Putusan PT dengan nomor 105/PID.SUS/2019/PT.PBR dibacakan oleh hakim ketua Dolman Sinaga didampingi Hasmayetti dan Tahan Simamora sebagai hakim anggota.

Dalam amar putusan tesebut, majlis hakim menerima banding Jaksa Penuntut Umum (JPU), kemudin menguatkan putusan PN Tanjungpinang PN Tanjungpinang nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Tpg tanggal 15 Maret 2019, serta membebankan biaya perkara kepada negara.

Humas PN Tanjungpinang Santonius Tambunan membenarkan terdakwa Herman dinyatakan bebas ditingkat banding Pengadilan Tinggi.

“Ya benar, putusan tingkat banding menguatkan keputusan PN Tanjungpinang,” ujarnya saat ditemui di PN Tanjungpinang, Jum’at (5/4).

Sementara itu, terkait pertimbangan majlis hakim membebaskan Herman, dia menambahkan, pihaknya belum menerima salinan putusan lengkap. “Kita terima baru petikan putusan,” katanya.

Sebelumnya, Calon Legislatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ranat Mulia Pardede divonis bersalah oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru.

Putusan PT tersebut, membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang yang memebaskan Ranat dari dakwaan pidana pemilu berkampanye di kampus.

Vonis tingkat PT tersebut membatalkan vonis bebas Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Tpg tanggal 8 Maret 2019.

Setelah vonis bersalah tersebut, bagaimana nasib Ranat Mulia Pardede di Pemilu 2019?

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang Aswin Nasution mengatakan, pihaknya masih menunggu salinan putusan dari pengadilan. Terkait, apakah Ranat bisa dicoret dari Daftar Pemilih Tetap (DCT), Aswin engan menjawab. Dia kembali menegaskan menunggu salinan keputusan pengadilan.

“Tunggu dulu putusan pengadilan ingkrah dan kami terima baru kami pleno kan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (2/4).

Sementara itu, Komisioner KPU Divisi Teknis Penyeleggaraan Susanty mengatakan, Ranat Mulia Pardede terancam akan dicoret dalam DCT Pemilu 2019. “Ya (Terancam dicoret,red),” katanya saat dikonfirmasi.

Dia juga mengatakan, pihaknya masih menunggu salinan keputusan dari pengadilan untuk melakukan rapat pleno penentuan nasib Ranat di Pemilu 2019.

“Kalau sudah putusan nanti kami akan konfirmasi dulu dengan partai (PSI), nanti kami plenokan dulu. Buat berita acara mencoret dari daftar DCT dan kemudian membuat SK perubahan DCT.” tukasnya.*

Herman didakwa jaksa penuntut umum (JPU) Zaldi Akri turut serta mengkampanyekan Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ranat Mulia Pardede.

Dalam dakwaan, jaksa menjelaskan pada hari Senin, 7 Januari 2019 sekira pukul 19.00, saksi Ranat Mulia Pardede tengah berdiri di depan FO lantai 1 STIE Pembangunan hendak mengambil jadwal ujian.

Kemudian Ranat bertemu dengan terdakwa yang merupakan teman sesama Dosen di STIE Pembangunan.

BACA : Kampanye di Kampus, Caleg PSI Dituntut 6 Bulan Penjara

Kemudian, terdakwa mengajak Ranat untuk duduk ngopi. Selain itu, terdakwa juga ingin mengajak saksi Eko Murti Putra yang sedang mengawas mahasiswa ujian di ruang 204.

Kemudian terdakwa bersama Ranat menuju ruang tersebut untuk bertemu saksi Eko.

“Minta waktu sebentar ya, ni Dosen kalian mohon doa dan dukungannya secara moril,” ujar jaksa saat meniru ucapan terdakwa Herman saat minta dukungan kepada mahasiswa.

Lalu, salah satu mahasiswa menanyakan kartu nama terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan kartu nama kepada salah satu mahasiswa.

Setelah beberapa menit, lanjut jaksa, terdakwa Herman kembali minta dukungan kepada mahasiswa di ruangan 206. “Maaf menganggu, minta waktu sebentar ya, ini ada dosen kalian yang mau nyaleg, mohon doa dan dukungannya secara moril,” ujar jaksa meniru ucapan Herman.

Jaksa menambahkan, saat bersamaan salah satu mahasiswa mengingatkan terdakwa dan saksi Ranat tidak boleh berkampanye di kampus.

“Terdakwa telah melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar jaksa.

Setelah mendengarkan dakwaan, terdakwa yang didampingi belasan penasehat hukum akan mengajukan eksepsi. Sidang akan dilanjutkan pada Senin (11/3) mendatang.*

Ranat merupakan Calon Legislatif (Caleg) dapil 1 Tanjungpinang Barat-Kota nomor urut 2 dari Partai Soildaritas Indonesia (PSI).

Dia melakukan pelanggaran pidana Pemilu karena kampanye di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dengan cara membagikan kartu nama kepada mahasiswa.

Selain hukuman badan terdakwa juga didenda Rp 24 Juta, jika tidak membayar denda tersebut maka digantikan dengan satu bulan kurungan.

Jaksa menilai, terdakwa terbukti secara sah dan meyakin melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas tuntutan tersebut terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya mengatakan akan mengajukan pledoi atau pembelaan pada Jumat (8/3) mendatang.*

“Peran tersangka Herman, turut serta dalam dugaan mengundang dan mengajak serta membagikan kartu nama Ranat Mulia Pardede di Kampsu STIE Tanjungpinang,” kata Kasi Intelijen Kejari Tanjungpinang, Rizky Rahmatullah saat dikonfirmasi, Rabu (27/2).

Ranat merupakan Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) daerah pemilihan 1 Tanjungpinang Barat-Kota, nomor urut 2.

Dia menambahkan, tersangka Herman dijerat dengan pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta,” tutupnya.

Sebelumnya, Sentra Gakkumdu menetapkan Ranat Mulia Pardede sebagai tersangka dugaan kampanye di kampus. Kasus tersebut dilaporkan oleh salah satu mahasiswa STIE Pembangunan.

Setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan Sentra Gakkumdu langsung menetapkan Ranat menjadi tersangka.

Redaksi

Tersangka merupakan caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang Dapil 1 Tanjungpinang Barat-Kota, nomor urut 2.

Kasi Pidana Umum Kejari Tanjungpinang Muhammad Amriansyah mengatakan, pihaknya telah menerima berkas pelimpahan tersangka RMP dan barang bukti pelanggaran tindak pidana pemilu.

“Menurut kami hasil penyidikan sudah lengkap. Ada alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka,” katanya saat konferensi pers di Kantor Bawaslu Tanjungpinang, Kamis (21/2).

Pihaknya, lanjut Amri, akan segera menyusun dakwaan dan diberi waktu lima hari untuk menyusunnya.

“Jika tidak ada halangan Senin dilimpahkan ke pengadilan dan pengadilan dapat segera jadwalkan sidangnya,” ujarnya.

Dalam kasus tersebut, tersangka terancam pidana dua tahun penjara dan denda Rp 24 juta sebagaimana dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bagian Larangan Kampanye pada Pasal 280 Ayat 1.*

“Saya tidak pernah ada kampanye dan penyampaian visi misi seperti yang ada dalam pemberitaan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (9/1).

Dosen STIE Pembangunan Tanjungpinang itu menjelaskan, saat itu dia tengah berdiskusi bersama beberapa dosen, saat bersamaan tanpa direncanakan dia dikenalkan sebagai caleg oleh salah satu dosen kepada mahasiswa.

“Saya cuman dikenalkan oleh salah satu dosen, dan tidak ada memberitahukan partai apa nomor urut berapa,” ucapnya.

Dia membenarkan telah membagikan kartu nama di kampus. Menurutnya, kartu yang dibagi hanya dua lembar.

“Diminta baru diberikan, dan hanya 2 kartu nama aja dikasih. Karena di tas memang selalu terbawa,” tukasnya.