BAROMETERRAKYAT.COM, JAKARTA – Terkait perubahan status Batam. Dewan Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK PBPB) Batam yang dipimpin langsung Menko Perekonomian Darmin Nasution, Senin (14/3) melakukan Sosialisasi dan dilaksanakan di Batam.
Rencana sosialisasi itu disampaikan secara terpisah oleh Gubernur H Muhammad Sani, Mendagri Tjahyo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai menghadiri Rakor Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, di Ruang Mahakam, Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/3) kemaren.
Dalam rapat yang dipimpin Darmin Nasution itu, selain Gubernur Sani, hadir juga Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Kepala Bappeda Batam Wan Darussalam yang mewakili Plh Wali Kota Batam. Sejumlah anggota DK PBPB Batam juga tampak hadir, seperti Kapolri Jendral Badrodin Haiti.
“Senin sosialisasi di Batam,” kata Gubernur Sani.
Dengan sosialisasi di Batam nantinya, semua rasa penasaran tentang Batam bisa terpenuhi.
“Sosialisasi seharian penuh di Batam,” kata Mendagri Tjahyo Kumolo. Rencananya Mendagri, Menkumham, Menkeu, Mendag, MenATR/Ka BPN, Panglima TNI, Kapolri, Seskab akan hadir langsung ke Batam untuk sosialisasi yang dipimpin Menko Darmin.
Dalam pada itu, Menurut Pramono, pemerintah ingin mengembalikan roh Batam sebagai salah satu daerah tujuan investasi.”Intinya, Batam akan dibuat menjadi lebih menarik,” kata Seskab Pramono Anung.
Pramono menjelaskan semua ini tujuannya untuk membenahi, mengatur dan membuat Batam menjadi lebih menarik. “Yang jadi keluhan akan dilakukan pembenahan,” tambah Pramono.
Dalam kesempatan terpisah kepada wartawan, baik Pramono maupun Tjahjo Kumolo menyebutkan, DK meminta BPK untuk mengaudit BP Batam saat ini.
“Kita minta BPK untuk segera lakukan audit,” kata Tjahjo.
Sumber : Humas Pemprov Kepri
Comment