BAROMETERRAKYAT.COM, TANJUNGPINANG. Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 untuk disahkan.
Persetujuan ini disampaikan ketua-ketua fraksi dalam pendapat fraksi terhadap nota keuangan di ruang rapat Ketua DPRD Kepri, Selasa (31/1).
Fraksi Hanura Plus dalam pendapatnya kembali mengingatkan pemerintah agar keterlambatan ini tidak terulang kembali.
“Kami memahami tahun ini ada banyak kendala. Kami berharap, kedepan pembahasan ini harus dimulai sejak pertengahan tahun. Kalau tidak, kami yang akan berada paling depan mengkritisi kebijakan pemerintah,” tegas ketua fraksi Hanura Sukhri Fahrial.
Fraksi PKS-PPP lewat juru bicaranya Iskandarsyah sepakat dengan fraksi Hanura. Iskandarsyah meminta agar keterlambatan ini dapat menjadi catatan bersama.
“Visi misi mewujudkan pemerintah unggul dibidang maritim, kami melihat belum ada alokasi anggarannya,” kata Iskandarsyah.
Ia juga meminta agar Pemprov Kepri menuntaskan penjaminan dana bergulir yang saat ini sudah dibuatkan kerangka kerjanya.
“Tapi dalam anggaran 2017, belum terlihat,” kata Iskandarsyah.
Selanjutnya adalah permintaan dari fraksi agar seluruh ASN di Pemprov Kepri ini dilakukan asesmen. Sehingga, pejabat yang ada benar-benar kredibel dan layak.
Fraksi PDIP dan Golkar juga akhirnya menerima RAPBD ini dengan berbagai catatan. Catatan itu diantaranya adalah penyusunan APBD harus dipercepat dan lebih awal, agar pembahasan APBD tidak tergesa-gesa.
(SAHRUL/***)
Comment