Lebih gamblang Rikky menyebutkan, dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah, seperti meminimalisir kendala-kendala perizinan, meminimalisir kendala operasional di lapangan, serta meminimalisir kendala non teknis yang bisa menghambat pencarian dan produksi Migas.
”Kami mohon dukungan seluruh FKPD, karena di lepas pantai akan ada potensi gangguan dalam pengeboran. Kami harap jika berhasil pengeboran ini akan memberi multiflier effect bagi daerah dari segi pembangunan Natuna dan DBH,” jelas Rikky.
Mendukung ucapan Rikky, Wabup Natuna Rodhial Huda, mengatakan pengeboran di perbatasan akan memperkuat kedaulatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rodhial Huda yang juga merupakan pakar maritim ini menyebutkan, pengeboran lepas pantai di perbatasan merupakan soft diplomacy maritime.
“Kami akan membantu memberikan kemudahan-kemudahan perizinan. Saya juga mengajak semuanya untuk membantu untuk kelancaran kegiatan ini,” tutur Rodhial Huda.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik, Pimpinan FKPD, OPD Kabupaten Natuna, serta tokoh masyarakat dan pemuda.
Dalam kesempatan itu, Jarmin Sidik meminta agar kedepan perusahaan Industri Hulu Migas dapat memberikan kesempatan bagi putra Daerah Natuna, agar dapat bekerja di perusahaan pengeboran Migas. Hal ini sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di daerah berjuluk Mutiara Diujung Utara Indonesia tersebut.
“Kami sangat menginginkan adanya putra daerah kami, untuk dapat bekerja di perusahaan Migas. Kami tidak ingin hanya menjadi penonton saja, namun juga harus ada manfaatnya bagi putra daerah kami. Kami mohon ada jalur khusus bagi putra daerah Natuna untuk bisa bekerja disana (perusahaan Migas, red),” tegas Jarmin.
Comment