BAROMETERRAKYAT.COM, TANJUNGPINANG. Pengamat dari Stisipol Raja Ali Haji menyayangkan hubungan tidak harmonis antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Hubungan tak harmonis antara eksekutif dan legislatif itu membuat Daftar Alokasi Anggaran (DPA) yang direncanakan akan dibagikan pada Selasa (26/1) kemarin harus tertunda.
Menurutnya, polemik ini tidak perlu terjadi karena yang menjadi korbannya adalah masyarakat.
Anggaran yang dibahas itu kini tertahan padahal ini merupakan hak masyarakat seluruh Tanjungpinang.
Endri Sanopaka mengakui polemik seperti ini selalu terjadi setiap tahun.
“Kurang harmonisnya antara kepala daerah dengan DPRD tentu berdampak pada kebijakan-kebijakan daerah yang tentunya merugikan masyarakat,” kata Endri Sanopaka.
Menurut Endri Sanopaka, mestinya DPRD dan Wali Kota mesti duduk bersama membahas masalah yang ada dan mencari jalan keluarnya.
“Kepala daerah dan seluruh anggota DPRD itu adalah pilihan masyarakat. Jadi setiap kebijakan yang diambul jangan sampai merugikan masyarakat. Masyarakat ini bukan bawahan mereka. Justru DPRD dan walikota itu adalah perwakilan dari masyarakat yang tugas dan fungsi utamanya harus berpihak ke masyarakat,” kata Endri Sanopaka.
Comment