BR.TANJUNGPINANG- Jelang Pemilu 2024 diharapkan masukan-masukan terhadap persoalan-persoalan yang kemungkinan akan dihadapi, sehingga bisa diantisipasi sebaik mungkin. Baik yang berkaitan dengan pengiriman logistik dalam situasi musim penghujan, kemudian juga masalah-masalah lainnya.
“Kita sudah punya pengalaman cukup dalam penyelenggaraan pemilu beberapa kali, ya semua berjalan dengan baik dan sukses. Namun yang namanya pesta besar demokrasi seperti ini tentu ada saja kerikil-kerikil yang mungkin kita temui. Akan tetapi yakinlah kalau semua kita persiapkan dengan baik ya mulai dari pendataan, tahapan penyelenggaraan, semua tertata dengan baik akan memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang terjadi,” ujar Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (29/1).
Ia mengharapkan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara Pemprov Kepri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU, Bawaslu, serta stakeholder terkait jelang makin dekatnya Pemilu Serentak tahun 2024 yang waktunya tinggal sekitar 2 minggu lagi.
Tampak hadir mengikuti rakor tersebut Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Agus Hariandi, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Kajati Kepri diwakili Wakajati Rini Hartatie, Pangkoarmada I diwakili Kapoksahli, Danlanud RHF Kol. Pnb. Andi Nur Abadi, Ketua Pengadilan Tinggi Kepri diwakili Wakil Ketua, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri diwakili Wakil Ketua, dan Kepala Zona Bakamla Barat diwakili Komandan Catamaran 508.
Dan Pj. Walikota Tanjungpinang, Hasan, serta hadir secara virtual seluruh Bupati dan Walikota se-Kepri atau yang mewakili.
Ansar juga menekankan antara lain berkaitan dengan daftar pemilih tambahan, urusan logistik terkait cuaca, dan sosialisasi masif mengenai upaya mereduksi kertas suara yang rusak karena cetakan.
“Kemudian kira perlu dorong ke KPU Pusat dipercepat kerjasama dengan TNI AL. Pangkogabwilhan I, kita minta juga dukungannya. Karena dengan menggunakan pola-pola pencegahan jauh lebih baik dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan melakukan monitoring di lapangan” katanya.
Dalam paparannya Ketua KPU Kepri Indrawan menyampaikan rekapitulasi badan adhoc yang akan terlibat dalam Pemilu di Kepri adalah sebanyak 56.380 yang terdiri dari 400 PPK, 1.257 PPS, 41.398 KPPS, 11.829 Linmas, dan 1.497 Sekretariat PPK dan PPS.
Kemudian untuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kepri adalah sebanyak 5.914 yang tersebar di 219 pulau di 7 Kabupaten/Kota.
“Adapun dalam pemungutan dan penghitungan suara yang jadi ranah KPPS, inovasi yang akan digunakan adalah Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Kemudian di setiap TPS nanti kami upayakan untuk ada mesin pengganda untuk menggandakan Master. Ini pertama untuk meminimalisir waktu kerja dan kegagalan atau kesalahan penulisan karena banyaknya orang yang akan menulis dan nanti untuk validasinya adalah ditandatangani basah oleh seluruh KPPS,” paparnya.
Lalu, dari Bawaslu, Mariyamah mengatakan dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara diantaranya menyusun 7 variabel dengan 22 indikator potensi kerawanan TPS.
” Melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, menyiapkan SDM sampai ke Pengawas TPS, melakukan pengawasan penyusunan DPTb, melakukan pengawasan pencetakan, sortir, pelipatan dan distribusi logistik sampai ke TPS, dan melakukan penanganan pelanggaran pemilu,” ujar Mariyamah.
Lalu Pj. Walikota Tanjungpinang, Hasan, yang juga Kepala Dinas Kominfo Kepri melaporkan dari 99 TPS yang dilaporkan memiliki jaringan/sinyal yang lemah, dengan rincian di Batam 15 titik, Bintan 13 titik, Karimun 38 titik, Lingga 22 titik, Natuna 1 titik, dan Anambas 10 titik sudah di follow up dengan rapat internal pemprov bersama Balai Monitor dan beberapa provider internet.
Editor: ERWIN
Comment