BAROMETERRAKYAT.COM, PARIAMAN. Pasar Nagari Pariaman yang dibangun semasa Bupati Anas Malik telah dibongkar dan akan dibangun ulang sesuai dengan kebutuhan pasar moderen.
Para pedagang di pasar tersebut telah direlokasi ke pasar penampungan sementara. Namun, beberapa pedang asal sekitar Kota Pariaman yang memiliki kartu kuning merasa terzolimi.
Pasalnya, kebijakan Pemerintah Kota Pariaman yang ingin menata pasar tersebut agar kelihatan maju membuat pedagang tidak memiliki kedai lagi.
Karena, Pemko Pariaman akan menerapkan sistim sewa setelah pasar tersebut selesai dibangun.
“Kami bukan tidak mendukung program pemerintah apa lagi saat ini yang menjadi pucuk pimpinan adalah Datuak Rajo Gandam yang merupakan Rajo kami yang hilang dari kaum Mandailiang, yang menjadi masalah bagi kami adalah pembongkaran ini tidak tepat waktu soalnya saat ini ekonomi sedang merosot,” ujar salah satu pedagang engan namanya ditulis.
Namun, lanjut pedagang tersebut, keputusan sudah di ambil, mereka hanya meminta dispensasi penundaan pembayaran sewa selama dua tahun setelah pasar tersebut digunakan.
“Hanya pinta kami para pedagang khusus pedangan warga asal Kota Pariaman, warga Kamper lagi, kami yang memiliki kartu kuning dimohon dapat dispensasi penundaan pembayaran sewa selama 2 tahun agar kami dapat berakal mencari modal,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman Mulyadi mengatakan, apa yang dituntut oleh pemilik kedai sudah dipikirkan oleh Pemko, tetapi belum bisa di bunyikan.
“Kita berkaca pada Pasar Nagari Kurai Taji, mereka para pemilik kedai dapat dispensasi tiga tahun gratis sesuai kondisi terkini padahal itu tidak ada tertuang dalam perjanjian awal tetapi akhirnya setelah bangunan selesai apa yang mereka harapkan dipenuhi pemerintah kota, jadi pemerintah itu ingin membangun dengan tanpa masalah bicarakan dengan baik mediasikan melalui perwakilan yang mengerti kondisi saat ini tetapi kalau sudah begini yang rugi siapa? Kan masyarakat juga. Sebab kita mengharap dana dari pusat, kalau sudah klier administrasinya semuanya bisa di lakukan terapi kalau sempat gagal maka APBD Kota Pariaman akan habis terserap untuk itu” ujar Mulyadi.
Tim/BJ
Comment