Buyung Adli,Ketua KNTI
Bintan. (F Istw)
BR.BINTAN- Terkait langkanya BBM solar subsidi untuk nelayan di Bintan,mestinya Pemerintah Daerah melalui dinas terkait segera turun lapangan guna menyelesaikan masalah yang hampir setiap saat dialami oleh nelayan kecil.
” Pemerintah harus segera tanggap dengan jeritan nelayan tradisional kita ini. Hidup mereka tergantung dengan laut,solar subsidi jadi kebutuhan mereka untuk menangkap ikan.
Jika tak ada solar, bagaimana mereka mau tersenyum pulang kerumah,” ujar Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan Buyung Adli saat dihubungi,Jum’at (14/10).
Buyung menegaskan,jangan sampai lempar batu sembunyi tangan,saling buang badan dan mengatakan wewenang ada pada Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan alasan lain yang dianggap tidak masuk akal,tidak berpihak pada nelayan kecil.
” Nelayan hanya butuh solar agar bisa melat menghidupi keluarganya.Jado tolong dengar keluhan mereka dan cari jalan keluarnya dengan turun langsung menemui nelayan,” katanya.
Menurut aktifis nelayan ini, masalah kelangkaan BBM solar subsidi nelayan sudah mengakar.Ia mempertanyakan kepada pemerintah dan berani enggak buka- bukaan terkait berapa jumlah nelayan Bintan, jumlah kartu kendali dan kuota BBM solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan dalam sebulan.
” Kita pernah hering dengan dinas terkait dan dewan komisi II Bintan,untuk menjelaskan itu, namun tak sesuai yang diharapkan,” tegas Buyung.
Buyung menyarankan fungsi pengawasan yang harus diperketat di tempat- tempat pengisian BBM solar subsidi bagi nelayan. Selama ini ada tidak petugas yang ditempatkan disitu hingga memastikan solar subsidi itu benar- benar sesuai dan sampai pada nelayan. Ini yang belum dilakukan.
Pria berkulit sawo matang ini pun mencontohkan, ada sebuah mobil pickup membeli 10 drum solar subsidi di SPBN, siapa yang dapat menjamin kalau solar subsidi ini benar- benar sampai ke tangan nelayan
” Kan tidak ada yang mengawasi hingga betul- ,betul sampai ke tangan nelayan.Bisa saja yang lima drum dijual kepihak lain atau ditimbun,” ucapnya.
Persoalan kepemilika dan pengurusan kartu kendali yang wajib dimiliki nelayan juga banyak menimbulkan masalah. Persyaratan yang rumit dan tumpang tindihnya pemilik kartu kendali itu.
” Ada satu bot,tiga nelayan yang punya kartu kendali.Pemilik bot pertama telah menjual kepada pihak kedua.Pihak pertama juga memperpanjang kartu kendalinya,otomatis tumpang tindih.Bahkan bot telah rusak tapi kartu kendali masih bisa digunakan untuk membeli solar subsidi,” jelasnya.
Makanya,tambaBuyung lagi instansi terkait yang mengeluarkan kartu kendali dan pas kecil turun kelapangan bantu nelayan mengurus dokumen itu.
” Nyatanya nelayan urus kartu kendali selalu sulit, pake pihak lain baru bisa siap, ini kan juga masalah,” katanya.
Terakhir Buyung menegaskan,jika tidak ingin lagi langka BBM.solar subsidi,Pemerintah harus bisa membuka diri disesuaikan data nelayan,kartu kendali nelayan dan jumlah kuota BBM yang disalurkan
Selain itu fungsikan pengawasan di setiap SPBN
” Kami juga mengharapkan anggota dewan melakukan sidak ke setiap SPBN,dan menyerap aspirasi keluhan para nelayan,” ujar Buyung mengakhiri.
Comment