BAROMETERRAKYAT.COM, JAKARTA. Presiden Joko Widodo menginginkan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memberi konsetrasi penuh terhadap pengembangan setiap pulau seperti Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Bintan, Batam dan Tanjungpinang.
“Kalau lebih fokus, perekonomian lebih cepat tumbuh dan lapangan kerja lebih banyak lagi,” kata Presiden saat pengantar Rapat Terbatas tentang Kepri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/3) petang.
Ratas ini membahas dua agenda yakni pertama Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau dan Yang kedua tentang Percepatan Pembangunan Batam.
Konsentrasi pengembangan gugus pulau, Presiden mencontohkan Kepulauan Natuna bisa difokuskan pada sentra industri kelautan dan perikanan serta migas.
Kabupaten Karimun, lanjut Jokowi (sapaan akrab Joko Widodo) bisa dikembangkan menjadi sentra industri manufaktur.
Selain iti, Presiden juga menyebutkan ekonomi Kepri tahun 2016 tumbuh 5,03 persen lewat sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi dan perdagangan.
Sektor industri, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pengolahan bukan saja berperan sebagai mesin penggerak ekonomi daerah tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Meski begitu, Presiden melihat persentase pengangguran terbuka di Kepri masih cukup tinggi yakni sebesar 7,69 persen.
Karena itu, menurut Presiden, di lapangan antara Gubernur, Walikota dan juga BP Batam harus satu, harus terintegrasi, sehingga kecepatan pelayanan kepada investasi kepada investor betul-betul bisa dilakukan.
“Ini memang memerlukan sebuah pertemuan yang lebih khusus lagi, memerlukan sebuah keputusan, sehingga kecepatan pelayanan yang diinginkan oleh investor yang selama ini saya dengar, betul-betul bisa diberikan,” kata Presiden.
Agar Batam semakin mampu bersaing, Presiden Jokowi menekankan perlunya dikelola, di-manage lebih profesional lagi sehingga betul-betul apa yang diharapkan Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa dikembangkan, terutama untuk sentra-sentra industri.
“Potensinya sangat besar sekali, tetapi mungkin memang di sisi kecepatan pelayanan yang paling banyak memang keluhan di bidang urusan pertanahan,” ujarnya.
Redaksi/Humas
Comment