ADVETORIAL. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali menggelar Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.
Dalam paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD itu, fraksi-fraksi DPRD memberikan beberapa catatan.
Fraksi Demokrat misalnya. Lewat juru bicaranya, Wan Norman Edi meminta agar Pemprov Kepri fokus kepada pemanfaatan aset daerah.
“Penyerapan anggaran perbulannya juga harus diatur pendistribusian perbulannya. Agar penyerapan anggaran ini dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah,” kata Wan Norman diruang rapat paripurna, Kamis (28/6).
Begitupula dengan fraksi PKS-PPP lewat juru bicaranya Sarafuddin Aluan. Dalam pandangannya, PKS-PPP meminta gara APBD Kepri hendaknya mencerminkan prinsip dasar akuntabilitas. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat lebih transparan.
“Kami juga meminta agar APBD kedepan merupakan penjabaran dari visi misi Gubernur. Sehingga, diakhir masa jabatan Gubernur, visi misi Gubernur dapat tercapai,” kata Aluan.
Selain APBD, PKS-PPP juga memberikan catatan kepada Pemprov Kepri untuk memperhatikan rekemondasi BPK. Khusus untuk beasiswa, diharapkan lebih terarah, dan tepat sasarannya.
Terakhir, fraksi DPRD meminta agar Pemprov Kepri memberikan perhatian yang lebih kepada sektor perikanan dan kelauatan. Sebab, hamper tiga tahun pemerintahan Nurdin, alokasi anggaran untuk sektor ini, dinilai minim.
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak selanjutnya menjadwalkan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi pada Selasa (3/7) depan.
“Jawaban pemerintah tertulis ini akan disampaikan pada Selasa depan yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017,” pungkasnya.***
Comment