Barometerrakyat com,kepri-Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menginstruksikan agar mengawasi ketersediaan solar bersubsidi untuk nelayan.
Luki Zaiman menyebutkan Gubernur Ansar selalu mendapatkan keluhan dari para nelayan soal sulitnya mendapatkan solar subsidi untuk melaut. Sementara BBM merupakan komponen terpenting dan ongkos terbesar setiap kali nelayan melaut.
” Kita duduk bersama memecahkan masalah ini, nelayan di Kepri harus benar-benar kita bantu supaya mereka bisa melaut dan kesejahteraannya meningkat,” ujar Asisten II Sekretariat Daerah Kepri Luki Zaiman saat
menggelar rapat bersama Pertamina terkait pengawasan BBM subsidi di Ruang Rapat Utama Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang.
Kepala Dinas DKP Arif Fadillah memaparkan jumlah nelayan di Kepri pada tahun 2022 tercatat sebanyak 194.225 orang. Dengan jumlah total armada penangkapan di Kepri sebanyak 62.671 armada. Adapun dari jumlah armada tersebut, yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT)/solar bersubsidi adalah sebanyak 30.297. Solar bersubsidi dikhususkan bagi nelayan kecil dengan kapal bermesin 1 sampai dengan 10 GT.
Saat ini kuota kebutuhan khusus nelayan JBT di Kepulauan Riau mencapai 120.244 kilo liter. Sementara realisasi kuota sesuai SK. BPH Migas No. 32 Tahun 2022 untuk Kepulauan Riau sebesar 126.556 kilo liter. Kuota tersebut mencakup kuota semua sektor yang meliputi rumah tangga, pertanian, sektor perikanan, dan transportasi.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Ansar menginstruksikan agar kebutuhan kuota JBT dianalisa untuk masing-masing sektor. Dengan begitu, pembagian distribusi untuk JBT khususnya untuk nelayan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
“Kita harus cermat untuk mengukur setiap sektor itu berapa yang dibutuhkan, karena kuota dari BPH Migas itu untuk semua sektor, kita harus lakukan dengan teliti pembagiannya,” kata Gubernur Ansar dalam instruksinya saat Rakor dengan Bupati dan Walikota.
Selain itu, Gubernur Ansar menekankan pentingnya pengawasan dalam alokasi distribusi JBT. Sehingga benar-benar nelayan kecil yang memang berhak mendapatkan JBT yang menggunakan solar subsidi untuk melaut. Untuk itu, Gubernur Ansar akan segera membentuk tim pengawasan penyaluran solar bersubsidi yang menggandeng TNI dan Polri agar solar bersubsidi bisa tepat sasaran.
“Kalau masalahnya ada dalam pengawasan, kita harus bantu Pertamina, jangan biarkan mereka sendirian, dalam kondisi seperti ini kita memang harus lihat benar sampai ke bawah seperti apa penyalurannya,” kata Ansar.
Comment