“Jelas ada pilih kasih dan diskriminisasi,” tegas Ketua Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorinda) Kepri Parlin.
Dia mengatakan penggunaan dana publikasi di bagian Humas Provinsi Kepri yang tidak transparan penggunaannya sudah dilaporkan kepihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Senin (14/10).
Dia menegaskan, agar pihak Kejati Kepri segera mengusut laporan tidak transparannya penggunaan dana publikasi Humas Provinsi Kepri tahun 2018 tersebut.
“Ini kan sangat jelas sekali pilih kasihnya. Masa media perbedaannya sangat jauh sekali. Padahal sama-sama menyampaikan informasi tentang kegiatan di Pemprov Kepri,” ujarnya.
Tidak hanya itu, menurutnya penggunaan dana publikasi tahun 2019 yang mencapai Rp 10 miliar di bagian Humas Provinsi Kepri juga bermasalah.
Dia menduga permasalahannya sama, tidak transparan dan terkesan pilih kasih.
Comment