Demo Mahasiswa Soroti Negara Lagi Sakit dan Nawacita Jokowi Gagal

BAROMETEREAKYAT.COM, TANJUNGPINANG. Ratusan mahasiswa menggelar aksi ujuk rasa didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Selasa (25/9).

Ratusan mahasiswa merupakan gabungan BEM Tanjungpinang-Bintan menyoroti kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

“Negeri dalam kondisi tidak baik-baik kawan, negeri ini lagi sakit. Mari kita sampaikan bahwa negeri ini lagi sakit, pemerintahnya lagi sakit,” ujar salah satu orator saat memulai menyampaikan orasinya.

Dia menilai, pemerintahan sekarang gagal dalam menstabilkan ekonomi Indonesia. Hal itu dilihat dengan terpuruknya nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat.

Kemudian, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi sudah lesu dan layu, masyarakat Indonesia banyak yang menjerit karena lapangan pekerjaan yang terbatas.

“Kami menilai nawacita Jokowi gagal,” tegas orator.

Selain itu, mahasiswa mengutuk keras atas tindakan refresif aparat kepolisian saat mengamankan aksi ujuk rasa mahasiswa di beberapa daerah.

Berikut poin tuntutan ujuk rasa mahasiswa gabungan BEM Tanjungpinang-Bintan :

1. Dari sekian banyak permasalahan – permasalahan yang terjadi di Indonesia maka dengan ini kami nyatakan bahwa jadikan dan tempatkan “Pancasila Sebagai Hirarki Tertinggi Dalam Berbangsa dan Bernegara Serta Sumber Dari Segala Sumber Hukum Yang Ada” maka dengan sendirinya produk Peraturan Perundang – Undanan yang tidak Pro Rakyat dan bertentangan dengan PANCASILA akan batal demi hukum.

2. Stabilkan nilai tukar rupiah terhadap Dollar

3. Menolak dengan tegas pertemuan International Monetary Fund ( IMF ) yang akan diselenggarakan di Bali Pada Tanggal 28 Oktober 2018 bertepatan dengan Sumpah Pemuda Indonesia.

4. Kami mengecam tindakan Refresif Aparat Keamanan terhadap para pengunjuk rasa.

5. Mendesak dan mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar segera merevisi Peraturan Presiden (PERPRES) No. 20 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Asing (TKA)

6. Meminta dan mendesak agar Pemerintahan Jokowi – JK segera menyenyelesaikan sejumlah daftar pelanggaran kasus Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia.

Tuntutan Daerah Provinsi Kepulauan Riau :

1. Stabilkan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dari Defisit Anggaran

2. Meminta Dengan Tegas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Untuk Lebih Pro Aktif Dalam Menyakapi Dan Menanggapi Berbagai Permasalahan Social Yang Menyebabkan Hancurnya Moral Generasi Muda Sebagai Penerus Bangsa

3. Meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Segera Memperbaiki Kinerja Yang Di Anggap Gagal Dalam Mewujudkan Tamadun Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Yang Tertuang Dalam Visi Misi Nya.

4. Menolak dengan tegas birokrat bermental korup di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

5. Kami meminta dan mendesak agar DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk segera mengevaluasi kinerja Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka “Reflesi 16 Tahun Berdirinya Provinsi Kepri”.

Hingga berita ini diposting mahasiswa masih menyampaikan orasi dan dikawal kerat aparat kepolisian.*

Loading...

Komentar

Terbaru