Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang, AKP Ronny Burungudju, mengatakan bahwa penyidik telah memeriksa saksi ahli Disnaker Kepri dan 9 orang calon PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia dari PT.Balanta Budi Prima.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutnya, ditemukan fakta bahwa tersangka tidak memiliki izin resmi atau cabang perusahan di Tanjungpinang.

Ia menyampaikan tersangka tidak mendaftarkan PT.Balanta Budi Prima ke instansi terkait sebagai perusahan yang menyalurkan PMI, Sebagaimana UU Nomor: 18 tahun 2017 Tentang UU PMI.

“Sehingga berdasarkan dua alat bukti, penyidik menetapkan tersangka Za dan telah dimasukkan ke sel tahanan,” jelasnya.

Sementara itu untuk 9 orang calon PMI, pihak kepolisian akan segera menyerahkan merek ke BP3MI Kepri agar segera dilakukan pemulangan ke daerah asalnya masing-masing.

Saat ini penyidik juga masih melakukan pendalaman terhadap tersangka. Hal itu terkait jumlah PMI yang telah lolos bekerja ke Malaysia melalui PT BPP.

Sebelumnya, Polresta Tanjungpinang melakukan penggerebekan tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal di sebuah rumah di Jalan Nuri Indah Gang Camar Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Kota Tanjungpinang.

Kesembilan PMI itu, berasal dari Maluku, Jawa Timur dan Sumatera Utara, NTT dan Jawa Barat.

Penulis :Firdau

“Spontan saja kaget saya mendengar ini,” kata Syahrul saat menyampaikan sambutan pada pembagian insentif kader Posyandu di Aula Bulang Linggi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang belum lama ini.

Dengan jumlah sebanyak itu, dikatakan Syahrul, harus ada kepedulian bagi orang tua sehingga jumlah LGBT di kota gurindam tidak terus bertambah.

Menurutnya, perilaku menyimpang tersebut merupakan musuh bersama, bukan hanya pemerintah.

“Namun ini juga menjadi musuh orang tua dan masyarakat,” katanya.

Dia menambahkan, kelompok LGBT ini memiliki kelompok ditengah-tengah masyarakat dan juga memiliki grup di media sosial.

Untuk itu dia berpesan orang tua harus selalu mengawai anak-ananya. “Terutama pergaulannya, dengan siapa dia bergaul,” ucapnya.*

Pembangunan pasar ini, menurutnya memanfaatkan program pemerintah pusat yang akan membangun 1000 pasar di seluruh Indonesia.

“Pemprov telah mengajukan pembangunan pasar yang akan dibangun di Kota Tanjungpinang. Pembangunan pasar ini diajukan melalui Kementerian Perdagangan,” kata Gubernur Kepri Nurdin Basirun di sela meninjau pasar Puan Maimun Tanjung Balai Karimun, kemaren.

Kenapa memilih Tanjungpinang, kata Nurdin saat ini di Tanjungpinang dengan jumlah penduduk yang meningkat tajam serta pembangunan pemukiman. Sementara pasar yang ada sudah dirasa tidak mencukupi, bahkan kondisi pasar di Kota Lama Tanjungpinang sudah sangat memprihatinkan.

Tentunya dengan kondisi tersebut Tanjungpinang membutuhkan pasar rakyat baru yang modern, namun tetap dimanfaatkan untuk pasar tradisional.

“Saya contohkan pasar Maimun di Karimun dibangun dengan konsep modern dengan tiga lantai, tetapi didesain dan ditata dengan baik, sehingga pasar tersebut sangat ramai pembeli. Tiga lantai pasar berfungsi dengan baik dan masyarakat terbantu begitu juga pedagang bersemangat,” jelasnya.

Nantinya pasar yang akan dibangun di Tanjungpinang itu sama konsepnya, dimana lantai dasar dikhususkan untuk penjual ikan, lantai dua untuk pedagang sayuran dam bumbu-bumbu sedangkan lantai tiga bagi pedagang pakaian dan kapataria.

Terkait lahan parkir dan sarana pendukung lainnya akan disiapkan dengan baik, sebab bila pasar tidak ada lahan parkir akan menyulitkan bagi pembali, dan ini yang membuat masyarakat enggan datang ke pasar untuk berbelanja.

“Semua akan dikonsep dengan baik pasar Provinsi ini. Saya yakin perekonomian masyarakat Tanjungpinang akan meningkat. Lokasinya sendiri direncanakan akan dibangun di Batu 8 Atas dekat pasar buah saat ini,” terangnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah membenarkan usulan pembangunan pasar di Tanjungpinang tersebut, bahkan usulan tersebut langsung diserahkan ke Menteri Perdagangan Thomas Limbong beberapa bulan lalu.

“Pak menteri bahkan sangat mendukung sekali, justru Pemprov Kepri disarankan untuk segera membuat proposal, membuat Detail Enggering Desaign (DED) dan mengajukannya,” kata Arif.

Selain itu tambah mantan Sekda Karimun ini, menteri meminta agar Pemprov memastikan terlebih dulu ketersediaan lahnnya. Sebab, selama ini hambatan utama dalam pembangunan terbentur dengan lahan.

“Terkait lahan Pemprov akan koordinasi dengan Pemko Tanjungpinang, bahkan Kadis Perdagangan Kepri telah menemui pemilik lahan tersebut dan telah membicarakannya. Kadis perdagangan juga telah ditugaskan untuk menyaipkan proposal dan DED-nya. Selain akan membangun pasar di Tanjungpinang, pemprov juga telah merencanakan akan membangun pasar di Kabupaten Anambas dan Natuna,” ujarnya.

Redaksi/Humas

Stok beras dipastikan mencukupi hingga hari raya Idul Fitri.

“Pasokan beras aman. Stok beras mencukupi untuk 5 bulan ke depan, persedian itu sudah mencakup wilayah Tanjungpinang, Lingga, Anambas, dan Natuna” ungkap perwakilan Bulog Tanjungpinang, Dwi Yudha Hadyputra, Kamis (13/4)

Ia menerangkan untuk penyaluran beras sejahtera (rastra) pihaknya masih menunggu perintah alokasi penyalurannya.

Jika SK sudah ada, lanjutnya akan segera menyalurkan ke Kelurahan se Kota Tanjungpinang.

“Supaya stok beras segera habis dan kita datangkan lagi yang baru, sehingga tidak ada pasokan beras yang menumpuk di gudang, hal ini, agar masyarakat terima stok beras yang segar, ” terangnya dalam rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang, di ruang rapat lantai II, Kantor Sekretariat Daerah Pemko Tanjungpinang.

Ditempat yang sama Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul menyampaikan guna menekan angka inflasi di Kota ini, seluruh anggota TPID harus benar-benar membuat kegiatan yang mungkin akan terjadi.

Seperti kenaikan tarif listrik, agar kita bisa mengontrol lonjakan kenaikan harga kebutuhan lainnya.

Dirinya juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan TPID dalam mengontrol harga pasaran.

Salah satunya melakukan kerjasama dengan daerah penghasil cabe yaitu Kulonprogo dan Sleman.

Beberapa waktu lalu TPID juga sudah melakukan penjajakan ke daerah Sumatera untuk memenuhi pasokan kebutuhan masyarakat terhadap komoditas cabe dan sayur-sayuran.

” Tanjungpinang bukan daerah penghasil, karena itu, pemko melalui TPID mengambil langkah-langkah strategi untuk pemunuhan kebutuhan masyarakat sekaligus menekan angka inflasi di Kota ini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua TPID Kota Tanjungpinang, Riono mengucapkan rasa syukurnya karena inflasi Kota Tanjungpinang dalam beberapa bulan ini lebih terkendali, yang pada bulan Maret mengalami deflasi.

Ini tak lepas dari upaya kita bersama dalam mengantisipasi kenaikan harga di pasaran.

Untuk mencukupi ketersediaan pangan, beberapa aksi nyata sudah kita lakukan seperti melakukan kerjasama dengan daerah pemasok, membuat kegiatan penanaman sayur-masyur melalui media hidroponik, hingga membuat gerakan tanam cabe kepada ASN pemko Tanjungpinang.

Dirinya berujar, segala upaya yang kita lakukan agar inflasi dapat terkendali sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga, sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat sejahtera di Kota ini.

“Melalui rapat rutin bulanan ini,  bisa bersama-sama membahas sekaligus menemukan solusi untuk mengantisipasi inflasi, terutama jelang Idul Fitri mendatang,” ucapnyaa

Redaksi

Berangkat dari hal itu, Badan Ekonomi Keratif (Bekraf) melalui Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan berkerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang menyeleggarakan workshop kemasan berbagai produk di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Workshop ini dilaksanakan mulai tanggal 11 hingga 13 April 2017 di Hotel Aston Tanjungpinang.

Workshop dilakukan membidik para pemilik produk khususnya oleh-oleh disekitar Tanjungpinang, baik makanan mau pun produk souvenir Kepri.

Diharap workshop ini akan dapat memberikan nilai tambah pada produk oleh-oleh yang ada, sehingga dapat menigkatkan nilai jual, baik dalam maupun luar negeri.

Dalam kesempatan ini para peserta juga akan diberi pengetahuan mengenai bagaimana mengemas makanan agar menarik, tapi juga memahami fungsi bahan kemasan untuk kemasan yang berada jenis bahan dasar dan proses pembuatannya.

Hadir sebagai narasumber diantaranya, Endang Warsiki, ahli kemasan produk IPB, Damang Sarumpaet dan Gigih Budi Abadi, desainer produk untuk kemasan.

SAHRUL

BAROMETERRAKYAT.COM, TANJUNGPINANG. Beragam cara digunakan para wanita penjaja seks untuk mempromosikan dirinya, salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan sosial media seperti aplikasi Beetalk.

Dengan bermodalkan akun, para wanita pemuas nafsu hidung belang ini dapat dengan mudah menjaring konsumen.

Fenomena menjajakan diri di media sosial bukan saja terjadi di daerah luar Kepulauan Riau (Kepri) namun juga terjadi di Kepri salah satunya Kota Tanjungpinang.

Berdasar penelusuran awak media melalui aplikasi Beetalk, setidaknya ada 10 akun yang menjajakan diri untuk kepuasan laki-laki hidung belang. Wanita mematok harga dari Rp 200 Ribu sampai dengan Rp 2 Juta.

Salah satu akun inisial J (18), tidak tangung-tangung perempuan yang masih tergolong Anak Baru Gede (ABG) mematok harga satu malam sebesar Rp 1,3 Juta, dalam pemesanan juga bisa ditentukan tempat untuk eksekusi.

“Tempat bisa di Wisma dan Hotel,” tulisnya melalui akun aplikasi Beetalk

Akun lain, inisial C (23) mematok harga Rp 300 Ribu, mengakui terpaksa masuk didalam dunia hitam karena kesulitan dalam mencari kerja di Tanjungpinang.

“Karna tidak ada kerja dan sulit mencari kerja sekarang, sehingga saya kerja ini. Dapat kerja ini juga karena kenal dari kawan,” ungkap melalui pesan aplikasi beetalk

Sementara itu, akun lain inisial R (22) juga penjaja “kepuasan” dari media sosial sudah berlangsung selama satu tahun. Wanita dari daratan Sumatra ini mematok harga untuk satu malam Rp 2 Juta.

“Tempat eksekusi tergantung penguna mau diman,” tulisnya melalui media sosial.

Masyarakat harap-harap cemas dengan fenomena penjajaan kepuasan terselubung melalui media sosial ini. Jangan sampai keluarga atau kerabat masuk di dalam jeratan dan menjadi konsumen jasa “esek-esek”

DANU

Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro mengatakan pada bulan Januari hingga pertengahan Februari pihaknya sudah menangani delapan kasus curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjungpinag. Menurutnya, terjadinya curanmor karena adanya kelalaian dari korban.

“Pelaku dalam menjalankan aksinya, melihat dulu, motor mana yang bisa dicuri. Ketika melihat sasaran yang lalai meninggalkan kunci tergantung di motor langsung membawa kabur motor korban, dan ada juga karena korban tidak kunci stang sehingga pelaku mudah untuk mencuri motor,” kata Joko kepada awak media di Mapolres Tanjungpinang, Rabu (15/2)

Kapolres mengatakan dari pelaku curanmor ada masih anak bawah umur. Menurutnya, anak-anak melakukan pencurian motor karena ingin berimain warnet.

Oleh karena itu, lanjut Joko, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamog Praja (Satpol PP) Tanjungpinang sebagai penegak peraturan daerah (Perda).

“Kita sudah koordinasi dengan Satpol PP untuk tertipkan warnet, karena itu kewenangan mereka” ungkap Joko

Lebih lanjut, dikatakan Joko, kasus yang sering terjadi di Tanjungpinang pencabulan terhadap anak. Menurutnya saat ini di sudah ditangani pihaknya sebanyak 6 kasus.

“Sudah 6 kasus kita tangani, kasus ada terjadi di wilayah Polsek Tanjungpinang Barat, Polsek Bestari,” pungkasnya

(SAHRUL)

Menurutnya, saat ini pihaknya lagi menungu kesepakatan denda yang dijatuhkan jika melakukan pelangaran. Dikatakan dirinya, bahwa denda tilang dibayar bukan pada kepolisian akan tetapi langsung dibayar melalui Bank.

Dari pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang untuk menentukan denda yang akan dijatuhkan kepada pelangar.

“Insaallah bulan Februari 2017 akan diberlakukan e- Tilang, kita lagi menungu kesepakatan untuk denda kepada pelangar. Sekarang tidak bayar lagi ke Polisi, akan tetapi langsung bayar ke Bank.” katanya saat dihubungi Barometerrakyat.com, Selasa (10/1)

Terkait akan diberlakukan e- Tilang, dikatakan Matan Wakasat Lantas Polresta Barelang ini, pihaknya telah melakukan sosialisasi pada masyarakat Tanjungpinang.

Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan di Sekolah-sekolah, ditempat keramaian masyarakat dan tukang ojek.

“Kita sudah lakukan sosialisai dari bulan Desember yang lalu. Kadang kita lakukan sosialisasi masyarakat acuh tidak acuh, pada saat pelaksanaan baru mereka menanyakan, kok tak ada sosialisasi. Padahal sosialisasi sudah banyal kita lakukan, dokumentasi pun ada, pelaporan pun ada, kiat masih menungu pelaksanaan,” ujarnya

(Red/BR/Sahrul)