“Memang rentang kendali untuk pengamanan laut kita yang akan lebih dibutuhkan. Harapan saya mari kita sama-sama membantu termsuk kawan-kawan wartawan sebagai mitra pemerintah,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Natuna, Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA menerangkan saat ini hampir semua negara, terutama negara maju, telah mengubah orientasi politik perbatasannya dari pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan. Hal ini didorong oleh pengaruh globalisasi dan perkembangan geo-politik dan geo-ekonomi dunia.
Sementara itu, dalam hal tertentu Indonesia masih terlihat lebih mengedepankan faktor pertahanan dan keamanan (hankam) untuk meningkatkan ketahanan wilayah perbatasan.
Kedepan, pemerintah seyogyanya lebih mendorong pendekatan pemberdayaan melalui penciptaan kegiatan produktif masyarakat di wilayah perbatasan dalam berbagai sektor, khususnya sektor industri, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata.
Menurut Ngesti menjaga keutuhan NKRI termasuk keberadaan pulau-pulau terluar menjadi tugas bersama daerah dan pusat.
“Disegi wilayah kita sudah ada kesepakatan harus menjaga bersama-sama, makanya Natuna dijadikan daerah pertahanan keamanan, itu program dari pemerintah pusat, daerah harus mendukung,” ungkap Ngesti, diruang dinasnya Rabu 24 Maret 2021.
Kata Ngesti, bukti nyata dari kerja bersama itu bisa dilihat adanya beberapa lemabaga TNI yang ditempatkan di Natuna guna mejaga daerah perbatasan khususnya Natuna agar tetap aman.
“Justru yang paling penting dari program Dinas Pendidikan dan Bankesbang bagaimana meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak muda kita dengan cara memberikan sosialisasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membangkitkan rasa cinta kepada Indonesia,” ujarnya.
Ngesti menjelaskan, dari dulu pemerintah daerah selalu berkomitmen agar Natuna tetap selalu berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meskipun sempat menjadi rebutan oleh beberapa negara asing.
“Dari negara lain memeng ada menginginkan agar Natuna ini bergabung dengan negara mereka, dulu sempat ada isu-isu terutama China dan Malaysia, tetapi atas komitmen bersama Natuna tetap cinta Indonesia,” jelasnya.
Ngesti menegaskan sampai saat ini masyarakat Natuna masih merah putih dan tetap akan mengikuti apa yang menjadi keinginan keputusan pemerintah pusat.
“Darah kita merah, artinya tetap punya komitmen bahwa NKRI adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Jadi terkait pulau-pulau terluar tetap harus dengan anjuran pemerintah pusat khususnya keberadaan pulau-pulau kecil, karena rawan jika tidak terdata. Kalau tidak dijaga dengan baik pulau-pulau kecil itu bisa hilang,” ungkapnya.
Sebagai Wabup Natuna, Ngesti mengajak seluruh elemen masyarakat Natuna bersama TNI menjaga keutuhan daerah terutama yang memiliki potensi.
“Memang harus kita bangkitkan, karena pemerintah pusat menginginkan Natuna lebih baik dan terkenal, makanya Natuna dijadikan geopark nasional salah satu daerah yang kaya akan potensi sumber daya alamnya, jadi keberadaan pulau-pulau ini harus sudah terdata agar aman tidak hilang atau tidak diambil negara lain,” pungkasnya.
Laporan : Suryanti
Comment