Ansar saat memimpin Rakor Forkopimda Kepri
BR. KEPRI -Inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kepri, stunting, serta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi topik hangat yang dibahas didalam
Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Rakor tersebut mengatakan,
kerja keras TPID mengendalikan inflasi di Kepri berbuah penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo sebagai TPID berkinerja terbaik di Sumatera.
“Penghargaan tersebut adalah apresiasi yang luar biasa untuk kita, karena mengendalikan inflasi bukan lah hal yang mudah, sehingga butuh kekompakan dan sinergi yang baik,” katanya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai apabila inflasi masih tinggi karena daya beli masyarakat otomatis menurun akibat inflasi.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kepri untuk terus bersama-sama bekerja keras mengendalikan inflasi.
“Mana-mana objek inflasi yang berpotensi meningkat kita harus segera mengambil langkah intervensi dan preventifnya agar harganya tetap terjaga,” ujarnya.
Tahun 2023, data BPS inflasi di Kepri turun sebesar 3,07 persen poin dari tahun 2022. Sementara data inflasi di bulan Mei 2024, inflasi di Kepri secara Year on Year adalah sebesar 3,67 persen. Artinya TPID harus bekerja lebih optimal untuk mengendalikan inflasi di tahun 2024.
Sementara terkait stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri melaporkan pada bulan Mei dan Bulan Juni sudah melaksanakan tahapan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di 7 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau.
Adapun intervensi stunting yang berjalan di bulan Juni sudah mencapai sebesar 91,40 persen balita yang tertimbang dan terukur untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga menjadi yang tertinggi untuk tahapan intervensi stunting dengan capaian 99,91 persen, sementara Kabupaten Karimun menjadi yang terendah dengan capaian 81,08 persen.
” Lakukan pemantauan dan monitoring ulang kembali terhadap balita yang bermasalah gizi atau stunting,” ujarnya.
Menyinggung soal PPDB, Ansar meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk tegas dalam PPDB sesuai regulasi dan zonasi sekolah. Ia menekankan tidak ada praktik titipan dalam PPDB di Kepri.
“Jangan ada yang main mata, semuanya harus mengikuti regulasi dan zonasi yang sesuai untuk sekolahnya, tidak ada yang titip menitip untuk PPDB,” tegasnya.
Editor: ERWIN
Comment