BR .KEPRI-
Nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya yang dihasilkan Kabupaten Natuna pada tahun 2021 adalah yang terbesar di Provinsi Kepri. Perikanan tangkap di Kabupaten Natuna mencapai besaran Rp2.859 triliun, sementara untuk nilai produksi perikanan budidaya mencapai Rp296.567 miliar.
Disusul urutan terbesar kedua untuk perikanan tangkap adalah Kabupaten Bintan dengan capaian Rp1,844 triliun, kemudian Lingga diposisi ketiga dengan capaian Rp1,466 triliun, kemudian Batam dengan capaian 1,424 triliun, Anambas sebesar Rp536,716 miliar, Karimun 472,695 militar dan terakhir Tanjungpinang dengan Rp92, 893 miliar.
Total untuk seluruh Kepulauan Riau, untuk nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp8,697 triliun, dan nilai produksi perikanan budidaya mencapai Rp610, 107 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memprioritaskan pemaksimalan potensi kemaritiman di Kepri sesuai denga misi “Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat”.
“Potensi perikanan yang ada di Kabupaten Natuna yang dapat dicanangkan sebagai lumbung ikan nasional maka rencana strategis tentang perikanan terpadu di Natuna sangat perlu dilakukan,” ujar Adi.
Kepala DKP Kepri Arief Fadillah menjelaskan luas kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) juga menempatkan Kabupaten Natuna mempunyai luas budidaya perikanan yang terluas dengan luas 41.669 Ha.
“Luas kawasan potensi perikanan budidaya di Provinsi Kepri menjadi salah faktor penunjang keberhasilan pembangunan perikanan budidaya termasuk Kampung Budidaya,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI mengatakan dalam penyusunan kebijakan strategis diperlukan studi komprehensif yang melibatkan institusi akademik. Hal ini sangat penting karena dengan dasar akademik dan penelitian yang kuat maka output yang dihasilkan bisa lebih maksimal.
“Kita ingin melibatkan semua pihak untuk perikanan terpadu di Natuna, terutama kalangan akademisi kita libatkan juga karena dasar keilmuan dan penelitian itu yang kita butuhkan untuk menyusun kebijakan publik,”
ujar
Kementerian Kelautan dan Perikanan saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Studio Kebijakan Pembangunan di Gedung Daerah, Tanjungpinang, dengan mengandeng Institut Pertanian Bogor.(ITB).
Pihak ITB , Tubagus Furqhon Sofhani menjelaskan pentingnya keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, sampai kabupaten untuk pengembangan kawasan perikanan terpadu di Natuna. Hal ini meliputi RPJMD Provinsi Kepri dan RPJMD Kabupaten Natuna.
Selain itu, pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan juga perlu ditingkatkan meliputi, mengembangkan dan mensinergikan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dengan Kawasan budidaya di sekitarnya secara selektif, serta melestarikan dan menjaga garis pantai pulau-pulau terluar.
Comment