Program OLGOZI Menuju Birokrasi Bersih dan Bebas Korupsi Serentak di Provinsi Kepri, Kalteng Dan Sulsel

  • Whatsapp

BR. KEPRI – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI Abdullah Aswar Anas mencanangkan program One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI) serentak untuk Provinsi Kepri, Kalteng dan Sulse, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Pencanangan program OLGOZI melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tersebut, dihadiri langsung Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, dan juga hadir secara daring Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dan juga Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin.

Hadir juga secara langsung Sekretaris Eksekutif KemenPan RB Eko Prasojo, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, Dirjen Disdukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, bupati dan walikota se- Provinsi Kepri bersama instansi vertikal lainnya. Hadir juga secara daring 14 bupati dan walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah, dan 24 bupati serta walikota se- Provinsi Sulawesi Selatan.

Menpan Abdullah Aswar Anas dalam sambutannya mengatakan, pencanangan OLGOZI kali ini, menjadi hal yang sangat penting. Karena program reformasi birokrasi melalui pencanangan OLGOZI ini, dimaksudkan untuk melahirkan birokrasi bebas korupsi, birokrasi bersih melayani, yang muaranya akan melahirkan birokrasi berkinerja lincah, cepat, tepat dan juga terukur.

Menurut Azwar Anas, program OLGOZI perlu dilakukan secara masif, dengan harapan agar pemerintah daerah segera memiliki unit kerja strategis yang mendapat predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Mengingat program ini, akan mampu menjadi solusi konkret menghadirkan pemerintah daerah yang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Masih menurut Menpan Azwar Anas, dengan birokrasi bersih dan melayani melalui pembangunan zona integritas, terutama pada institusi atau lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka dampaknya akan mampu meningkatkan kepercayaan publik itu sendiri, dan dampaknya akan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Ini yang akan kita dorong dari penerapan OLGOZI, untuk melahirkan birokrasi yang berintegritas dan menghasilkan pelayanan berkualitas, ” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya menyukseskan percepatan pembangunan zona integritas di Kepulauan Riau, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Meski begitu,kata Ansar, keberhasilan pembangunan zona integritas ini, sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas masing masing individu yang mempunyai relevansi, dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi itu sendiri. Yang tecermin dari sikap jujur, konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pencanangam zona integritas di Kepri sendiri sambungnya, telah dilaksanakan melalui penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja serta pemantauan pembangunan zona integritas itu sendiri. Adapun penilaiannya dilakukan oleh tim penilai nasional, jelasnya.

“Saya berharap, melalui pencanangan OLGOZI ini menjadi salah satu solusi bagi Provinsi Kepri, khususnya unit WBK/WBBM yang telah ada, menjadi makin baik lagi. Ini ditandai dengan dipilihnya Kepri sebagai pilot project pelaksanaan program OLGOZI, sekaligus bentuk wujud deklarasi Kepri siap membangun zona integritas, ” tutupnya.

Editor: Virgo

Pos terkait

Comment