BR.KEPRI – Pemerintah Provinsi Kepri terus melakukan berbagai langkah penguatan untuk mengendalikan laju inflasi, pasca diberlakukannya kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat per tanggal 3 September 2022 lalu.
Gubernur Ansar meminta kepada DPR RI untuk membantu memfasilitasi pembangunan gudang SRG/non SRG guna penyimpanan barang kebutuhan pokok seperti cabe, utamanya untuk kabupaten terluar di Kepri.
Juga dibangunnya controlled atmosphere storage (CAS) untuk revitalisasi dan stabilisasi pasar, agar selalu ada stok sekaligus untuk antisipasi saat terjadi kondisi srperti kelangkaan bahan pangan.
“Kita juga berharap, ditambahnya kembali alokasi untuk pengembangan pekarangan pangan lokal (P2L) guna ketahanan pangan keluarga serta bisa menambah alokasi pupuk subsidi, hingga membangun gudang berbasis teknologi modern”, ujar Ansar saat menerima kunker Komisi XI DPR RI di Batam.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi XI yang juga Ketua Tim Kunjungan M. Amir Uskara mengatakan kunjungan ini, untuk mendapatkan masukan terkait laju inflasi daerah di Kepri dari mitra utama yakni Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, termasuk dari Pemerintah Daerah Kepri sendiri.
Dijelaskan Amir Uskara, per Januari – Juli 2022 inflasi di Kepri ada dikisaran 4,38 persen dan terendah se Sumatera.
“Diharapkan pasca naiknya harga BBM, laju inflasi di Kepri masih bisa dipertahankan, agar tidak terus merangkak naik” kata Amir.
Sedangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono mengatakan, pihak BI akan mengambil langkah memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga dipasar uang, sesuai dengan kenaikan suku bunga BI. Selanjutnya memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian pengendalian inflasi.
“Berikutnya melakukan pembelian atau penjualan SBN dipasar sekunder, guna memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan” ujar Doni.
Doni juga berkomitmen pihaknya akan mengimplementasikan kebijakan intensif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas seperti UMKM, melanjutkan kebijakan tranparansi suku bunga dan memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendukung pemulihan ekonomi.
“Kita harus memperkuat sinergi untuk mengendalikan laju inflasi ini” kata Gubernur Ansar.
Dikatakan Gubernur Ansar, kelompok kebutuhan bahan pokok dan kelompok jasa distribusi transportasi, memang menjadi penyumbang terbesar laju inflasi di Kepulauan Riau.
“Karenanya Pemerintah Provinsi Kepri telah mengambil langkah terkait pengendalian inflansi di daerah. Mulai dari memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM, dimana kalau bisa kita ikut melakukan pengawasan pendistribusiannya agar tepat sasaran” ujar Gubernur Ansar
Comment