik.

Baca : Breaking News! Ketua DPD Nasdem Bobby Jayanto Jadi Tersangka

“Kepolisian memiliki kewenangan diskresi. Diskresi kepolisian perlu mempertimbangkan hal-hal yang prinsip, mengutamakan situasi Kantibmas. Bukan meluluh penegakan hukum tapi juga memperlihatkan sesuatu bentuk kepentingan Kantibmas yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tanjungpinang menetapkan Bobby Jayanto sebagai tersangka dugaan pidato rasis dalam kegiatan Sembahyang Keselamatan Laut di Pelantar II Tanjungpinang Juni lalu.

Baca Juga : Dua Sopir Bus Sekolah Ditangkap, Sabu Diamankan Bikin Ngeri

Penetapan tersangka tersebut setelah penyidik gelar perkara dan meyakini sudah memenuhi dua alat bukti.

Bobby disangkakan dengan Pasal 16 Junto Pasal 4 ayat 2 huruf b Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan ancaman lima tahun penjara.*

Kabar penghentian tersebut setelah terjadi pertemuan antara Polisi, Lembaga Adat Melayu, empat pelapor dan Bobby Jayanto.

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang Ajun Komisaris Polisi (AKP) Efendri Alie membenarkan ada pertemuan tersebut. Hasil pertemuan itu meminta kasus Bobby dihentikan.

Kasat menyebutkan, alasan permintaan penghentian dalam rapat itu untuk kepentingan yang lebih besar yang mana sekarang tahun politik dan tersangka anggota dewan terpilih, sehingga apabila itu diteruskan bisa menimbulkan kegaduhan kedepannya.

“Dari rapat itu permintaan penghentian untuk kepentingan dan menghindari kedahuan,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (24/8).

Dia mengungkapkan, penghentian penyidikan itu tidak mudah yang mana ada mekanisme dan prosedur.

“Kita tidak mau masalah ini selasai tapi timbul masalah baru, penghentian itu bukan untuk Bobby namun untuk masyarakat,” jelasnya.

Dia menegaskan, pihaknya masih melakukan proses penyidikan kasus anggota DPRD Kepri terpilih itu.

“Sampai saat ini kasus rasis masih proses sidik di Polres Tanjungpinang, statusnya masih tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Tanjungpinang menetapkan tersangka dari setelah pihaknya gelar perkara pada Rabu (21/8) kemarin.

Dalam gelar perkara tersebut, penyidik sudah berkeyakinan sudah memenuhi dua alat bukti untuk diproses lebih lanjut.

Dalam perkara ini ada 17 saksi diantaranya tiga orang ahli, enam orang lembaga masyarakat dan masyarakat

Tersangka Bobby disangkakan melanggar Pasal 16 juncto Pasal 4 ayat 2 huruf B Undang-undang nomor 40 Tahun 2018 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

SAHRUL