Guna memastikan validitas data penerima, ia menuturkan pemerintah akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Tapi ini data dari BPJS Ketenagakerjaan yang masih menganut data Juni yang masih ada iurannya,” ucap pria yang juga menjabat sebagai menteri BUMN itu.
Untuk menjalankan program bantuan tersebut, pemerintah menyiapkan dana senilai total Rp 31 triliun.
Sumber: CNN Indonesia
Comment