Kemudian terkait SiLPA, untuk kedepannya Pemerintah Kota Tanjungpinang akan lebih meningkatkan upaya percepatan penyelesaian anggaran sehingga dapat lebih meminimalisir SiLPA dan meminimalisir persoalan program kegiatan yang tidak selesai dan persoalan lainnya yang dapat mengakibatkan SiLPA menjadi besar di akhir periode anggaran.
Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus berupaya agar orientasi belanja dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi
“Sehingga catatan fraksi PDI Perjuangan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan supaya wajib didahulukan dapat kami penuhi dan kami akan terus berusaha Meningkatkan semangat afirmasi yang kuat dalam manajemen pemerintahan sehingga bisa memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Tanjungpinang,” jelasnya.
Pemerintah Kota Tanjungpinang akan berupaya meningkatkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan terhadap belanja hibah, sehingga belanja ini diharapkan dapat menyentuh masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
Tanggapan berikutnya, Rahma tujukan kepada Fraksi Golkar, dimana Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan didukung oleh DPRD Kota Tanjungpinang tentunya akan terus berupaya menjaga stabilisasi anggaran dan menerapkan prinsip skala prioritas terhadap program kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk melakukan kajian potensi daerah yang lebih dalam sebagai upaya perencanaan pendapatan daerah,” tanggapnya.
Rahma juga menanggapi Fraksi Partai Nasdem dengan menjelaskan bahwa sebagaimana yang diketahui bersama di dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2019 terlihat bahwa untuk Realisasi Pendapatan Daerah hanya mencapai 97,41 persen , realisasi pendapatan daerah ini terdiri dari realisasi PAD 104,20 persen , realisasi pendapatan transfer 96,30% dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah 95,80 persen.
Comment