“Jadi kami pastikan bahwa surat yang beredar adalah palsu dan tidak benar. Menurut saya surat itu memalsukan tanda tangan gubernur. Ada kejanggalan status gubernur seperti Plt dan penomoran surat yang tidak sesuai dengan tata kelola administrasi yang berlalu,” kata Heri.
Dengan hal itu Heri menghimbau kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk mengabaikan surat permohonan tersebut. Karena surat permohonan palsu tersebut ditujukan kepada perusahaan yang berada di Kepri.
“Kami juga menghimbau kepada perusahaan-perusahaan mengabaikan surat gubernur tersebut,” ujarnya.
Sebagai mana diketahui, surat tersebut dilayangkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kepri. Surat itu bernomor: 110/808/2.1BKD dengan surat penting dan segera.
Surat mengatakan bahwa dalam rangka Pilkada 2020, Provinsi Kepri melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk pengamanan. Disebutkan bahwa terjadi kekurangan dana dari nilai anggaran yang sudah disepakati dalam NPHD.
Makanya, perusahaan-perusahaan yang ada di Kepri diminta untuk berpartisipasi. Di surat itu, rekening donasi disampaikan melalui rekening BNI bernama Reza Zulmi Fahlevi.
Bantuan yang sudah terealisasi diharapkan dilaporkan kepada Sekretaris Pemprov Kepri beserta bukti pengiriman untuk diakumulasi dan diteruskan ke beberapa bidang pelaksana paling lambat 15 Oktober 2020.
Comment