Ia mengatakan, modus tersangka berinisial YR yakni masuk sistem aplikasi pembayaran BPHTB, yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya.

“Setelah masuk kedalam aplikasi tersebut dan ada yang melakukan pembayaran, namun yang bersangkutan tidak setorkan uang pembayaran pajak ke kas daerah,” ujarnya saat konferensi pers di Aula Kejari Tanjungpinang, Senin (21/12).

Ia menyampaikan, tersangka bisa masuk ke sistem aplikasi tersebut karena yang bersangkutan sebelumnya pernah bertugas dan ikut dalam pembuatan aplikasi BPHTB.

“Jadi yang bersangkutan tau mengunakan seperti apa, di dalamnya seperti apa dia tahu,” ujarnya.

Perbuatan tersangka dilakukan sejak Januari 2018 sampai dengan September 2019.

“Perbuatan yang bersangkutan ketahuan pada Oktober 2019 setelah ada program integrasi data host to host antara BP2RD dengan pihak Badan Pertanahan Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

“Penyidik telah menetapkan seorang tersangka yang berinisial YR, yang bersangkutan adalah seorang ASN yang bekerja di Pemko Tanjungpinang,” kata Kepala Kejari Tanjugpinang Ahelya Abustam saat konferensi pers, Senin (21/12).

Ia mengatakan, penyidik menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti dokumen serta perangkat elektronik yang telah disita.

Ia menyebutkan, dugaan korupsi tersebut terjadi sejak Januari 2018 sampai dengan September 2019.

“Sedangkan kerugian negara Rp 3,033 Miliar berdasarkan laporan hasil audit yang dilakukan oleh BPK perwakilan Provinsi Kepri,” jelasnya.

Ia menyampaikan, permohonan maaf karena lambannya penanganan kasus tersebut. Menurutnya, penanganan kasus tersebut bergulir satu tahun lebih karena disebabkan beberapa faktor salah satunya pandemi COVID-19.

“Saat ini pandemi COVID-19, yang banyak proses pemeriksaan saksi tidak bisa dilakukan karena ada beberapa saksi berada diluar Tanjugpinang,” ujarnya.

Ketiga saksi merupakan Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan dua staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang.

Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Rizky Rahmatullah mengatakan, pemeriksaan tersebut untuk mendalami keterangan yang baru ditemukan penyidik.

“Pemeriksaan ini pendalaman beberapa keterangan yang baru ditemukan dari pemeriksaan saksi-saksi. Satu saksi baru dan dua saksi memang sudah pada saat penyelidikan,” jelas Rizky, Senin (3/2).

Dilanjutkan Rizki, pihaknya kembali akan memeriksa Kepala Bidang (Kabid) Aset BPKAD Tanjungpinang inisial Y pada Rabu mendatang.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar konferensi pers mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

“Kalau misalnya perkembangan sudah cukup, tim segera melaksanakan ekspos (penetapan tersangka),” imbuhnya.

SAHRUL

Pengeledahan ruangan terduga pelaku itu dilakukan untuk mencari barang bukti kasus dugaan korupsi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 1,3 Miliar yang diselidiki Kejari Tanjungpinang.

Selain ruangan kerja, penyidik juga mengeledah rumah pribadi terduga pelaku yang berada di Perumahan Cluster Gesya, Jalan Handoyo Putro, Kilometer 8 Atas.

Dari pengeledahan dua tempat tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa dokumen dan laptop.

“Barang bukti yang kita amankan yang berkaitan dengan dugaan korupsi pajak,” ujar Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam kepada awak media.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengakui sudah dihubungi penyidik Kejari Tanjungpinang sebelum melakukan pengeledahan di ruangan dan rumah pribadi terduga pelaku.

Kelima saksi diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) setempat senilai Rp 1,3 Miliar.

Kasi Intelijen Kejari Tanjungpinang Rizky Rahmatullah menjelaskan, mereka yang diperiksa yakni dari Bank Tabungan Negara (BTN) dua orang, BP2RD Tanjungpinang dua orang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjungpinang satu orang.

Namun, Rizky tidak merincikan nama-nama saksi yang diperiksa tersebut.

“Masih mengulang yang kemarin dan mempertajam lagi keterangan saksi-saksi. Saat ini masih diperiksa,” ujarnya kepada awak media, Kamis (9/1).

Sebelumnya, Kejari Tanjungpinang resmi menaikan perkara dugaan pengelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang dijadwalkan akan memeriksa empat saksi dalam kasus tersebut.

Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam mengatakan, pihaknya akan memeriksa empat saksi pada Kamis, 9 Januari 2020 mendatang.

“Sudah kita tandatangan, surat pemangilan sudah kita layangkan,” ujar Ahelya kepada awak media di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (7/1).

Ahelya menambahkan, empat saksi diperiksa yakni dari dinas terkait, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sebelumnya, Kejari Tanjungpinang resmi menaikan perkara dugaan pengelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari penyelidikan menjadi penyidikan.