“Mengadili, menyatakan menolak eksepsi terdakwa, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan perkara terdakwa,” kata Hakim yang diketuai oleh Muhammad Djauhar Setyadi didampingi hakim anggota Suherman dan Jhonny Gultom.

Hakim memerintahkan JPU Kejari Tanjungpinang Sari Ramadhani Lubis untuk melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi.

“Pemeriksaan terhadap terdakwa harus dilanjutkan. Kalau ada yang mau ditanggapi terdakwa dan penasihat hukum bisa disampaikan pada putusan akhirnya nanti ya,” ujarnya.

Jaksa penuntut umum mengatakan, akan menghadirkan lima orang saksi pada sidang pembuktian 5 Mei 2021 mendatang.

“Saksi ini dari Klaster BP2RD Tanjungpinang,” ucapnya dalam persidangan.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa Iwan Kusuma Putra meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

Namun permintaan penasehat hukum masih menjadi pertimbangan dari majlis hakim.

“Insyaallah dalam bulan ini segera kita tetapkan tersangka,” kata Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Rizky Rahmatullah, Rabu (22/1).

Dia mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

“Semoga dalam waktu dekat hasil perhitungan kerugian negara bisa diketahui. Berapa orang tersangka nanti setelah hasil ekspose,” ujarnya.

Rizky menyebutkan, sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 12 orang saksi, hari ini juga ada pemeriksaan saksi dimintai keterangan dari pihak swasta dan besok ada dari pihak dinas.

“Hari ini pemeriksaan saksi yang berada diluar daerah,” ujarnya.

Kali ini, Jaksa Kejari Tanjungpinang memeriksa salah satu notaris di Tanjungpinang inisial S.

Dia merupakan saksi penting dalam mengungkapkan kasus dugaan korupsi tersebut.

“Saksi ini dinilai penting untuk diperiksa,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjungpinang Rizky Rahmatullah, Senin (13/1).

Pada hari sama, kata Rizky, Kasi Pidsus Kejari Tanjungpinang Raka Tama juga melakukan pemeriksaan seorang saksi IT yang membuat aplikasi program BPHTB tersebut.

“Karena berhalangan tidak dapat hadir ke Tanjungpinang, kami periksa seorang saksi di luar kota,” jelasnya.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang dijadwalkan akan memeriksa empat saksi dalam kasus tersebut.

Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam mengatakan, pihaknya akan memeriksa empat saksi pada Kamis, 9 Januari 2020 mendatang.

“Sudah kita tandatangan, surat pemangilan sudah kita layangkan,” ujar Ahelya kepada awak media di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (7/1).

Ahelya menambahkan, empat saksi diperiksa yakni dari dinas terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sebelumnya, Kejari Tanjungpinang resmi menaikan perkara dugaan pengelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang Ahelya Abustam mengatakan, kasus tersebut kini sudah ditanggani Seksi Pidana Khusus (Pidsus).

“Secepatnya akan ada tersangka,” ujar Ahelya kepada awak media di kantor Kejari Tanjungpinang, Kamis (28/11).

Menurutnya, dalam kasus tersebut pihaknya sudah menemukan adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian keuangan negara.

Namun, Ahelya tidak menjelaskan berapa kerugian keuangan negara dan modus korupsi pajak BPHTB yang diduga dilakukan oleh oknum PNS inisial Y dan D itu.

“Nanti akan kita sampaikan. Sekarang sudah kita serahkan ke Pidsus,” ujarnya.

Sebelumnya, ditulis dugaan korupsi surat pertangungjawaban (SPJ) perjalanan dinas dan kegiatan fiktif pada BP2RD Tanjungpinang

“Perlu saya luruskan kepada rekan-rekan, yang ditangani Polres Tanjungpinang saat ini dalam keadaan lidik itu bukan mengenai SPJ tapi kegiatan pengadaan alat atau barang di BP2RD,” ujarnya kepada awak media di Mapolres Tanjungpinang, Senin (4/11).

Menurutnya, penyelidikan tersebut karena adanya mark up dalam pengadaan alat atau barang tahun anggaran 2018.

“Pengadaan alat, salah satu item drone dan kamera,” ucapnya.

Ditanya berapa besaran anggaran di mark up, dia mengakui belum mengetahuinya.

Pengelapan pajak tersebut diduga dilakukan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BP2RD Tanjungpinang inisial Y dan D.

Kepala Inspektorat Tanjungpinang Tengku Dahlan mengatakan, belum menerima laporan dari tim berapa besaran pajak diduga digelapkan oknum pegawai.

Tapi, kata dia, kedua oknum pegawai tersebut menggakui sudah mengelapkan pajak tersebut.

“Pengakuan yang bersangkutan Y itu sekitaran 300 Juta, dan D lebih kecil hanya Rp 17 Juta,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (31/10).

Dia mengatakan, hingga saat ini tim yang sudah dibentuk masih bekerja. Menurutnya, pengakuan kedua oknum tersebut tidak serta merta dijadikan dasar dan diterima begitu saja.

Dari informasi dihimpun awak media kegiatan dan SPJ fiktif itu mulai dari anggaran Rp300 juta sampai Rp700 juta.

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang membenarkan penyelidikan tersebut.

“Benar Reskrim sedang lidik (selidiki) kegiatan SPJ fiktif di BPPRD Tanjungpinang,” kata Alie saat dihubungi, Kamis (31/10).

Dia mengatakan, penyidik saat ini masih mengumpulkan bahan dan keterangan saksi-saksi.

“Sudah satu orang yang dimintai keterangan,” ucapnya.

Oknum tersebut saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tanjungpinang.

Dia diduga menggelapkan pajak saat menjadi staf di BP2RD.

Saat dikonfirmasi, oknum PNS tersebut mengakuinya, namun dia menegaskan hal tersebut sudah diselesaikannya beberapa hari yang lalu.

Dia enggan menjelaskan secara detail soal nilai pengembalian, apakah Rp 1,2 miliar itu telah dikembalikan keseluruhan atau sebagian.

“Sudah diserahkan ke kas daerah (kasda), Senin kemarin. Seberapa banyak yang diserahkan ke kasda saya pun tak tahu persis,” ungkapnya dilansir Hariankepri.com