Kepala Daerah Diingatkan Ancaman Inflasi Di 2023 Harus Diredam

  • Whatsapp

BR. KEPRI – Presiden RI Joko Widodo memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Kepala Daerah (KDH) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara langsung di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Gubernur Kepri Ansar Ahmad hadir langsung dalam rapat ini.

Dihadapan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Gubernur, Bupati, Walikota dan Forkopimda dari seluruh Indonesia, Presinen RI memberikan arahan. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang harus dijalani dengan penuh kehati-hatian dan harus diwaspadai. Sebab, inflasi yang terus mengancam harus dapat diredam.

Presiden meminta kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk bisa cepat mengambil tindakan dalam mengantisipasi naiknya harga kebutuhan bahan pokok ditengah masyarakat.

“Tolong bupati, walikota, gubernur sering sering masuk pasar dan cek betul apa data yang diberikan sesuai fakta di lapangan. Sudah tidak musim lagi sekedar melaporkan ‘gak ada yang naik pak, harga stabil pak’. Kalau saya langsung cek di lapangan,” kata Presiden dalam kesempatan ini.

Presiden Jokowi berkesimpulan, perekonomian Indonesia masih berada pada posisi yang baik. Di kuartal ketiga 2022, perekonomian tumbuh secara impresif di angka 5,72 persen. Dibanding negara-negara lain, capaian ini terhitung sangat baik.

Selain arahan presiden, Rakornas juga diisi dengan panel. Diskusi ini terbagi atas 4 panel. Panel pertama diisi dengan materi tentang pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi oleh Menko Perekonomian, Kepala BPS, Gubernur BI, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan, serta Kepala Badan Pangan Nasional. Panel kedua mengenai penguatan investasi, hilirisasi dan perizinan berusaha. Pembicara utamanya Menko Marves, Menteri Investasi, MenpanRB, Menhub, Menteri PUPR, dan Menteri ATR/BPN.

Panel ketiga mengenai penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan, dan jaring pengaman sosial diisi oleh Menko PMK, Menkes, Mensos, Menaker dan Bupati Sumedang, serta Prof. Yohanes Surya, ahli fisika dan matematika. Panel keempat akan membahas stabilisasi politik, hukum, keamanan dan pengawasan diisi oleh Menko Polhukam, Kepala BIN, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP dan Panglima TNI.

Pos terkait

Comment