Kendati begitu, Wali Kota Tanjungpinang Rahma tetap mengingatkan warga setempat tidak lengah dan terus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Kita harap masyarakat terus disiplin prokes dan jangan terlena dengan kelonggaran yang diberlakukan selama PPKM Level 3 ini, kita lihat peningkatan yang positif dan sembuh hampir seimbang, kita harap ini dapat dipahami bersama karena pandemi masih ada,” ungkap Rahma saat memimpin rapat evaluasi penerapan PPKM Level 3 bersama Forkopimda Kota Tanjungpinang dan Tim Satgas Covid-19 Kota Tanjungpinang, Kamis (2/9)

Meski Kota Tanjungpinang terjadi penurunan kasus, lanjut Rahma, potensi dan resiko penularan Covid-19 masih sangat besar dan tinggi sehingga masyarakat harus tetap berhati-hati serta waspada.

Rahma mengatakan, berdasarkan Inmendagri yang memutuskan Tanjungpinang masuk PPKM level 3, tetapi masih dengan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan dan ketentuan.

“Pada level 3 ini ada kelonggaran dibeberapa sektor, tetapi semua akan disesuaikan dengan kondisi atau wilayah dan sesuai dengan ketentuan, masyarakat jangan anggap ini sudah usai,” tambahnya.

Terkait vaksinasi, saat ini masih terus dilaksanakan di Kota Tanjungpinang. Semua pihak baik dari TNI, Polri dan pihak-pihak secara bersama dan bersinergi telah memfasilitasi kegiatan vaksinasi untuk usia 18 tahun keatas maupun usia 12-17 tahun untuk mencapai target nasional.

Sesuai data yang diperoleh dari Satgas Covid-19, capaian vaksinasi di Kota Tanjungpinang terus mengalami peningkatan. Untuk usia 18 tahun keatas, dosis 1 sudah mencapai 79,1 persen dan dosis 2 sudah mencapai 65 persen dari 154.242 sasaran.

Sedangkan untuk usia 12-17 tahun, dosis 1 sudah mencapai 76,5 persen dan dosis 2 sudah mencapai 65,9 persen dari 23.788 sasaran.

“Kita terus gesa untuk percepatan vaksinasi ini, karena kita lihat antusiasme masyarakat sangat luar biasa, namun perlu diperhatikan juga jumlah stok vaksin yang masih tersisa saat ini. semua unsur telah melaksanakan vaksinasi baik TNI, Polri maupun swasta yang harus kita apresiasi dan saya ucapkan terima kasih atas inisiasi dan fasilitasi kegiatan vaksinasi untuk mencapai target,” lanjut Rahma.

Rahma juga mengimbau kepada masyarakat yang belum divaksin agar segera kunjungi sentra vaksinasi yang tersedia dan terjadwal di beberapa kelurahan dan kecamatan serta Puskesmas se-Kota Tanjungpinang.

“Ayo warga masyarakat yang belum divaksin, segera kunjungi sentra vaksinasi dan puskesmas terdekat, yang akan divaksin dosis kedua juga segera lakukan vaksinasi sesuai dengan jadwalnya, semoga terbentuk herd immunity di Kota Tanjungpinang, dan kita berharap Kota Tanjungpinang segera kembali ke zona hijau,” harapnya.

Menurut Koordinator Lapangan Penerapan Prokes Pemko Tanjungpinang Surjadi, ada beberapa pelonggaran yang diberikan kepada usaha kecil dalam penerapan PPKM Level 4 tersebut.

Ia menyampaikan beberapa kelonggaran untuk usaha kecil seperti warung, lapak jajanan, pedagang kaki lima dan lain sebagainya boleh menyediakan kursi dengan kapasitas 50 persen dan harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.

BACA : Pengusaha Rental Tanjungpinang-Bintan Kibarkan Bendera Putih

Selanjutnya, warung makan, kedai kopi, cafe skala kecil boleh menyediakan kursi dengan kapasitas 25 persen dan juga harus menerapkan prokes ketat. Sedangkan untuk restoran menengah dan besar tidak boleh makan ditempat dan harus take away.

“Nanti detail (lengkap) dalam edaran. Ini sedang kami finalkan edarannya. Insyaallah hari ini selesai,” kata Surjadi saat diwawancarai awak media, Senin (26/7).

“Kami berharap kelonggaran itu tidak berarti seolah-olah kita sudah selesai persoalan, ini persolan pandemi di Tanjungpinang masih belum baik-baik saja, angka kematian masih tinggi, BOR (Bed Occupancy Rate) masih tinggi, angka penularan relatif menurun, tetapi belum terlalu landai,” lanjutnya.

BACA JUGA: PPKM Level 4 Diperpanjang, Gubernur Minta Pusat Kirim Obat dan Tes Antigen

Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong untuk menurunkan angka kematian akibat COVID-19, merendahkan BOR dan penurunan jumlah kasus penularan. “Ini lah yang harus kita dorong,” ucapnya.

Selain itu, ia menambahkan penyekatan di perbatasan Tanjungpinang-Bintan masih tetap dilakukan. Warga yang melewati titik penyekatan juga wajib menunjukan syarat sertifikat divaksin dan bukti rapid antigen.

“Untuk non esensial tidak ada kepentingan mendesak ke Tanjungpinang atau keluar masih wajib tunjukan sertifikat vaksin dan antigen. Tapi untuk warga berkerja di sektor esensial dan kritikal diberi kelonggaran,” ucapnya.

Koordinator Satgas COVID-19 Bidang Vaksinasi Riono mengatakan, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) rapid tes antigen menjadi syarat perjalanan darat di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

“Jadi kalau ada bahasa kewajiban antigen, iya. Kalau kewajiban untuk membayar tidak,” tegasnya saat diwawancarai awak media, Kamis (15/7).

Ia menyampaikan, pihaknya kemudian berinisiatif menyediakan tes antigen ditempat penyekatan. Dikarenakan kekurangan tenaga kesehatan, maka pihaknya meminta bantuan atau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Kimia Farma untuk melakukan pemeriksaan tes antigen ditempat.

“Kalau memang tidak bisa menunjukkan bukti antigen, silahkan kembali,” ucapnya.

Karena, lanjutnya, selama penerapan PPKM Darurat masyarakat diharapkan tidak melakukan kunjungan dan harus tetap berada dirumah.

Sedangkan, warga yang berkerja di sektor kritikal ataupun esensial diperbolehkan keluar masuk Tanjungpinang tanpa harus menunjukkan bukti antigen dan hanya diminta menunjukkan bukti sudah divaksin dan surat keterangan bekerja dari unit kerja.

Demikian juga dengan petani atau pedagang yang ingin menjual hasil panen ke Tanjungpinang diperbolehkan masuk tanpa ada antigen.

“Tapi kalau mau masuk sebagai penjual baju, kan penjual baju di Tanjungpinang saja harus tutup, jadi memang tidak boleh masuk. Jadi ini harus kita pahami bersama,” jelasnya.

Selanjutnya bagi warga Bintan yang mau masuk tanpa tujuan jelas atau hanya untuk jalan-jalan itu dilarang masuk. Kalau pun nekat masuk harus menerima konsekuensi wajib tes antigen.

“Ini contoh, pak saya pengen makan KFC atau pengen makan di rumah makan di Tanjungpinang, itu tidak penting jadi tidak boleh masuk lah, karena Tanjungpinang lagi darurat dan kasus positif Tanjungpinang banyak,” ucapnya.

Berikut ini cakupan sektor kritikal, esensial, dan non-esensial :