BR. KEPRI – Provinsi Kepri berhasil menduduki peringkat pertama dengan realisasi belanja APBD se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 di angka 96,54 persen.
Hal itu berdasarkan data per 29 Desember 2022 yang dirilis Kementerian Dalam Negeri dan dibacakan daftarnya oleh Wamendagri John Wempi Wetipo pada akhir Rakor Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (02/01).
Sekdaprov Kepri Adi Prihantara mewakili Gubernur Ansar mengikuti rakor tersebut melalui video conference dari Ruang Rapat Sekda, Dompak.
Capaian yang diperoleh Pemprov Kepri tersebut mengalami peningkatan dari capaian tahun lalu dimana sampai akhir tahun 2021, realisasi belanja Pemprov Kepri yang saat itu juga masuk 5 besar, mencapai angka 94,52 persen.
Sekda Adi menyampaikan apresiasinya kepada para pimpinan OPD, hingga jajaran pegawai yang telah bekerja keras merealisasikan APBD Kepri di tahun 2022 ini dengan baik.
Ia menjelaskan sejalan dengan realisasi belanja, Persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022 juga mendapat capaian yang baik. Kepri menempati urutan ke 5 dari seluruh Provinsi di Indonesia dengan angka 107,00 persen. Kepri berada di bawah Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.
Sementara itu berdasarkan berita yang dirilis BPS Kepri di hari yang sama, Provinsi Kepulauan Riau, yang diukur dari dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi year on year (yoy) pada bulan Desember sebesar 5,83 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,29. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,05 pada Desember 2021 menjadi 113,29 pada Desember 2022.
Angka tersebut menempatkan Kepri di peringkat ketiga inflasi terendah se Sumatera setelah Bangka Belitung dan Lampung y.o.y di Bulan Desember ini.
“Adapun upaya pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau yakni Operasi Pasar Murah di Kota Batam dilakukan sebanyak 8 kali (Pemprov Kepri 5 kali dan Pemkot Batam 3 kali), di Kota Tanjungpinang dilaksanakan 1 kali dan di Kabupaten Lingga sebanyak 2 kali. Melakukan koordinasi Rapat TPID di Kota Batam, Tanjunginang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan, serta Melakukan monitoring ketersediaan pasokan dan harga ke pedagang pasar” ucapnya.
Berdasarkan kedua kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam menyumbang inflasi year on year (yoy) sebesar 5,95 persen. Sedangkan Kota Tanjungpinang cukup rendah sebesar 4,96 persen, dibawah angka nasional, 5,51 persen.
Comment