Ironisnya lagi aksi pengrusakan hutan mangrove yang hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari daerah aliran sungai (DAS) berlangsung mulus tanpa hambatan, tidak tersentuh hukum dan aparat terkait terkesan tutup mata.

Ketika sejumlah awak media mendatangi lokasi penimbunan, tidak ada satupun pekerja yang bersedia menjelaskan terkait izin penimbunan.

“Kami gak tau pak. Kami disini baru bekerja,”ungkap pekerja kepada awak media,Kamis (22/9).

Anehnya, Kepala BLH Kota Tanjungpinang Yuswandi yang dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, mengatakan bahwa penimbunan yang terjadi disekitar sungai jembatan kilometer 8 itu bukan merupakan hutan mangrove.

“Itu bukan hutan mangrove,” kata kepala BLH ini, sembari tidak bisa menjelaskan hutan apa yang ditimbun.

Yus melanjutkan, izin yang dikeluarkan oleh BLH berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan pengawasan pembangunan.

“Kita keluarkan izinnya, berdasarkan rekomendasi dinas tata kota, itu untuk wilayah pemukiman,”ujarnya.

Sementara Kepala Distako dan pengawasan pembangunan Eviar M Amin “meradang” ketika pihaknya disebut mengeluarkan rekomendasi untuk dikeluarkan izin itu.

“Rekomendasi apa, siapa yang sebut kita keluarkan rekomendasi. Kita tidak pernah keluarkan rekomendasi itu. Itu tidak benar,”ungkap Eviar dengan tegas.

Lebih lanjut Eviar menjelaskan bahwa yang dikeluarkan oleh pihaknya hanyalah informasi, dimana informasi itu ada dua, pertama adalah untuk pemukiman, dan hutan mangrove.

“Kalau informasi yang kita berikan, di depan kedai buah itu hutan mangrove, jadi jangan disebut kita berikan rekomendasi,”ungkap Eviar kembali.

Kalau sesuai dengan aturan itu, penimbunan didepan kedai buah itu, tidak dibenarkan, mengingat jarak dengan bibir sungai itu minimal 150 meter.

“Tidak dibenarkan, karena penimbunan itu minimal jaraknya 150 meter dari sungai,”imbuhnya.

Sampai berita ini diposting pihak perusahaan yang melakukan penimbunan belum dapat dikonfirmasi.(RAMDAN)

Akan hal ini BNI Cabang Tanjungpinang diduga telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

Dalam Perda nomor 8 tahun 2005 pasal 24 huruf A sudah jelas melarang. setiap orang atau badan dilarang menyebarkan atau menempel selembaran, poster, slogan, pamflet dan sejenisnya disepanjang jalan, pohon-pohon ataupun dibangun-bangun lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Selain itu, pasal 24 huruf D juga menarangkan, setiap orang atau badan dilarang mengantung barang-barang di jalan menempel atau mengantung benda-benda atau barang-barang sepanjang jalan jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali atas izin walikota atau. Pejabat yang di tunjuk.

Dari pantauan Barometerrakyat.com, umbul-umbul Bank BNI dipasang di duga melanggar Perda itu berada di sepanjang taman tengah, di Jalan Hang Tuah tepatnya didepan Gedung Daerah sampai ke gedung BP3KR.

Padahal sepanjang jalan tersebut sudah ada dua papan larangan yang menerangkan “dilarang” memasang umbul-umbul.

Rian, Salah satu warga yang berada di depan Taman Bunda Tepi Laut mengatakan sudah jelas sudah ada larangan, akan tetapi masih juga melangarnya.

“Kok bisa sudah ada larangan tetapi tetap dipasang di taman tengah jalan,” ungkapnya, kepada Barometerrakyat.com

Sementara itu, saat di konfirmasi ke Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Tanjungpinang, terkait izin pemasangan umbul-umbul disepanjang taman tengah jalan, Tengku Dahlan mengatakan akan mengecek apakah ada izinnya atau tidak.

“Oh ya makasih,,nanti saya cek,,apa ada izinnya,” ujar Tengku Dahlan dalam pesan singkat saat di konfirmasi Barometerrakyat.com, Sabtu (3/9)

Sementara sampai berita ini diposting pihak BNI Cabang Kota Tanjungpinang, saat berita ibelum bisa dikonfirmasi. (SAHRUL)

Sebelumnya Satpol PP menerima laporan dari warga yang mengatakan warnet ini banyak yang main anak-anak.Selain itu juga warga terganggu.dengan bisingnya dari dal warnet tersebut.

” Ini patroli rutin yang kita lakukan,ternyata banyak anak-anak yang main didalamnya,makanya kita suruh keluar mereka.” ujar Scorpiono Anggota Satpol PP Tanjungpinang yang memimpin patroli saat ditemui media ini di lokasi warnet.

Scorpiono menegaskan, saat dicek ternyata kata penjaga warnet itu izinnya dalam pengurusan.

“Kita minta ditutup dulu sampai
ada kejelasan izinnya,”tegasnya.

Adli penjaga Warnet saat itu.juga langsung menutup warnet ZOG.

“Tadi disuruh tutup dulu,anak-anak disuruh keluar,” ujarnya.Se

Sementara soal izinnya,Adli mengatakan sedang dalam pengurusan.

Namun sayangnya instruksi dari Satpol PP agar warnet itu.ditutup sementara tidak diindahkan oleh pemiliknya.

Saat petugas Satpol PP.sudah meninggalkan lokasi warnet,pemilik warnet datang dan langsung membuka pintu warnet itu kembali tanpa memperdulikan perintah petugas.

“Buka, buka.. tak ada tutup.tutup,” sambil meninggalkan lokasi warnet. (RAMDAN)