BAROMETERRAKYAT.COM, Jakarta. Ratusan orang dari organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan masyarakat sejumlah daerah menuntut komitmen Presiden Joko Widodo terkait penanganan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM.
Khususnya yang menimpa masyarakat dan aktivis lingkungan. Hal itu disampaikan saat menggelar unjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/12).
“Kondisi sekarang sudah darurat HAM. Dalam catatan kami ada 723 kasus kriminalisasi menimpa masyarakat yang tengah memperjuangkan hidupnya,” ujar Manajer Kampanye WALHI Wahyu Perdana dikutip dari CNNIndonesia.com.
Selain masyarakat, sejumlah saksi ahli lingkungan bahkan juga terancam dijerat pidana.
Padahal, menurut Wahyu, pihak-pihak yang memperjuangkan permasalahan lingkungan hidup tak bisa dipidana.
Wahyu menyebutkan sejumlah kasus HAM yang selama ini menimpa masyarakat dan aktivis lingkungan di antaranya kasus nelayan Pulau Pari melawan PT Bumi Pari Asri, pembangunan proyek PLTU Indramayu, hingga kasus seorang warga bernama Heri Budiawan alias Budi Pego melawan PT Merdeka Copper Gold.
Budi Pego merupakan warga yang menolak kegiatan tambang emas di Banyuwangi namun berbuntut pelaporan ke polisi.
Wahyu menyayangkan kasus permasalahan HAM tersebut tak mendapat perhatian sedikit pun dari Jokowi.
“Yang kami sayangkan tidak ada satu pun statement dari kepala negara terkait hal ini,” ucapnya.
Pihaknya pun mendesak Jokowi agar segera memastikan penyelesaian kasus HAM yang menyangkut konflik agraria.
Ia juga meminta Mahkamah Agung lebih adil dalam memutus perkara yang menyangkut lingkungan hidup.
“Kami juga mendesak pemerintah menghentikan pelibatan aparat keamanan dan tindakan represif yang diikuti praktik-praktik kriminalisasi di wilayah konflik agraria,” tuturnya.
Sumber : CNN Indonesia
Comment