Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna terbuka di Kantor DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Sabtu (31/8) kemarin.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno, didampingi Wakil Ketua I Ade Angga, dan Wakil Ketua II, Ahmad Dani serta dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil wali Kota Tanjungpinang, Syahrul-Rahma.

Dalam sambutanya, Syahrul mengatakan, secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah serta masayarakat Kota Tanjungpinang menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas upaya yang telah dilakukan oleh tim Badan Anggaran (Banggar) dan anggota DPRD, TAPD serta pihak OPD yang ikut bekerjasama untuk mensukseskan sehingga proses pengesahan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2019 dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut Syahrul menjelaskan, setelah penetapan KUA dan PPAS oleh tim Banggar hingga pembahasan rancangan nota keuangan APBD tahun anggaran 2019 melalui gabungan komisi DPRD Kota Tanjungpinang bersama TAPD dan OPD yang dilakukan seksama, maka pada hari ini dapat disepakati dan dituangkan dalam dokumen Ranperda tentang Perubahan APBD 2019.

“Tahapan selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh Pemprov Kepri yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinergikan dalam APBD Kota Tanjungpinang dengan kebijakan Pemprov Kepri maupun pemerintah pusat,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa perlu disampaikan dalam rangka menetapkan, terkait target pendapatan daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana yang disampaikan sebelumnya pada KUA dan PPAS serta pengantar nota keuangan terhadap pengesahan perubahan APBD ini.

Untuk pendapatan daerah sebesar Rp 1.011 terilun dengan kenaikan Rp 46.2 miliar dibandingkan APBD murni 2019 yaitu sebesar Rp 965.38 miliar atau mengalami kenaikan 4.79 persen.

Sedangkan untuk belanja daerah, lanjut Syahrul, dalam perencanaan anggaran belanja daerah melalui TAPD bersama tim banggar DPRD Kota Tanjungpinang terus berusaha secara bersama mensukseskan program kebijakan daerah tahun anggaran pada tahun kedua RPJMD Pemko Tanjungpinang, berdasarkan hal tersebut Pemko Tanjungpinang mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp 1,1 teriliun dengan penambahan sebesar Rp 146,33 miliar dari APBD murni 2019.*

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungp‎inang Riono mengatakan, pengembalian mobil dinas ini sudah sesuai peraturan.

Anggota dewan, kata Riono sudah menerima tunjangan tranfortasi, jadi tidak boleh lagi mendapatkan mobil dinas.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD.

Baca : 

Warga Bersama PLN Bahas Listrik Tirto Mulyo 

Pekerja Stadion Olahraga Busung Tagih Gaji

Dewan Belum Kembalikan Mobdin, Sekda : Kita Akan Ambil Paksa

Setelah pengembalian mobil dinas tersebut, sambung Riono, pihaknya akan melakukan pengecekan fisik kendaraan, mana yang layak dan kendaraan yang tidak layak.

‎Setelah dikatakan layak, mobil dinas tersebut akan digunakan OPD yang membutuhkan seperti pimpinan Puskesmas.

“‎Dengan ada mobil ini, nantinya mudah-mudahan dapat membantu mereka,” ucap Riono belum lama ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Pemkot Tanjungpinang Nazib Setia Budi mengatakan, dari 30 anggota dewan, yang wajib menyerahkan mobil pinjam pakai ke Pemkot Tanjungpinang sebanyak 24 dewan.

Menurutnya, ada tiga dewan yang tidak meminjam kendaraan dan sisa tiga orang merupakan unsur pimpinan DPRD Tanjungpinang yang masih diperboleh menggunakan mobil dinas.

“Penarikan mobil dinas ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Kendaraan yang sudah dikembalikan tersebut bisa dimanfaatkan OPD yang membutuhkan tentunya melalui persetujuan Sekda Kota Tanjungpinang,” tukasnya.‎ (Redaksi)

Laporan akhir persetujuan ketujuh Fraksi di DPRD Kota Tanjungpinang, disampaikan oleh Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang juga sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Tanjungpinang, Drs. H. Abdul Kadir Ibrahim, dalam rapat Paripurna terbuka di aula gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Jumat (10/11).

Abdul Kadir Ibrahim dalam laporannya mengatakan pembahasan Ranperda APBDP tahun anggaran 2017, sudah melalui tahapan pembahasan, baik secara internal maupun bersama sama pemerintah daerah yang diwakili oleh Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang.

“Dalam rangka pembahasan terhadap RAPBD P 2017 ini, kami telah beberapa kali mengadakan rapat kerja melalui alat kelengkapan komisi di DPRD Kota Tanjungpinang dan SKPD Tanjungpinang. Pembahasan masalah pembagunan dan permasalahan permasalahan yang dapat dikategorikan prioritas,” katanya.

Ibrahim menambahkan, sesuai dengan keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBDP tahun anggaran 2017 yang telah ditetapkan belum lama ini.

“Maka postur APBDP tahun anggaran 2017, untuk pendapatan Daerah sebesar Rp 958. 259 Miliar mengalami kenaikan sebesar 5,71 persen dibanding dengan sebelum adanya perubahan. Untuk belanja daerah sebesar Rp978,668 Miliar naik sebesar 6,20 persen. Pembiyaan daerah sebesar Rp 20.408 miliar dan naik sebesar 36,05 persen dibanding sebelum ada perubahan yakni sebesar Rp5.408 Miliar yang bersumber dari pemeriksaan pembiyaan daerah,” kata Ibrahim.

Setelah melalui pembahasan bersama kata Ibrahim yang mewakili 7 Fraksi, akhirnya menyampaikan pandangannya.

Kata Ibrahim, untuk Fraksi PDI Perjuangan, berpendapat sepakat untuk ditetapkan dan disahkan Ranperda APBD Perubahan 2017 menjadi perda.

“Dengan disahkan maka seluruh kegiatan pembangunan yang belum terealisasi dapat segera diselesaikan. Hal ini dalam upaya meningkatkan pembagunan dan layanan terhadap masayarakat agar dapat berjalan dengan maksimal,” ucapnya.

Fraksi Golkar berpendapat dan juga menerima agar rancangan perda tentang APBD Perubahan tahun 2017 untuk segera disahkan menjadi Perda Kota Tanjungpinang.

“Tapi partai Golkar memberi beberapa catatan, yaitu memaksimalkan potensi potensi PAD ynag ada di Kota Tanjungpinang, memaksimalkan kinerja SKPD terutama tenaga tehnis dilapangan. Kemudian memperhatikan kesejahteraan tenaga guru honor, karena masih banyak tenaga honor mendapat upah yang tidak layak di bawah UMR. Masih banyak kekurang tenaga guru pengajar. Kemudian masalah depisit angggaran, dari Fraksi Golkar ini menyarankan Pemerintah Kota Tanjungpinang kedepannya realistis dan cermat dalam perhitungan anggaran daerah dan lain sebagainya,” kata Fraksi Golkar yang disampaikan oleh ibrahim.

Kemudian Fraksi Partai Hanura menerima dan setuju agar rancangan APBDP untuk ditetapkan menjadi Perda.

Lanjut dari Fraksi Demokrat Plus, juga menerima agar Ranperda APBD Perubahan tahun 2017 ini disyahkan menjadi Perda. Dan Partai Demokrat memintai pemerintah Kota Tanjungpinang harus menjalan kinerja secara maksimal untuk membangun Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya Fraksi Partai PKS, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai PAN juga menerima dan disahkan Ranperda APBD Perubahan 2017 menjadi Perda.

Walikota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah dalam hal ini mengucapkan. terimakasih kepada seluruh unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tanjungpinang, yang telah bekerja membahas penuh dengan kearifan dan telah memberikan makna kemitraan secara mendalam kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

“Pemeritah Kota Tanjungpinang akan terus berusaha dan bertekad memajukan negeri ini, dan tentunya tidak terlepas dari kontrol dan pengawasan masyarakat melalui anggota DPRD Tanjungpinang, ” katanya.

MUHAMMAD DANU

Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan life jacket itu harus digunakan setiap penumpang pompong penyebrangan.

Apa pun alasan penumpang, kata Ade Angga alat sefty harus tetap digunakan.

Hal itu, lanjut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tanjungpinang ini, untuk menghindari kejadian yang sama, menewaskan 15 penumpang pada tahun 2016 yang lalu.

Selain itu, Ade Angga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang untuk menegakkan aturan kedisiplinan dan sesuaikan dengan aturan Kementerian Perhubungan.

“Saya harapkan kepada intansi terkait agar betul-betul bisa menegakkan aturan kedisiplinan ini. apapun alasanya, bagaimanapun caranya life jacket harus tetap digunakan,” ungkap Ade Angga kepada awak media.

Diberita sebelumnya, Salah satu tekong pompong penyebrangan dari Tanjungpinang ke Pulau Penyengat yang tidak mau dimuat namanya, kepada awak media mengatakan, penumpang kurang sadar untuk selalu mengunakan life jaket (Pelampung).

Menurutnya, dari tekong selalu menggingatkan agar selalu mengunakan life jaket, kadang diangap angin berlalu dan tetap tidak mau mengunakan alat untuk keselamatan ini.

“Kesadaran penumpang kurang, bebueh mulut saya kasi tau penumpang untuk mengunakan life jaket. Kami dari tekong setiap ingin beragkat selalu meminta penumpang untuk mengunakan life jaket,” katanya kepada awak media, Senin (24/4)

Hal senada juga disampaikan penjaga tiket, Ali kepada awak media mengatakan dari pihaknya telah menggingatkan untuk selalu mengunakan life jaket sebelum berangkat.

“Setiap berangkat selalu kita sampaikan, namun tidak juga mengunakan life jaket,” ungkapnya.

Sahrul